AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya implementasi kebijakan pemerintah tentang sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) tentang penanganan KTP-El telah berhasil atau tidak berhasil dengan meninjau pelaksanaan kebijakan pemerintah yang didasarkan pada hukum Negara Indonesia RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Tempat Tinggal. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implementasi SIAK dalam penanganan KTP-El dan untuk mengetahui kendala apa yang sedang dalam proses. Metode yang digunakan dalam metode kualitatif penelitian ini dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui dua cara, antara lain melalui data sekunder (buku, karya ilmiah, dokumen / arsip) dan diperoleh dari lapangan, observasi dan wawancara). Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan SIAK tentang pengelolaan KTP-El belum maksimal, karena masih ada beberapa kendala dan belum memiliki Peraturan Khusus di kantor kecamatan Kota Medan Baru Kota Medan, sehingga ada masih banyak yang perlu dibenahi. Ini ditinjau dari 4 model implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu komunikasi, disposisi / sikap, sumber daya, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, peneliti juga mendapatkan pemahaman baru bahwa dalam penerapan SIAK pada manajemen layanan negara KTP-El yang baik tetapi akan menjadi aparatur yang baik tidak hanya menjalankan kegiatan administrasi kependudukan, tetapi juga perlu memperhatikan dan peduli untuk kebutuhan publik. Abstract This research has been deceived by the importance of implementation of a of a government policy on the residency administrative information system (SIAK) about handling KTP-El has succeeded or did not succceed by reviewing the implementation of government policy which is based on the law of Indonesian RI country Number 24 in 2013 about The Administration of Residency. This study is meant to know how SIAK is implementation in the handling KTP-El andto find out what constraints are in the process. The methods are used in this research's qualitative methods with the descriptive approach. The data collecting technique was carried out in this research through two ways, among others through secondary data (books, scientific papers, documents/archives) and obtained from field, observation and interview). From the research result it can be seen that the implementation of SIAK about the management of KTP-El has not been maximal, because there are still some obstacles and not yet have Special Regulation in the district office of Medan Baru Medan city, so there is still much need to be addressed. It is reviewed from 4 models of policy implementation according to Edward III, ie communication, disposition/attitude, resources, and bureaucratic structure. In this study, researchers also gain a new understanding that in the implementation of SIAK on the management of KTP-El good state service but it would be good apparatus not only run the activities of population administration, but also need to pay attention and care to publi...
<h1>The election of the Village Head shall be directly elected by the villagers of the Republic of Indonesia who meet the requirements with a term of office of 6 years from the date of inauguration. The community of Tanjung village with a population of nearly 2000 more of its inhabitants, Yang has various racial tribes respectively. In the election of the village head there should be support and participation of the Tanjung village community to determine who is eligible to serve as the village head. Why is it made so that the public is free and entitled to choose the desired leader. The election of the village head is supported by the villagers of Tanjung and for his cooperation with the organizing committee of the village head election. To become a candidate the village head must meet the conditions that have been set so that the performance of the village head can be more leverage and better know the rules.</h1><h1><strong> </strong></h1>
