Mengukur Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dalam Sektor Kesehatan

Abstract

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu strategi dalam pembangunan kesehatan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Pemberdayaan masyarakat ini menjadi salah satu fungsi puskemas yang wajib dijalankan oleh seluruh puskesmas di tanah air. Walaupun strategi pemberdayaanmasyarakat sudah lama digunakan, sampai sekarang belum ada instrumen spesifik untuk mengukur tingkat pemberdayaan masyarakat pada sektor pembangunan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemberdayaan masyarakat pada level komunitas sebagai wilayah kerja puskesmas di Depok dan Jakarta Selatan. Pemberdayaan masyarakat diukur menggunakan tujuh potensi masyarakat meliputi kepemimpinan, organisasi, dana, sumber daya, teknologi, pengetahuan, dan pengambilan keputusan. Metode pengukuran dilakukan dengan membandingkanketujuh potensi masyarakat di wilayah kerja puskesmas diDepok (32 puskesmas) dan wilayah kerja puskesmas terpilih Jakarta Selatan (28 puskesmas) dengan potensi standar yang dikembangkan peneliti. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja puskesmas di Depok umumnya banyak yang memenuhi kategori baik, sebaliknya di Jakarta Selatan banyak kategori kurang. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berupaya pemberdayaan masyarakat dan promotif preventif lebih mudah dilakukan oleh kantor kelurahan daripada puskesmas.Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat, pembangunan kesehatan, puskesmasAbstractCommunity empowerment is one of strategies in health development that is used by government of Indonesia. It is also one of puskesmas (primary health center) function that must be run by every primary health center in Indonesia. Though community empowerment has been used for a very long time, there is not any specific instrument to measure level of community empowerment in health sector development in Indonesia. This research aimed at measuring community empowerment at community level using neighbourhood association as work area in two cities in Indonesia, Depok and South Jakarta. Community empowerment is measured using seven community potentials including leadership, organizations, fund, resource, technology, knowledge, and decision making. The measurement method is comparing those community existed potentials with potential standard developedby researcher in 32 primary health center in Depok and 28 selected primary health center in South Jakarta. The result shows that level of community empowerment in primary health center work area in Depok is generally in good categories, but South Jakarta is generally in less category.In Jakarta, the effort of community empowerment and promotive preventive is conducted easier by village administration office than primary health center.Key words: Community empowerment, health development, primary health center

The Role of Public Health Centers (Puskesmas) as the Gatekeeper of National Health Insurance

“…Socialization should be done in order to concede equality and harmony in making of a new policy such as rural / village / RW Siaga. To be more easily understood by the local government, policies must be associated with the policy of community empowerment, especially the strengthening of the capacity of villages and sub-level governments need to be integrated in the framework of the Ministry at the national level within the framework of the development in strengthening of regional autonomy (Darmawan, 2012).…”

Model Intervensi Hipertensi Di Puskesmas Purwoyoso, Semarang

“…Dalam mengupayakan agar seseorang tahu dan sadar, kuncinya terletak pada keberhasilan membuat orang tersebut memahami bahwa sesuatu adalah masalah baginya dan bagi masyarakat. Sepanjang orang tersebut belum mengetahui dan menyadari bahwa sesuatu itu merupakan masalah, maka orang tersebut tidak akan bersedia menerima informasi apapun lebih lanjut, manakala ia telah menyadari masalah yang dihadapinya maka kepadanya harus diberikan informasi umum lebih lanjut tentang masalah yang bersangkutan (Darmawan et al, 2012).…”

Analisis Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

“…Sepanjang orang tersebut belum mengetahui dan menyadari bahwa sesuatu itu merupakan masalah, maka orang tersebut tidak akan bersedia menerima informasi apapun lebih lanjut, manakala ia telah menyadari masalah yang dihadapinya maka kepadanya harus diberikan informasi umum lebih lanjut tentang masalah yang bersangkutan. 3 Hasil penelitian dari Ede,dkk.memperlihatkan bahwa tingkat pemberayaan masyarakat diwilayah kerja puskesmas di Depok umumnya banyak yang memenuhi kategori baik, sebaliknya hasil yang didapat dipuskesmas Jakarta Selatan banyak kategori kurang. 3 Dalam penelitian ini pengukuran pemberdayaan masyarakat yang akan digunakan adalah format yang telah dikembangkan dan dimodifikasikan oleh Ede, dkk berdasarkan pada panduan pemberdayaan masyarakat menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang terdiri dari 7 komponen potensi masyarakat yaitu (1) keberadaan tokoh masyarakat dan kader kesehatan, (2) keberadaan organisasi masyarakat termasuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), (3) kesediaan dana masyarakat, (4) kesediaan sarana dan materi dari masyarakat, (5) tingkat pengetahuan masyarakat, (6) kesediaan teknologi dari masyarakat, dan (7) pembuatan keputusan oleh masyarakat.…”