Akses Dan Strategi Aktor-Aktor Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Waduk Djuanda

Priyatna, Fatriyandi Nur; Kinseng, Rilus A.; Satria, Arif

doi:10.15578/jsekp.v8i1.1190

Cited by 8 publications

(11 citation statements)

References 1 publication

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Arena kekuasaan ekonomi politik berada pada aktor yang berposisi sebagai pengontrol sumberdaya dan ada aktor yang berposisi sebagai aktor yang mempertahankan dan memanfaatkan sumberdaya alam. Priyatna et al (2013) menyatakan bahwa kekuasaan aktor dalam mengakses sumberdaya terkait dengan strategi dalam mempertahankan, memperoleh dan mengontrol sumberdaya. Konsep kekuasaan dalam ranah ekologi politik terkait dengan kemampuan seorang aktor dalam mengendalikan interaksinya dengan lingkungan atau sumber daya dan interaksi aktor-aktor lain dengan lingkungan dalam memanfaatkan sumberdaya alam (Bryant 1998;Bryant and Bailey 1997).…”

Section: Alur Manfaat Wisata Bahariunclassified

Actors Strategies on Sea Resources Utilization in Palabuhanratu-Jawa Barat

Royandi

Satria²,

Saharuddin³

2019

Sodality

Self Cite

View full text Add to dashboard Cite

This study aims to (1) analyze the authority of actors to access (control) rights-based marine resources, (2) to analyze the power of actors to access marine resources based on structures and relational resources. This Research was conducted at seawater of Pelabuhan Ratu, Sukabumi, West Java. We use qualitative methods in the present study. The results showed that among local fishers, immigrant fishers (settle), outside fishers (not settle), and managers of the thermal power station (PLTU) have different interests in using marine resources. The Fishers groups have an interest in utilizing marine and fisheries resources (including fishing areas and fish), while PLTU managers have interests in the construction of power plants, barge transportation (coal transportation), development of dams, construction of barge ship ports that buy 3 million seas. The approved PLTU activities must access fisheries against marine resources, coupled with the indication of PLTU waste pollution that harms fishers. The results of the analysis of rights-based licensing for each actor have legislation that is built on official law. The relations of the power's actors to access marine resources based on the structures and relational was held through types of power, i.e., technology, capital, markets, knowledge, authority, social identity and social relationships. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kekuasaan aktor untuk mengakses (menguasai) sumber daya laut berbasis hak, (2) menganalisis kekuasan aktor untuk mengakses sumber daya laut berbasis struktur dan relasional. Lokasi penelitian di Perairan Laut Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara nelayan lokal, nelayan pendatang (menetap), nelayan dari luar (tidak menetap), dan pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam pemanfaatan sumber daya laut. Kelompok nelayan memiliki kepentingan untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan (termasuk wilayah penangkapan dan ikannya), sedangkan pengelola PLTU memiliki kepentingan untuk Pembangunan PLTU, transportasi kapal Tongkang (pengangkut Batubara), pembangunan Bendungan, Pembangunan Pelabuhan kapal Tongkang diatas 3 mil laut. Aktivitas PLTU dianggap telah membatasi akses nelayan terhadap sumber daya laut, ditambah dengan adanyaindikasi pencemaran limbah PLTU yang merugikan pihak nelayan. Hasil analisis mekanisme akses berbasis hak bahwa setiap aktor memiliki kekuasaan yang dibangun secara legal dengan hukum formal. Mekanisme kekuasaan aktor untuk mengakses sumber daya laut berbasis struktur dan relasional melalui jenis kekuasaan: teknologi, modal, pasar, pengetahuan, otoritas, identitas sosial dan relasi sosial.

show abstract

Section: Alur Manfaat Wisata Bahariunclassified

Actors Strategies on Sea Resources Utilization in Palabuhanratu-Jawa Barat

Royandi

Satria²,

Saharuddin³

2019

Sodality

Self Cite

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Akses mekanisme hak terbentuk dari adanya hukum dan aturan yang mengatur pemanfaatan dan memposisikan pemerintah sebagai regulator bagi pihak yang memiliki otoritas terhadap akses. Akses berdasarkan mekanisme struktur, terbentuk dari adanya hubungan sosial atau kekerabatan di antara sesama pengguna yang umumnya telah ada sebelumnya (Priyatna & Kinseng, 2013). Mekanisme akses akan dipengaruhi situasi aksi dan faktor eksogen kelembagan yaitu: atribut biofisik, aturan yang digunakan (rule in use) dan atribut komunitas terhadap outcome (Fennell, 2011).…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Permasalahan di lapangan adalah seluruh SKT hanya diketahui 110 Tabel 5. Tipe pelaku dan strategi akses mekanisme struktur Priyatna et al, 2013) kepala desa. Oleh karena itu, syarat untuk mengusulkan kawasan hutan agar di enclave menjadi tidak dapat diproses (tidak sah) ketika akan merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).…”

Section: Hak Kepemilikan Penggunaunclassified

Mekanisme Akses Pada Hak Kepemilikan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meranti, Sumatera Selatan

