Teknologi Informasi (TI) sudah menjadi inti dari suatu proses bisnis ke semua sektor termasuk sektor pemerintahan. Hal ini menuntut lembaga resmi negara di Indonesia untuk mengembangkan tata kelola TI melalui penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi merupakan Dinas yang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Komunikasi, Informatika dan Persandian. Dalam pelaksanaannya Dinas Komunikasi, informatika dan persandian Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi, salah satu diantaranya adalah pengelolaan e-government daerah. Agar dapat mengetahui sejauh mana sistem tata kelola TI untuk membangun good governance berbasis e-government dibutuhkan evaluasi tata kelola teknologi informasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam penelitian ini dilakukan perancangan tata kelola TI menggunakan kerangka kerja COBIT 2019 yang pada proses domain EDM04 Ensured Resource Optimization, APO12 Managed Risk, BAI08 Managed Knowledge, DSS03 Managed Problems dan MEA03 Managed Compliance with External Requirements dan menggunakan COBIT 2019 Implementation Methods sebagai metode impelementasi. Sistematika penelitian ini dimulai dengan melakukan studi dokumen dan wawancara terkait faktor desain dibantu oleh design toolkit yang mengacu pada COBIT 2019 Design Guide yang diterbitkan oleh ISACA. Setelah itu dilakukan analisis dan penilaian terhadap tingkat kapabilitas Dinas berdasarkan COBIT 2019 Governance and Management Objective. Selanjutnya pembuatan perancangan rekomendasi solusi pada aspek people,process dan technology untuk mengatasi kesenjangan berdasarkan temuan kesenjangan dari hasil penialaian kapabilitas sehingga dapat meningkatkan nilai tata kelola teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi.
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan TIK untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Kuningan mencatat bahwa nilai indeks SPBE Kabupaten Kuningan masih belum mencapai target yang dikarenakan penerapan SPBE di Kementerian atau Lembaga atau Daerah yang belum terintegrasi dan masih dilaksanakan secara sendiri-sendiri.Oleh karena itu agar nilai indeks SPBE mencapai target perlu adanya sebuah aplikasi yang mampu mengintegrasi data serta informasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kuningan. Dalam penelitian ini akan membahas perancangan Arsitektur Enterprise domain aplikasi sebagai solusi dari permasalahan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kuningan. Perancangan Arsitektur Enterprise pada penelitian ini mengacu pada penggunaan framework TOGAF ADM. Penelitian ini menghasilkan artefak berupa katalog aplikasi, yaitu berupa rancangan blueprint Arsitektur Enterprise pada domain aplikasi yang menjelaskan mengenai gambaran umum usulan proyek dalam mendukung proses bisnis dan layanan pada Pemerintah KabupatenKuningan. Usulan aplikasi berupa aplikasi Eksisting dan Targeting yang saling terintegrasi dalam menjalankan suatu layanan fungsional yang bersifat spesifik pada instansi pusat atau pemerintah daerah dan sektor strategis lainnya dengan membuat pengembangan suatu aplikasi yang sudah ada serta melakukan pembuatan aplikasi baru.
Around 19.8 million high school children in Indonesia are currently studying under the threat of the COVID-19 pandemic. To prevent the transmission of the COVID-19 in the school environment, the Minister of Education and Culture has issued a circular letter regarding online learning and work from home, which requires all schools to implement the “Learn from Home” policy. This policy must be applied from the new semester of 2020-2021 and needs to be supported by a Learning Management System (LMS) along with the competence of all stakeholders. Moodle was chosen because it is free, customizable, and can be deployed in a dedicated server to be fully managed by the school. Implementation stages include requirements gathering, installation and configuration, testing, training, and evaluation. The evaluation noted some needs for the next program, such as simplifying the input process for quiz questions, exploring deeper features, and providing more informative tutorials.
