This study aims to design educational videos and to determine the elements that exist in educational videos to be effective to improve students' understanding, especially for distance learning students. The study was carried out in the study program of Public Administration at the Indonesia Open University. The research method is evaluation research with descriptive quantitative approach. With this method, assessment of the activities and/or outcomes of video design was conducted, as a means to provide feedback for some improvement in video design. The steps in this research were input measurement (video design), output measurement, and outcome measurement (measurement of improvement of student understanding). Data collection techniques included pre-test, post-test, questionnaire, interview, and observation. The results showed that the three designed videos are able to improve student understanding. In order to be effective in enhancing student understanding, video learning elements must include aspects of content, video duration, video media forms, color usage, music and illustrations, presenters, language use, and video-based assignment. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendesain video pembelajaran dan menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam video pembelajaran pada pendidikan jarak jauh sehingga dapat efektif untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Studi kasus dilakukan di Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian evaluatif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Melalui metode ini dilakukan penilaian sistematis terhadap kegiatan dan atau hasil dari suatu program perancangan video sebagai sarana untuk memberikan kontribusi untuk perbaikan perancangan video. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah pengukuran input (berupa perancangan video), pengukuran output, dan pengukuran outcome (berupa pengukuran peningkatan pemahaman mahasiswa). Teknik pengumpulan data yaitu pre test, post test, angket, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga desain video yang telah dirancang mampu untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Agar dapat efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa, unsur-unsur yang terdapat

Dalam sebuah organisasi perlu penataan beban kerja untuk setiap pegawai yang menjadi tanggung jawab pelaksana tugas pejabat yang ada didalamnya, sehingga dengan adanya pemerataan beban kerja pegawai dapat meningkatkan kinerja pegawai yang dapat meningkatkan kepada kinerja organisasi secara keseluruhan. Beban kerja pada pegawai UPBJJ-Universitas terbuka Bandung baik pegawai staf (administratif) maupun para tenaga edukatif secara keseharian bekerja secara bersama-sama dalam menjalankan tugas pekerjaan administratif, para tenaga edukatif tersebut diperbantukan untuk mengerjakan tugas pekerjaan administratif tanpa mengesampingkan tugas pokoknya sebagai tenagaedukatif. Adanya pembagian beban kerja pegawai yang tidak merata menjadi permasalahan terhadap kondisi kerja pegawai, bahkan ada pula pegawai yang beban kerjanya berkurang hal ini menyebabkan kerja pegawai dalam mengerjakan pekerjaannya menjadi menurun karena banyakwaktu efektif kerja yang hilang disaat orang lain sibuk bekerja.Jam kerja yaitu 8.00-16.30 (jumlah jam kerjanya efektifnya perhari seharusnya adalah delapan jam tigapuluh menit), adapun tujuan dari penelitian adalah Mengetahui bagaimana permasalahan Beban Kerja Pegawai PadaKantor UPBJJ-UT Bandung serta untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara Beban Kerja dengan jumlah pegawai pada UPBJJ-UT Bandung. Metode yang dipergunakan dalampenelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini lebih menonjolkan data yang bersifat deskriftif analitis yang didapat dalam bentuk narasi, gambar, serta bersifat induktifdimana peneliti, membangun abstraksi, konsep hipotesa dan teori dari rincian. Analisa kualitatif yang dipakai selanjutnya adalah pembahasan dari hasil analisa beban kerja pegawai. Hubungan=hubungan yang logis dijelaskan bersama beberapa teori yang ada dan hasil pengolahan data isian.Teori yang digunakan, Beban waktu (time load), Beban usaha mental (mental effort load), Beban tekanan Psikologis (psychological stress load), Tarwaka (2011:131) Berdasarkan hasil peneilitian tentang penggunaan waktu kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan menunjukan bahwa meskipun semua pekerjaan selalu terselesaikan dengan baik tetapi waktu kerja pegawai pada waktu-waktu tertentu menjadi bertambah sampai diluar jam kerja maupun hari libur kerja, sehingga diperlukan penambahan pegawai yang sesuai dengan hasil perhitungan jumlah pegawai efektif yaitu penambahan sebanyak 7 orang dengan rincian 3 orang untuk bagian koordinator registrasi dan Ujian, 1 orang koordintor BLBA dan 3 orang bagian tata usaha

Community Based Organizations are one of the non-governmental organizations involved in the development of local communities as the main actors. Local communities as local based non-commercial organizations that work on instruments for groups, for people to convey public interests, and for those that related to members to improve and stabilize their lives. Participation is considered an important role as a part of human growth. The main objective of this research is to construct a model for the implementation of public services that involves the participation of local communities so that they are efficient and help local communities obtain fair and non-supportive services. This model tries to solve complex problems in the implementation of Service Public Accountability Performance by involving all stakeholders by using resources so it runs effectively and efficiently. Based on the results of the pattern matching technique and time series showing the implementation of land needs the help of the local community. The local community in this study is Karang Taruna, this community is in an urban village area. As a local community, it will be very easy to organize the community. Karang Taruna also provides facilities for poor communities or beneficiary families for local governments to obtain social justice services.

This paper aims to exploit e-government effectiveness from the perspective of users by focusing on online-based business licensing services in Bandung City. This paper also aims to develop the E-government Citizen Satisfaction Framework proposed by Sigwejo and Pather (2016). The method used is a qualitative method in e-government research. The results show that there is a gap between the services provided and community expectations. Online-based business licensing services in Bandung City have not been fully effective and also have not fully given the benefits since licensing is still one of the obstacles in conducting business in Bandung City. The main findings in this paper are the three themes as a development of the e-government effectiveness model, namely users’ e-readiness, multi-channel delivery of e-government services, and the net impact. The implication of the main findings is that the integration of online services and offline services is required in accordance with the mapping of users’ e-readiness.

