Kasus kecelakaan pesawat terbang yang sering terjadi saat ini sudah sangat menyita perhatian masyarakat, karena selain interval waktu yang berdekatan dan melanda hampir seluruh maskapai penerbangan, juga yang paling menyorot perhatian publik adalah timbulnya korban jiwa. Kepercayaan masyarakat atas kenyamanan dan keselamatan dalam penggunaan moda transportasi udara tersebut semakin berkurang, meskipun kebutuhan atas penggunaannya sangat tinggi. Di sisi lain, ada suatu peristiwa dimana terjadi laporan mengenai kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan yaitu budaya menerbangkan balon udara di Kabupaten Wonosobo. Pada dasarnya kegiatan ini sudah terjadi bertahun-tahun, namun pada kenyataannya kegiatan ini menjadi polemik antara masyarakat dengan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap mengenai bahaya dalam menggunakan balon udara illegal dan sanksi bagi penerbang balon udara illegal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian doktrinal. Pendekatan yang dilakukan adalah konseptual. Sehingga penulis dalam penulisan ini akan menguraikan bagaimana bahaya dalam penerbangan balon udara dalam dunia penerbangan dan menguraikan mengenai bagaimana sanksi bagi para penerbang balon udara yang tidak memiliki izin untuk diterbangkan.

Differences between the littoral states regarding the status of the Malacca Strait result in disharmony and inconsistencies in handling spatial planning and preventing marine pollution in the strait. International cooperation with user countries carried out so far is also not optimal due to conflict of interests. Using a normative juridical approach and secondary data of the provisions of United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 and the Declaration of the Three Strait States, the Malacca Strait is under the sovereignty of the littoral states and used for international navigation with transiting passage. Spatial planning in the Malacca Strait, which results in overlapping uses for cross-fishing vessels, conservation, and traditional fishing, cannot be performed because the problem of maritime boundary determination has not been resolved by the littoral states. Tripartite cooperation needs to continue to be built through agreements

Produk pengetahuan tradisional yang bercirikan kondisi geografis merupakan aset yang bernilai ekonomis dan spiritual bagi masyarakat daerah tersebut. Potensi penyalah gunaan terhadap barang indikasi geografis memerlukan suatu perangkat hukum yang bersifat memberikan perlindungan. Indikasi Geografis (IG) merupakan salah satu instrument kekayan intelektual yang mempunyai ciri khas tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan Indikasi geografis di tingkat nasional dan internasional dan implikasi Indikasi geografis terhadap para stakeholder dan bentuk ideal pengaturan IG di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan studi komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan IG yang diterapkan di Indonesia menganut system penggabungan dengan pengaturan merek. Implikasi pendaftaran IG membawa dampak komprehensif pada bidang ekonomi dan alat legitimasi terhadap pengetahuan tradisional. Berdasarkan perbandingan perlindungan Indikasi geografis di Ethiopia dan Jamaika, direkomendasikan untuk memisahkan pengaturan Indikasi geografis dengan merek (sui generis)

Indonesia is known as a rich country with its forests and various biodiversity. In regard to the issue of forest use and management in Indonesia, there are always pros and cons in how to manage the forest properly. To support the economic sector in Indonesia, the government always optimizes forest functions and clearing forests for the business sector. In practice, Indonesia implements soil-rent theory, zwhich triggers polemics because there is friction with sustainable development goals (SDG). This article is using normative research method. Later on, this article will discuss the gap between the rent soil theory and sustainable development goals (SDGs) with the comprehensively approach to environmental law.

The conflict in the continental shelf in Ambalat’s Zone between Indonesia and Malaysia always end up with miserable deadlocks and legal uncertainty. The concentration of the offering solution only focuses on the aspect of sovereignty but does not criticize or highlighting the regulatory aspect regarding natural resources and biodiversity. Based on UNCLOS 1982, the coastal State has the right to enforce its authority on the continental shelf and this is implying that everything contained instead of them including natural resources, can be claimed by the coastal State itself. The Ambalat case is a very complex issue to be studied in this journal, where the continental shelf is claimed by two coastal states: Indonesia and Malaysia. Some previous research only emphasized ‘unsettled dispute settlement’ without providing legal certainty in the form of clear regulations regarding the existence and the regulation of natural resources on the continental shelf. This opens the Pandora’s box whether the management of natural resources can be managed independently by their respective coastal states or joint sharing. The results of the study of this article is criticize and provide an option in the form of legal construction of how should or ideally legal policies regarding the regulation of natural resources on the continental shelf are full of potential conflicts (with special conditions).

Air selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia dan sangat penting untuk kebutuhan manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, polemik air telah meningkat dan membuat banyak korban dengan beragam latar belakang. Masalah utama tidak ada manajemen air dan keamanan air yang efektif (perlindungan air). Karena itu, kurangnya akses ke air bersih selalu terjadi dan yang terburuk, juga memberikan dampak serius dalam aspek hak asasi manusia dan hambatan besar bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itulah diperlukan peran hukum air untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam makalah ini, penulis ingin menguraikan dan menyelaraskan peran pentingnya hukum air untuk menjamin pembangunan berkelanjutan.  Abstract Water always have been a part of human’s life and it is very essential for human’s need. In recent decades, the polemic of water has increased and made of lot victim with diverse background. The major issue there’s no effective water management and water security (water protection). Because of that, the lack of access to clean water always happen and the worst, also gives serious impact in human right aspect and big obstacle for sustainable development. That’s why it needs a role of water law to resolve this problem. In this paper, the writer would like to elaborate and harmonize the importance role of water law in order to guarantee the sustainable development.

Marine pollution has a significant impact on the waters of the coastal states, especially in the strait routes used for international trade. The traffic density of large ships which is not proportional to the wide geographical conditions, makes the Strait of Malacca a potential area that is prone to high marine pollution. This article aims to examine the use of the Marine Electronic Highway in the Malacca Strait and the success story which is applied to the territorial waters of other countries that have the same conditions. The results of the study show that in the Dover strait region, the French and British Governments are collaborating by investing in infrastructure to regulate the navigation of these areas. Meanwhile, at The Torres Straits, the Australian Government implemented a Pilotage policy by requiring ships passing through to pay a maintenance fee of 3% for the conservation of the waterways and security zones. However, the Indonesian and Malaysian governments had to negotiate beforehand to determine the delimitation of their respective maritime boundaries in Malacca Straits.

No abstract