No abstract

Gedung fasilitas umum seperti rumah sakit dan gedung perkantoran adalah contoh gedung dengan aktifitas yang cukup tinggi dimana memiliki berbagai kegiatan yang dapat memicu terjadinya bahaya kebakaran. Upaya mencegah terjadinya kebakaran pada gedung salah satunya yaitu dengan menyediakan sistem keselamatan kebakaran bangunan gedung yang baik. Untuk itu diperlukan evaluasi penerapan sistem keselamatan kebakaran dengan mengacu kepada pedoman pemeriksaan keselamatan kebakaran bangunan gedung (Pd-T-11-2005-C) yang dikeluarkan oleh Badan Litbang PU Departemen Pekerjaan Umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi keandalan sistem keselamatan bangunan terhadap bahaya kebakaran di gedung-gedung umum di kota Payakumbuh, dengan mengambil contoh tiga buah gedung fasilitias umum. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi gedung dengan mempergunakan pedoman pemeriksaan keselamatan kebakaran bangunan gedung. Juga dilakukan wawancara dengan pihak pengelola gedung.  Metode pengolahan data menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur nilai keandalan sistem keselamatan bangunan (NKSKB) terhadap bahaya kebakaran berdasarkan buku pedoman (pd-T-11-2005-C). Hasil penelitian menunjukkan NKSKB pada gedung Rumah Sakit (A1) sebesar 81,81% termasuk dalam kategori baik (B), gedung kantor pemerintahan (A2) 68,05% termasuk dalam kategori cukup (C) dan gedung kantor organisasi perangkat daerah (A3) sebesar 59,19% termasuk dalam kategori kurang (K).

Fenomena dalam keselamatan kebakaran gedung di Indonesia memperlihatkan bahwa pihak pemilik atau pengelola gedung lebih bergantung kapada Dinas Pemadam Kebakaran. Padahal proses membesarnya kebakaran sangat cepat sehingga pemadaman harus dilakukan secara cepat selagi kebakaran masih kecil. Dan hal ini lebih mungkin dilakukan oleh pihak pemilik/ pengelola gedung atau pengguna gedung tersebut dari pada harus menunggu PMK. Oleh karena itu penggunaan sebuah tool diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan persyaratan teknis yang diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfatan oleh penyedia jasa dan pemilik/pengelola bangunan gedung, serta pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung, melalui mekanisme perijinan, pemeriksaan dan enertiban oleh pemerintah untuk mewujudkan bangunan gedung yang aman terhadap bahaya kebakaran. Percobaan ini dilakukan dengan cara mengaplikasikan sebuah tool pemeriksaan keandalan bangunan terhadap bahaya kebakaran pada gedung-gedung yang terletak di komplek RSUP DR. M. Djamil Padang berdasarkan komponen sistem keselamatan bangunan (KSKB), yang terdiri dari kelengkapan tapak, sarana penyelamatan, sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keandalan bangunan gedung berupa Nilai Keandalan Sistem Keselamatan Bangunan (NKSKB) yang merupakan persentase total dari penjumlahan persentase komponen sistem keselamatan bangunan (KSKB). Dari survei yang dilakukan terhadap 27 bangunan, 25 diantaranya memiliki tingkat keandalan bangunan yang baik sedangkan 2 bangunan lainnya memiliki tingkat keandalan bangunan yang cukup. Keywords: sistem keselamatan kebakaran, bangunan gedung.

Ketatnya persaingan yang ada membuat perusahaan kontraktor harus dapat memaksimalkan potensi dan kemampuan yang ada terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia. Sementara itu, salah satu sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek konstruksi di lapangan adalah buruh lapangan (craft labour), yang terdiri atas berbagai macam tukang yang memiliki keahlian tertentu yang sering disebut juga sebagai tenaga terampil. Kinerja dari tenaga terampil ini akan dipengaruhi oleh motivasi kerjanya. Motivasi adalah salah satu faktor kunci untuk meningkatkan efektivitas suatu perusahaan. Motivasi sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah lingkungan sosial, budaya, dan individu masing-masing orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebutuhan yang mempengaruhi motivasi pekerja konstruksi dan menganalisis faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi motivasi pekerja konstruksi. Adapun metode yang digunakan adalah dengan cara penyebaran kuisioner kepada seratus orang responden dari beberapa proyek di Kota Padang, serta melakukan wawancara kepada tiga orang pekerja proyek. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 5 faktor yang paling berpengaruh terhadap motivasi pekerja proyek konstruksi di Kota Padang secara umum, yaitu: (1) upah/gaji yang mencukupi, (2) Bonus dan upah tambahan, (3) bayaran yang diterima tepat waktu, (4) Adanya dukungan dari keluarga, (5) Adanya upah lembur.Kata kunci : sumber daya manusia, motivasi, pekerja

