Model Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Domain Proses Bisnis Pada Pemerintah Kabupaten Kuningan

Abstract

3) ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari sangat pesat sehingga dapat meningkatkan produktivitas suatu individu maupun organisasi. Sektor Pemerintahan juga memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya peningkatan penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien. Begitu juga dengan Pemerintah Indonesia, pada tahun 2018 mengeluarkan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan publik yang berkualitas. Evaluasi dan monitoring SPBE dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada setiap instansi pemerintah di Indonesia. Pada tahun 2019 hasil evaluasi SPBE di Pemda Kabupaten Kuningan memperoleh nilai 2.11 dengan indeks cukup. Untuk itu, penelitian ini berfokus pada peningkatan tata kelola SPBE yang termasuk di dalamnya yaitu standarisasi dan integrasi proses bisnis SPBE Pemda Kabupaten Kuningan. Peneliti memberikan solusi berupa rancangan desain enterprise architecture SPBE di domain proses bisnis sesuai dengan arsitektur SPBE dan disesuaikan menggunakan metode TOGAF ADM. Beberapa fase yang digunakan yaitu preliminary phase, architecture vision, dan arsitektur proses bisnis. Fase utama pada perancangan ini yaitu arsitektur proses bisnis yang menghasilkan peta proses bisnis level 0, peta proses bisnis level 1, dan peta lintas fungsi sebagai standarisasi proses bisnis SPBE sesuai PermenPANRB No. 19 tahun 2018.

Analisa Strategi Pengembangan Smart City menggunakan Metode Ward and Papperd (Studi Kasus Pemerintah Kota Jayapura)

“…Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), merupakan penyelenggaraan yang memanfaatkan Teknologi Informasi (TI), dan juga Komunikasi dalam memberikan suatu bentuk layanan secara muda kepada pengguna (Kuru et al, 2021). Dengan adanya Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diharapkan dapat tercapainya tujuan, serta memperbaiki Tata kelola Pemerintahan dan pelayanan Kepada Publik.…”