AbstrakBank Sampah merupakan suatu gerakan nasional untuk kebersihan dan kesehatan lingkungan. Konsep Bank sampah mulai banyak dilakukan di Indonesia, dimana masyarakat dapat membawa sampah tertentu, lalu bisa diolah menjadi bahan bermanfaat. Salah satunya ialah Bank Sampah Mutiara Medan, melalui bank sampah kita menabung sampah dan mendapatkan uang. Selain memberikan keuntungan ekonomi, sudah pasti keberadaan Bank Sampah akan memberikan keuntungan untuk kebersihan lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Walikota Medan No. 14 Tahun 2014 tentang Bank Sampah di Bank Sampah Mutiara Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah Mutiara memiliki peran dalam hal ekonomi masyarakat untuk mendapatkan tambahan pendapatan, dalam hal sosial masyarakat sebagai pusat kegiatan masyarakat berbasis lingkungan, dalam hal kebersihan lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Hal-hal yang menjadi hambatan dalam operasional Bank Sampah Mutiara ialah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat, minimnya alat transportasi pengangkut sampah, kurangnya akses pemasaran produk hasil daur ulang sampah, dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Kata Kunci: Implementasi, Bank Sampah, Pengelolaan Sampah. Abstract Waste Bank is a national movement for environmental hygiene and health. The concept of junk Banks began to be widely implemented in Indonesia, where people can bring certain waste, then can be processed into useful materials. One of them is Mutiara Medan Trash Bank, through our rubbish bank saving garbage and getting money. In addition to providing economic benefits, it is certain that the existence of Bank Trash will provide benefits for environmental cleanliness. This research is a descriptive research with qualitative approach using in-depth interview method to find out how the implementation of Mayor Regulation
<p class="8AbstrakBahasaIndonesia">Penelitian dengan memfokuskan pada Bagaimana kepemimpinan lurah dalam meningkatkan motivasi kerja perangkat bagaimana tingkat motivasi kerja perangkat serta bagaimana upaya yang dilakukan lurah dalam hal meningkatkan motivasi kerja perangkat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Setelah dikaji berdasarkan keadaan di Kelurahan Lubuk Pakam I-II dapat diketahui bahwa kepemimpinan lurah dalam meningkatkan motivasi kerja perangkat kelurahan dengan cara pemberian motivasi kepada para perangkat, dengan tujuan meningkatkan motivasi kerja, mengetahui tingkat motivasi kerja perangkat kelurahan, upaya yang dilakukan lurah dalam meningkatkan motivasi kerja dengan cara meningkatkan tingkat kesejahteraan perangkat, menciptakan suasana kerja yang harmonis, memberikan penghargaan atas prestasi kerja, bersikap adil, menghormati dan mengikutsertakan perangkat, melengkapi fasilitas kerja, mengembangkan potensi, pemberian hukuman atau sanksi, kepemimpinan lurah dalam meningkatkan motivasi kerja perangkat kelurahan sangat didukung oleh instansi pemerintah yang terkait untuk menerima dan mengaktualisasikannya dalam meningkatkan motivasi kerja perangkat di Kelurahan Lubuk Pakam I-II. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan lurah dalam meningkatkan motivasi kerja perangkat dikategorikan baik dan diharapkan untuk selanjutnya dapat mengatasi semua hambatan yang ada dalam meningkatkan motivasi kerja perangkat di Kelurahan Lubuk Pakam I-II.</p>
AbstrakTujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai tahapan dilaksanakan PATEN di Kecamatan Sidikalang, mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan PATEN di Kecamatan Sidikalang. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu sosialisasi yang dilakukan baik antara pihak Kabupaten dengan pihak Kecamatan belum sepenuhnya merata dan belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, kualitas dan kuantitas aparatur yang belum memadai, koordinasi antar instansi terkait baik itu pihak yang kepentingannya dipengaruhi khususnya kecamatan.. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka kecamatan memegang peranan penting sebagai pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat terutama daerah yang luas dan sulit dijangkau. Oleh karena itu selain adanya kewenangan yang luas sesuai dengan porsinya, maka kecamatan juga perlu didukung oleh dana, sarana prasarana serta aparatur yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pendelegasian Kewenangan, PATEN Abstract Purpose of the implementation of this study was to describe the stages held in the District PATEN Sidikalang, about the factors that affect the implementation Sidikalang PATEN in the district. By using qualitative descriptive method, this research resulted in several conclusions that socialization is done either between the district. Based on the analysis of research, the sub-district plays an important role as a service center that is closest to the people, especially over large areas and difficult to reach. Therefore, in addition to their broad discretion in accordance with its portion, then the sub-district also needs to be supported by the fund, infrastructure and adequate personnel both quantity and quality.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.