Kajian Kebijakan Penatausahaan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak

Syahadat, Epi; Subarudi, Subarudi

doi:10.20886/jakk.2014.11.2.129-144

Cited by 4 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Beberapa hal yang telah dipaparkan pada alinea sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan kehutanan khususnya dalam hal pemanfaatan hasil hutan kayu belum mencapai kemampanan. Belum adanya kelestarian hutan (Syahadat & Subarudi, 2014), dan belum mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa melalui industri hasil hutan kayu yang mampu bersaing di pasar internasional. Diperlukan upaya yang komperhensif untuk mewujudkan pembangunan kehutanan berkelanjutan melalui perbaikan tata kelola kehutanan.…”

Section: Pendahuluanunclassified

The Success of SVLK in Supporting the Improvement of Forest Governance

Miniarti¹,

Wardhana²,

Abdini³

2018

j.analisis.kebijak.kehutan.

View full text Add to dashboard Cite

The Timber Legality Verification System (SVLK) is an instrument stipulated by the Government of Indonesia to build legitimacy on Indonesian forestry governance policies, especially those related to the utilization and distribution of timber forest products. The objective of SVLK is to cut the supply chain of illegal timber from the forest management unit to the market, through timber legality assurance. Since the enactment of SVLK in 2009, there has been no evaluation of the SVLK policy to measure its effectiveness. This study aimed to evaluate the success of SVLK in supporting the improvement of forestry governance. The analytical method used by this study is a descriptive formal evaluation. Interviews were conducted to representatives of four related stakeholder groups: six persons from timber forest product associations, five persons from three government agencies, one person from NGO, and one person from academia. The results of the study indicated that SVLK policy has quite successfully supported the improvement of forestry governance. In this regard, improvement is figured as 46% of law enforcement, 45% of accountability, 43% of participation, 42% of transparency, and 31% of coordination. It can be concluded that the SVLK policy has been quite successful in improving foresty governance.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

The Success of SVLK in Supporting the Improvement of Forest Governance

Miniarti¹,

Wardhana²,

Abdini³

2018

j.analisis.kebijak.kehutan.

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Sistem pemasaran kayu rakyat melibatkan pelaku pemasaran seperti pemilik hutan rakyat, pedagang pengumpul (tengkulak), industri penggergajian, dan industri barang jadi (Syahadat E, 2012). Adapun saluran pemasaran kayu rakyat yang terdapat di Desa Bandar Dalam adalah sebagai berikut: a.…”

Section: Pelaksanaan Kegiatan Pemasaranunclassified

Pengelolaan Hutan Rakyat Oleh Kelompok Pemilik Hutan Rakyat Di Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan

Yuwono¹,

Hilmanto²

2015

JSL

View full text Add to dashboard Cite

The private forest is one of the alternative solutions to the pressure of forest resources. The benefits to be gained from private forests management includes fulfill the needs of wood, increase public revenues, and increase the productivity of land. The benefit has received by the public depends on the management carried out by private forest owners. The purposes of this study were to determine the social and economic characteristics of people who participate in managing private forests, and to determine the level of private forest management covers all aspects of planning, organizing, actuating, evaluation and monitoring. The research was conducted on August till September 2014 in Bandar Dalam village Sidomulyo District of South Lampung. The numbers of samples were 38 respondents by simple random sampling method. Data analysis methods used qualitative descriptive analysis. The results,were it can be concluded that: (1) the social and economic characteristics of the people who manage private forests mostly included in the productive age work and have a second job, amount of family burden is only a bit, and private forests land that they manage quite extensive so that their income quite high, although most low level of education; and (2) private forest management consisted of the planning aspect in medium category, organizational aspect in medium category, planting implementation aspect in both category, implementation of maintenance aspect in medium category, harvesting implementation aspect in both category, marketing implementation aspect in poor category, and monitoring-evaluation aspect are in medium category. Overall level of private forest management is medium category. Key words: Private forest, forest management, private forest owners

show abstract

“…Menurut responden targetnya sudah sesuai dengan tujuan, hanya saja dalam pelaksanaannya kadangkala tidak dapat berjalan sepenuhnya karena berbagai kendala. Syahadat and Subarudi (2014) menyatakan bahwa dalam penatausahaan kayu, pelaksanaan peraturan perundangan terkait masih memiliki persoalan baik di tingkat isi dan substansinya maupun di tingkat pelaksanaannya di lapangan. Keluarnya Permenhut No P.30/2012 sebagai dasar acuan dalam penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, telah berhasil mengubah penatausahaan kayu secara signifikan dalam hal definisi hutan rakyat, tujuan penatausahaan kayu, dan sebagainya.…”

unclassified

The Effectiveness of Private Forest Institutional and Policy in Banjarnegara and Banyumas Regency

Fauziyah

Sanudin

2017

j. wasian

View full text Add to dashboard Cite

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kelembagaan dan kebijakan hutan rakyat. Penelitian dilakukan di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas pada bulan Agustus 2012 sampai dengan Mei 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, wawancara terbuka serta Focus Group Discussion (FGD). Penilaian terhadap efektivitas kelembagaan dilakukan terhadap kelembagaan pemerintah, kelembagaan pemasaran, dan kelembagaan kelompok tani dengan menggunakan indikator yang direkomendasikan yaitu: 1) prinsip batas, 2) distribusi manfaat, 3) pengaturan pilihan kolektif, 4) kegiatan bersifat memonitor, 5) pemberian sanksi atas pelanggaran, 6) mekanisme penyelesaian konflik, dan 7) pengorganisasian hak kepemilikan. Sementara efektivitas kebijakan, diukur dengan menggunakan empat sudut pandang yakni ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana kebijakan, ketepatan target kebijakan, dan ketepatan lingkungan kebijakan. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan skala likert dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kelembagaan di Kabupaten Banjarnegara maupun Kabupaten Banyumas dalam kondisi sedang (cukup efektif). Kebijakan di Kabupaten Banjarnegara dinilai efektif dilihat dari sudut pandang ketepatan kebijakan dan ketepatan lingkungan, sedangkan kebijakan di Kabupaten Banyumas dinilai efektif dilihat dari sudut ketepatan target dan ketepatan lingkungan. Perbedaan penilaian ini disebabkan oleh perbedaan kebijakan atau program di setiap lokasi sesuai dengan kondisi dan keinginan masyarakat. Kata kunci: efektivitas, hutan rakyat, kelembagaan, kebijakan ABSTRACT This research aimed to analyze the effectiveness of institusional and policy on private forest. The research was conducted in Banjarnegara and Banyumas Regency in August 2012 -May 2013. The methods used in this study are structured interview, open interview and Focus Group Discussion (FGD). Assessment of institutional effectiveness was done to government institutional, marketing institututional, and farmer institutional using recommended indicator namely: 1) user and resource boundaries, 2) appropriation and provision, 3) collective-choice arrangements, 4) monitoring, 5) graduated sanctions, 6) conflict-resolution mechanisms, and 7) recognition of appropriators

show abstract

Kajian Kebijakan Penatausahaan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak

Cited by 4 publications

References 0 publications

The Success of SVLK in Supporting the Improvement of Forest Governance

The Success of SVLK in Supporting the Improvement of Forest Governance

Pengelolaan Hutan Rakyat Oleh Kelompok Pemilik Hutan Rakyat Di Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan

The Effectiveness of Private Forest Institutional and Policy in Banjarnegara and Banyumas Regency

Contact Info

Product

Resources

About