Accountability Performance Public Service: Community Based Organization Solution for Base Public Service

Abstract

Community Based Organizations are one of the non-governmental organizations involved in the development of local communities as the main actors. Local communities as local based non-commercial organizations that work on instruments for groups, for people to convey public interests, and for those that related to members to improve and stabilize their lives. Participation is considered an important role as a part of human growth. The main objective of this research is to construct a model for the implementation of public services that involves the participation of local communities so that they are efficient and help local communities obtain fair and non-supportive services. This model tries to solve complex problems in the implementation of Service Public Accountability Performance by involving all stakeholders by using resources so it runs effectively and efficiently. Based on the results of the pattern matching technique and time series showing the implementation of land needs the help of the local community. The local community in this study is Karang Taruna, this community is in an urban village area. As a local community, it will be very easy to organize the community. Karang Taruna also provides facilities for poor communities or beneficiary families for local governments to obtain social justice services.

Public Service Transformation during the Covid 19 Pandemic by the General Election Commission of Bandung Regency in the Local Election (Pilkada)

“…Public services according to Article 1 point 1 of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services were activities or series of activities in the context of fulfilling service needs in accordance with laws and regulations for every citizen and resident of goods, services, and/or administrative services provided by the organizer public service. (Rulinawaty et al, 2021) The holding of local elections during the Covid -19 pandemic was of course very different from the three previous local elections. In other words, the services provided by The KPU of Bandung Regency were also an adjustment step to this condition.…”

Implementasi Kebijakan Rektor dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR)

“…Organisasi timbul bilamana orang-orang bergabung dalam usaha mereka dalam mencapai tujuan bersama. (Rulinawaty et al, 2021) organisasi ada bila orang-orang berhubungan satu sama lain, mau menyumbangkan kegiatan-kegiatan atau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. "(Castro, 2019) organisasi sebagai satu kesatuan hubungan yang resmi untuk mencapai tujuan-tujuan.…”

“…Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik(Lukman Samboteng, Rulinawaty, Akbar, & Muh.Rachmat Kasmad, 2020). Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumbersumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.…”

“…Demikian halnya dengan kelompok sasaran, kelompok sasaran yang dimaksudkan disini adalah mereka yang diminta oleh kebijakan untuk mengadopsi pola-pola interaksi baru, kelompok sasaran ini adalah orang-orang paling banyak terkena dampak kebijakan(Aripin, Rulinawaty, & Samboteng, 2021), yang dimaksudkan oleh penulis orang yang berada pada sturuktur maupun pada unit birokrasi Universitas Sulawesi Barat yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan belum sepenuhnya berjalan. Kemudian faktor-faktor lingkungan, faktor-faktor lingkungan tersebut adalah unsurunsur komponen yang ada dalam lingkungan yang berpengaruh terhadap atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan rektordalam meningkatkan mutu pendidikan di Unsulbar, belum cukup memadai, Contohnya, gedung rektorat (gedung perkantoran) ruang kuliah, fasilitas perpustakaan, laboratorium dan kualitas dosen pendidikan yang umumnya berpendidikan strata dua.…”

Kajian Terhadap Kebijakan Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

“…Perlu dipahami bahwa kebijakan publik lahir dari adanya penyakit masyarakat yang perlu diobati atau perlu diselesaikan masalahnya. (Rulinawaty et al, 2021). Implementasi kebijakan menjadi upaya untuk menjalankan perintah kebijakan (Rulinawaty Kasmad, Samboteng, & Mahsyar, 2019) untuk mencapai tujuannya.…”