ABSTRAKMasyarakat yang maju adalah masyarakat yang memapu menghargai tatanan dalam berbagai kegiatan dalam kehidupannya, begitu juga dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti memiliki Nilai-nilai etika yang dikaitkan dengan etos kerja seperti rajin, bekerja, keras, berdisplin tinggi, menahan diri, ulet, tekun dan nilai-nilai etika lainnya bisa juga ditemukan pada masyarakat dan bangsa lain.Pada era otonomi saat ini, yang dibarengi dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan Birokrasi Pemerintah, diperlukan pondasi-pondasi penyelenggaraan negara yang kokoh sebagai penyangganya. Untuk melaksanakan fungsi yang semakin luas dan kompleks, maka sektor pemerintah tentunya memerlukan berbagai sumber daya yang memadai. Bersamaan dengan proses perluasan fungsi dan peranan aparatur pemerintah, telah terjadi pula "harapan/tuntutan" yang semakin meningkat dari kalangan masyarakat (publik) terutama yang berkaitan dengan etos kerjanya. Etos kerja merupakan nilai dasar moralitas yang dapat memberi dorongan mental maupun spiritual bagi seorang aparat birokrasi untuk dapat berprestasi dalam menjalankan profesinya.Kata kunci: Etos kerja, sumber daya manusia, pemerintahan. A. PendahuluanPada dasarnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) khususnya sektor pemerintah, merupakan kunci pengamanan masa depan bangsa. Karena bagaimanapun potensi perkembangan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh SDM dengan kualitas pengetahuan dan keterampilannya, pandangan budayanya, sikapnya terhadap kerja, serta semangat juangnya dalam meningkatkan kemandirian. Dengan kata lain, adanya etos kerja yang mandiri dan profesional merupakan suatu conditio sine quanon bagi terselenggaranya pemerintah yang efektif dan efisien. selain itu Nilai-nilai etika yang dikaitkan dengan etos kerja seperti rajin, bekerja, keras, berdisplin tinggi, menahan diri, ulet, tekun dan nilai-nilai etika lainnya bisa sangatlah menunjang agar penyelenggaraan pemerinatahan dapat berjalan dengan baik untuk terciptanya good governance.Untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang memliki etos kerja yang tinggi, maka pemerintah sedini mungkin mengusahakan profesionalisme aparaturnya. Walaupun harus diakui bahwa profesionalisme aparatur bukan satu-satunya jalan untuk meningkatkan kinerja birokrasi, karena masih ada alternatif lain, misalnya dengan menciptakan sistem dan prosedur kerja yang efisien. Namun adanya aparatur yang profesional tidak dapat dihindari oleh pemerintah yang bertanggung jawab.

E-participation is a strategic factor in the era of digital governance and open government. The aim of this study is to describe e-readiness and the effectiveness of e-participation in Indonesia. This study focuses on social and economic aspects, specifically on groups of formal workers who are accustomed to using ICT (Information and Communication Technology). The method used is qualitative with informants from fifty-six districts/cities in Indonesia. Qualitative data analysis steps are carried out to obtain findings. The results of the study show that e-participation has not been effective in two-way forms and community involvement. The e-readiness of this community group is constrained by income, network infrastructure, and motivation in e-participation. This study finds that the development of e-participation stages is in line with the development of e-government and digital government stages, as well as rules in conventional participation. Fulfilling basic needs can be a motivation for e-participation and increase the perception of openness

This study aims to solve the Building Management Information System service problem by the Guard Bureaucrats in issuing Building Permits and Building operability Certificates, which emphasize digital and integrated services with OSS.The implementation of SIMBG after PP 16 of 2021 regarding buildings brings the problem of frontline services that are not yet ready. The limited capacity and resources of DPMPTSP that issue permits and Technical Offices that recommend PBG and SLF technicalities need to improve coordination and be prepared, and many District/City Governments have not drafted regional regulations on PBG levies.The research method uses descriptive qualitative. Collecting data through in-depth interviews and secondary data. . Data analysis uses data analysis techniques of data reduction, data presentation, and conclusion. This research resulted in a strategy to improve the performance of the front-line bureaucrats in SIMBG services by increasing limited institutional resources and capacity.

Urgensi studi ini adalah belum optimalnya sistem pelimpahan kewenangan yang turut diikuti oleh kinerja kebijakan tata kelola bus antar kota yang masih belum tertata secara optimal oleh bidang perhubungan. Dampak negatif yang paling nyata berupa ketidaknyamanan pengguna layanan transportasi darat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model kecukupan kebijakan Dunn. Pengambilan data diterapkan melalui wawancara, studi dokumen, dan focus grup discussion (FGD) dengan melibatkan sembilan informan. Teknik triangulasi diterapkan untuk memvalidasi data penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor ketidakcukupan (inadequacy) dilihat dari konteks pemerintah dan masyarakat. Pada konteks pemerintah, faktor-faktor yang mempengaruhi di antaranya ketertiban pemerintahan, sistem administrasi, campur tangan politik, regulasi keuangan, hukum, konteks pendidikan, konteks teknis, dan lingkungan politis. Sedangkan pada masyarakat antara lain aspek komersial, keamanan publik, nilai-nilai sosial budaya, sosial ekonomi dan makro ekonomi. Temuan sekaligus kebaruan dari penelitian ini menyatakan bahwa perubahan efektifitas berbanding lurus dengan perubahan harga serta berdampak pada pengelolaan terminal, yang mana temuan tersebut menjadi sebuah konsekuensi dan landasan dalam pengendalian kebijakan yang ada. Implikasi kebijakan yang muncul berupa peluang penarikan sebagian kewenangan daerah ke pusat di bidang perhubungan pada kondisi-kondisi tertentu.