Padang City is one of the metropolitan cities in West Sumatra Province and has six (6) watersheds, one of which is the Batang Kuranji watershed. Over the last few years Batang Kuranji watershed has experienced significant infrastructure and urban development which began with the massive earthquake of 30 September, 2009 with coastal communities, afraid of being affected by larger aftershocks having the potential of a tsunami, moving to the upper watershed. As a result, the type of land cover that was originally an infiltration area has been changing into a runoff area. The Batang Kuranji channel with a discharge (Q25) 870 m3/s may not be able to accommodate the change in discharge which can lead to flooding. This paper aims to determine changes in discharge that occur due to changes in land cover and to analyse whether the use infiltration wells and retention pond can reduce the flooding volume. Two methods to calculate runoff discharge were adopted, HEC-HMS 4.1 Modelling and Nakayasu. It was found that the peak discharged increases to (Q25) 1,037.60 m3/s. Thus, creating retention pond with a dimension of 35 hectare with a depth of 5 m and 34,246 infiltration wells can reduce the flood risk. The percentage of runoff discharge they can accommodate is 90.98% and 9.02% respectively.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan software Autodesk® Revit® dan Autodesk® Naviswork® Manage untuk pekerjaan Quantity Take-Off dan menganalisa perbedaan hasil perhitungan QTO berbasis Building Information Modeling dan QTO manual. Studi kasus penelitian adalah Data Perencanaan Gedung Bappeda Kota Padang. Penelitian dilakukan dengan membuat BIM Model Gedung tersebut berdasarkan Detail Engineering Design. Selanjutnya dilakukan review model dengan tools Clash Detection pada Autodesk® Naviswork® Manage, selanjutnya BIM Model tersebut dihitung volumenya. Hasil perhitungannya kemudian dibandingkan dan dianalisa. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa kelebihan dan  kekurangan  dalam penggunaan  software tersebut untuk  pekerjaan  QTO. Item pekerjaan arsitektur yang dihitung sebanyak 146 item pekerjaan, ditemukan 88 pekerjaan sesuai dengan volume manual, 4 pekerjaan hampir sesuai dengan volume manual, 10 pekerjaan tidak sesuai dengan volume manual dan 44 pekerjaan tidak dapat dihitung. Item pekerjaan stuktur yang dihitung sebanyak 122 item pekerjaan, ditemukan 113 pekerjaan sesuai dengan volume manual, 2 pekerjaan hampir sesuai dengan volume manual, 6 pekerjaan tidak sesuai dengan volume manual dan 1 pekerjaan tidak dapat dihitung.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah dan dunia usaha, serta antardaerah sangat diperlukan dalam meningkatkan potensi keberhasilan pembangunan pariwisata berbasis kewilayahan. Kunci utama untuk menciptakan sebuah daerah dengan industri pariwisata yang baik adalah terwujudnya kenyamanan pengunjung. Kenyamanan pengunjung akan bisa terlaksana jika dua variabel berikut terpenuhi yakni adanya budaya dan perilaku masyarakat yang ramah pariwisata dan adanya infrastruktur yang saling berkesinambungan antar destinasi pariwisata. Untuk itu pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama mewujudkan adanya peningkatan infrastruktur kepariwisataan di provinsi Sumatera Barat. Walaupun kaya akan budaya dan kondisi alamnya nan cantik, tidak membuat provinsi Sumatera Barat kebanjiran kunjungan wisatawan. Bahkan untuk tahun 2015 lalu terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 13,2%. Untuk itu promosi dan peningkatan infrastruktur pariwisata harus terus dilakukan. Untuk mewujudkan hal diatas, perlu kiranya untuk mengetahui kapasitas infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat saat ini dalam rangka mendukung industry pariwisata. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan benchamarking atau titik patok bagi pengembangan infrastruktur kedepannya dalam rangka peningkatan aksesibilitas pariwisata Sumatera Barat. Diharapkan dengan penelitian ini dapat mengetahui kondisi eksisting infrastruktur kepariwisataan provinsi Sumatera Barat dan bagaimana strategi pengembangannya kedepan sehingga bisa menambah kontribusi pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Rencana pemeliharaan jalan yang baik merupakan unsur penting dalam pengelolaan jalan.Salah satu aspek terpenting dalam menjaga kondisi jalan adalah rencana prioritas pemeliharaan jalan. Penentuan prioritas pemeliharaan jalan sering tidak mempunyai standar yang dapat dipertanggung jawabkan dan masih didominasi oleh kebijakan pengambil keputusan serta mengesampingkan kriteria teknis, manfaat dan biaya. Berdasarkan opini-opini dan permasalahan mengenai ketidakjelasan dasar prioritas pemeliharaan jalan dan penanganan pemeliharaan jalan yang efektif, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap cara penentuan prioritas pemeliharaan jalan. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan judul “Penentuan Prioritas Pemeliharaan Jalan - Studi Kasus Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat”. Penelitian ini dicapai dengan melakukan survey kuisioner kepada 15 responden yang terdiri dari pengelola kegiatan pemeliharaan jalan dan konsultan perencana bidang jalan. Hasil yang diperoleh diolah menggunakan metoda Analitycal Hierarchy Process (AHP) untuk menilai perbandingan kriteria & Analisa Statistika Deskriptif untuk penilaian terhadap sub-kriteria. Dari hasil analisis jawaban responden menunjukkan bahwa urutan penentuan prioritas pemeliharaan jalan didasarkan kepada 1.Kriteria Kondisi Jalan ; 2.Kriteria Volume Lalu Lintas ; 3.Kriteria Ekonomi ; 4.Kriteria Kebijakan ; 5.Kriteria Aksesibilitas, sedangkan jenis pemeliharaan berdasarkan Buku pedoman No. 018/T/BNKT/1990 Dirjen Pembinaan Jalan Kota Kementerian PUPR “Tata Cara Penyusunan Pemeliharaan Jalan Kota” meliputi penilaian dalam angka terhadap LHR, Kondisi Jalan dengan jenis penanganan : Peningkatan Jalan ; Pemeliharaan Berkala : Pemeliharaan Rutin