With 120 million hectares of forest area, Indonesia has the third largest area of biodiversity-rich tropical forests in the world, and it is well-known as a mega-biodiversity country. However, in 2020, only 70 percent of this area remained forested. The government has consistently undertaken corrective actions to achieve Sustainable Development Goal targets, with a special focus on Goals #1 (no poverty), #2 (zero hunger), #3 (good health and well-being), #7 (affordable and clean energy), #8 (decent work and economic growth), #13 (climate action), and #15 (life on land). Good environmental governance is a core concept in Indonesia’s forest management and includes mainstreaming ecosystem services as a framework for sustainable forest management. This paper analyzes efforts to mainstream Indonesia’s remaining forest ecosystem services. We review the state of Indonesia’s forests in relation to deforestation dynamics, climate change, and ecosystem service potential and options and provide recommendations for mainstreaming strategies regarding aspects of policy, planning, and implementation, as well as the process of the articulation of ecosystem services and their alternative funding.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) dan kabupaten/kota (RTRWK) sangat terkait dengan penataan dan keberadaan kawasan hutan. Penyusunan RTRWP masih menyisakan persoalan terkait dengan penyelesaian yang berlarut-larut terhadap usulan revisi dari beberapa pemerintah daerah provinsi. Oleh karena itu, kajian tentang permasalahan RTRWP ini menjadi penting dan relevan untuk membantu penyelesaiannya. Tujuan dari kajian ini adalah menelaah kebijakan penataan ruang yang ada, mengidentifikasi permasalahannya dan menyusun strategi penyelesaian masalahnya. Sebenarnya sudah tersedia perangkat peraturan dan kebijakan penataan ruang wilayah dan kawasan hutan, namun masih perlu pengkajian lebih lanjut terkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi dari aspek substansinya. Permasalahan yang muncul dalam revisi RTRWP adalah: (i) revisi dipaksakan karena desakan politik (maraknya pemekaran wilayah), (ii) revisi untuk menyelamatkan keterlanjutan keberadaan usaha non

No abstract

No abstract

Utilization of preserved woods would reduce the rate of wood replacement so that this would slow down the rate of forest harvesting. Therefore, A study on the industry and policy on wood preservation is needed as an effort to reduce the rate of deforestation and forest degradation. The objectives of the study are: (i) to define a wood preservation and its advantages, (ii) to explain the history of wood preservation in Indonesia, (iii) to identify problems and handicaps in wood preservation industry, (iv) to analyse the financial aspect of wood preservation, and (v) ABSTRAKPenggunaan kayu-kayu yang diawetkan akan mengurangi laju pergantian kayu sehingga hal ini akan memperlambat atau mengurangi laju penebangan hutan. Oleh karena itu, kajian industry dan kebijakan pengawetan kayu sangat diperlukan sebagai upaya mengurangi laju penebangan dan kerusakan hutan. Tujuan kajian ini adalah: (i) memberikan pengertian dan makna dari proses pengawetan kayu, (ii) menjelaskan sejarah pengawetan kayu di Indonesia, (iii) mengidentifikasi permasalahan dan kendala dari proses pengawetan kayu, (iv) melakukan analisa finansial proses pengewetan kayu, dan (v) menyusun strategi untuk pengembangan industry pengwetan kayu ke depan. Pengawetan kayu pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan (preventive), berperan untuk meminimalkan atau meniadakan kemungkinan terjadi cacat yang disebabkan organisme perusak kayu, bukan pengobatan (curative). Pengawetan kayu dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber bahan baku kayu, penggunaan yang bervariasi atas berbagai produk kayu yang diawetkan, dan mengurangi frekuensi penggantian produk

No abstract

Kabupaten Dompu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah menerima izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan merealisasikan seluruh target luasan areal penetapannya serta memperoleh dana pinjaman dari Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman (P3HT), Kementerian Kehutanan. Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi hambatan dan kendala operasional di lapangan. Kajian pengembangan HTR di Kabupaten Dompu penting dilaksanakan sebagai bahan pembelajaran. Tujuan dari kajian ini adalah: 1) menganalisis kelayakan sosial pengelolaan HTR; 2) menganalisis kelayakan finansial pengelolaan HTR dan 3) menganalisis kelayakan pasar produk HTR. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelayakan sosial dalam pengelolaan HTR masih menghadapi permasalahan, antara lain: 1) program HTR menjadi legalisasi pengelolaan hutan tanpa izin; 2) program HTR menuntut pembentukan kelembagaan yang cepat dan mendadak; 3) kesulitan untuk bekerja berkelompok; 4) pemanfaatan lahan yang belum optimal; 5) kesulitan mengelola sistem administrasi kelompok; 6) kualitas SDM pengelola koperasi yang rendah dan 7) kinerja pendamping HTR belum terukur.

No abstract