ABSTRAKTeknik pengambilan foto udara yang saat ini sedang berkembang, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV), khususnya drone merupakan salah satu teknologi yang sangat efektif dan efisien dalam melakukan kegiatan mapping (pemetaan). Kegiatan mapping menggunakan drone ini juga tidak luput dari industri pertambangan, khususnya tambang batu bara yang saat ini mulai popular menggunakan salah satu teknologi yang modern ini. Salah satu jenis UAV yang digunakan PT Arutmin Indonesia adalah drone quadcotper DJI Phantom 4 RTK yang berbasis base GPS metode Real Time Kinematic (RTK). Kegiatan mapping menggunakan drone diperlukan beberapa titik ikat atau kontrol di permukaan tanah yang disebar di area mapping yang dikenal dengan Ground Control Point (GCP). GCP berfungsi sebagai titik ikat atau kontrol di permukaan tanah. Sebaiknya GCP disebar merata di permukaan tanah area mapping yang areanya bebas dari obstacles, dan tidak mengganggu kegiatan penambangan agar hasil dari pengolahan data diharapkan menghasilkan data orthophoto dan kontur topografi yang presisi dan akurat. Kegiatan mapping yang dilakukan PT Arutmin Indonesia ini dilakukan di area in pit dump dengan sebaran enam data GCP yang disebar di ujung-ujung dan tengah batasan area mapping. GCP yang tidak di sebar merata di area mapping akan menghasilkan data orthophoto dan kontur topografi yang tidak presisi dan akurat. Ini disebabkan adanya area mapping yang tidak terikat/terkontrol oleh GCP. Area mapping yang tidak tercover GCP, dominan orthophoto yang dihasilkan tidak sesuai dengan aktual kondisi in pit dump. Orthophoto in pit dump ini, keadaan bench dump akan terlihat tidak lurus atau terpisah atau tidak menyambung karena posisi horizontal yang dihasilkan tidak presisi dan akurat. Begitu juga dengan data topografi, apabila area mapping tidak tercover GCP, akan menimbulkan variance +/- 5-10 m pada posisi horizontal (easting dan northing) dan 3-5 m pada posisi vertical (elevation). Dengan demikian data GCP yang disebar merata di area mapping merupakan salah satu parameter untuk menghasilkan data orthophoto dan kontur yang presisi dan akurat. GCP yang disebar merata di area mapping akan memberikan pengaruh terhadap ketelitian rektifikasi yang ditunjukkan melalui nilai Root Mean Square Error (RMSE) ketelitian jarak dan posisi (koordinat). Kata Kunci: GCP, mapping, in pit dump, rektifikasi ABSTRACT The technique of taking aerial photographs is currently developing, it is undeniable that the technology of Unmanned Aerial Vehicle (UAV), especially drones, is one of the technologies that is very effective and efficient in conducting mapping activities. Mapping activities using drones are also not spared from the mining industry, especially coal mining which is currently gaining popularity using one of these modern technologies. One type of UAV used by PT Arutmin Indonesia is the DJI Phantom 4 RTK quadcotper drone based on the GPS Real Time Kinematic (RTK) method. Mapping activities using drones require a number of grounding points or controls that are spread out in a mapping area known as a Ground Control Point (GCP). GC Work as a bonding point or control at ground level. GCP should be distributed evenly on unobstructed mapping surface, and there is no mining activity so that the results of data processing are expected to produce precise and accurate orthophoto and topographic contour data. The mapping activity carried out by PT Arutmin Indonesia was carried out in an area in the pit dump with the distribution of six GCP data distributed at the edges and the mapping of the middle area. GCP that is not spread evenly in the mapping area will produce orthophoto data and topographic contours that are not precise and accurate. This represents the existence of an area mapping that is not approved / controlled by GCP. Mapping the area that is not covered by GCP, the dominant orthophoto produced is not in accordance with the actual conditions in the pit dump. Orthophoto in this pit dump, the state of the dump bench will look not straight or separate or not connect because the resulting horizontal position is not precise and accurate. Likewise with topographic data, mapping the rejected area is not covered by GCP, will cause variance +/- 5-10 m in the horizontal position (east and north) and 3-5 m vertical position (elevation). Thus GCP data distributed evenly in the mapping area is one of the parameters to produce precise and accurate orthophoto and contour data. GCP that is spread evenly in the mapping area will give effect to the accuracy of rectification studied through the value of Root Mean Square Error (RMSE) accuracy of distance and position (coordinates). Keywords: GCP, mapping, in pit dump, rectification
3) ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari sangat pesat sehingga dapat meningkatkan produktivitas suatu individu maupun organisasi. Sektor Pemerintahan juga memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya peningkatan penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien. Begitu juga dengan Pemerintah Indonesia, pada tahun 2018 mengeluarkan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan publik yang berkualitas. Evaluasi dan monitoring SPBE dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada setiap instansi pemerintah di Indonesia. Pada tahun 2019 hasil evaluasi SPBE di Pemda Kabupaten Kuningan memperoleh nilai 2.11 dengan indeks cukup. Untuk itu, penelitian ini berfokus pada peningkatan tata kelola SPBE yang termasuk di dalamnya yaitu standarisasi dan integrasi proses bisnis SPBE Pemda Kabupaten Kuningan. Peneliti memberikan solusi berupa rancangan desain enterprise architecture SPBE di domain proses bisnis sesuai dengan arsitektur SPBE dan disesuaikan menggunakan metode TOGAF ADM. Beberapa fase yang digunakan yaitu preliminary phase, architecture vision, dan arsitektur proses bisnis. Fase utama pada perancangan ini yaitu arsitektur proses bisnis yang menghasilkan peta proses bisnis level 0, peta proses bisnis level 1, dan peta lintas fungsi sebagai standarisasi proses bisnis SPBE sesuai PermenPANRB No. 19 tahun 2018.
Technological developments drive growth in the industrial revolution and digital transformation era. Technological developments during the industrial revolution 4.0 affect characteristics, especially in work. In responding to the change in technological developments in employment, the Ministry of Public Works has the task of conducting public works affairs in the government environment in an orderly manner to support the president in administering state government. XYZ Polytechnic is a state university as a new pilot under the Ministry of Public Works, Republic of Indonesia. As a basis for future development as well as towards a smart campus and then getting policy directions for the development of smart campus governance at the XYZ Polytechnic, it is necessary to design IT governance, especially in the reconstruction of adaptive and responsive policies and the development of structured governance with structured information systems. This study uses COBIT 2019 as the framework for governance design. With the method from the field preparation stage, interviews then assessed and evaluated existing policies and conditions of field activities to create governance designs according to COBIT 2019. The research results contained a technology governance management design with 17 processes. Based on the capability assessment and gap analysis results, recommendations were made for XYZ Polytechnic, as discussed in the results section. The suggestions are in the form of recommendations related to people, processes, and the use of technology. The recommendations act as evaluation material to improve organizational performance by providing good smart campus governance to students and internal members of XYZ Polytechnic.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.