Napitu

Hidayat

Basuni

et al. 2017

JPSEK

View full text Add to dashboard Cite

The interest of various parties on forest utilization access lead to the ambiguity of property rights due to user overlapping. This research explained the ambiguity factors of property rights from access mechanism and its ABSTRAKKepentingan berbagai pihak terkait akses pemanfaatan hutan mengakibatkan ketidakjelasan hak kepemilikan karena tumpang tindih pengguna. Penelitian ini menjelaskan faktor penyebab ketidakjelasan hak kepemilikan dari mekanisme akses dan kaitannya dengan konflik lahan. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan data perubahan lahan, dokumen proses tata batas dan kepemilikan lahan, sejarah pengelolan, wawancara mendalam dengan 123 orang tokoh kunci. Analisis data menggunakan Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori akses dan hak kepemilikan dapat menjelaskan tumpang tindih lahan pada wilayah KPHP Meranti. Analisis akses mekanisme hak menjelaskan faktor-faktor perubahan status kepemilikan lahan dan penyebab tumpang tindih lahan, yaitu: a) dinamika perubahan pengelolaan, b) permasalahan batas kawasan, dan c) lemahnya pengawasan. Faktor penyebab pengguna lahan dari mekanisme struktur antara lain: ikatan kekerabatan, pemberian dari pesirah (sistem patrones), dan

show abstract

“…Klaim akses air oleh kiyai, santri dan warga terhadap sumber mata air bersifat konsensus sosial yang digunakan melindungi kepemilikan sumber daya (Priyatna et al 2013). Akses terhadap sumber daya air dan lahan diperkuat dengan adanya Perda No.…”

Section: Aktor Tokoh Agamaunclassified

“…Kepemilikan lahan yang dilakukan perusahaan di area 20 Ha akan menjadikan kepemilikan dan penguasaan sumber daya, termasuk air serta akan menghilangkan hak orang lain akan akses sumber daya air (Priyatna 2013).…”

Section: "Saya Sudah Membuat Perjanjian Dengan Perusahaan Bahwa Rekruunclassified

Struggle for Resources Water: Analysis Conflict and Politics of Spatial Planning

Hakim¹,

Kolopaking²,

Siregar³

et al. 2017

Sodality

View full text Add to dashboard Cite

ABSTRACT Implementation of local government regulation on spatial planning in Pandeglang Regency faced many obstacles, such as conflict between residents and companies in the Village Cadasari, Pandeglang Regency. The purpose of this research is to identify struggle for resources and the involved parties as well as to analyze the failure factors of Pandeglang Local Government to implement the spatial policy. This study used a qualitative descriptive approach. The results of the study illustrated that there were conflicts between company’s pros and cons. company’ cons, led by kiyai (Islamic priest), were citizens and students whom negatively affected by the establishment of company that caused difficulties of water resources access for daily needs and irrigation. On the other hand, company’s pros were Cadasari and Sukaindah village apparatus and some residents who wished to get benefit from increased employment opportunities supported by the Government of Pandeglang. The conflict was caused by the Local Government of Pandeglang who didn’t act as regulator and conflict resolution mediator but defended the existence of company while ignored the spatial planning. This proved that spatial policy is not only about technical aspect but also political one. Keywords: Politic of spatial planning, conflict, local government, resources ABSTRAK Implementasi Perda RTRW Kabupaten Pandeglang menghadapi banyak kendala, diantaranya konflik antara warga dengan perusahaan di Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi konflik perebutan sumber daya air, pihak terkait dan alternatif solusinya serta menganalisis faktor penyebab kegagalan Pemda Pandeglang dalam melaksanakan kebijakan tata ruang. Penelitian ini dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan konflik terjadi antara pihak yang setuju pendirian perusahaan dan yang kontra. Pihak yang kontra perusahaan adalah warga, santri, dan kiyai yang mendapat efek negatif pendirian perusahaan berupa kesulitan akses sumber daya air dan irigasi sawah. Pihak yang pro perusahaan adalah aparatur Desa Cadasari, sebagian warga yang berharap memperoleh manfaat peluang kerja serta Pemda Pandeglang. Konflik tersebut disebabkan Pemda Pandeglang tidak menjadi regulator dan mediator penyelesaian konflik tapi cenderung memihak perusahaan dengan mengabaikan RTRW. Hal tersebut menunjukkan kebijakan tata ruang adalah political aspect bukan technical aspect. Kata kunci: Politik tata ruang, konflik, Pemda Pandeglang, sumberdaya

show abstract

Akses Dan Strategi Aktor-Aktor Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Waduk Djuanda

Cited by 8 publications

References 1 publication

Actors Strategies on Sea Resources Utilization in Palabuhanratu-Jawa Barat

Actors Strategies on Sea Resources Utilization in Palabuhanratu-Jawa Barat

Mekanisme Akses Pada Hak Kepemilikan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meranti, Sumatera Selatan

Struggle for Resources Water: Analysis Conflict and Politics of Spatial Planning

Contact Info

Product

Resources

About