Law enforcement for fisheries management violations in East Flores Keywords: local wisdom, fisheries, law enforcement AbstrakPenegakan hukum dalam mengatasi pelanggaran pengelolaan perikanan di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur belum efektif. Terbukti beberapa tahun terakhir jumlah kasus pelanggaran pengelolan perikanan masih tinggi. Penelitian ini mengkaji nilai kearifan lokal masyarakat adat guna membantu mengatasi belum efektifnya penegakan hukum atas pelanggaran pengelolaan perikanan. Kajiannya bersifat yuridis normatif dan dilakukan dengan inventarisasi asas hukum adat sebagai kaidah atau norma dalam mengatur perilaku masyarakat nelayan. Hasil penelitian menunjukan penegakan hukum atas pelanggaran pengelolaan perikanan belum efektif baik dari struktur, substansi, dan budaya hukum. Untuk mengatasinya perlu fungsionalisasi nilai kearifan lokal yang selama ini terbukti dapat mengurangi pengrusakan sumber daya laut oleh nelayan. Fungsionalisasi nilai kearifan lokal dilakukan dengan cara aparat penegak hukum menjalin kemitraan dengan pemangku adat untuk melembagakan sistem nilai, tradisi budaya, dan sanksi adat menjadi kesatuan yang berfungsi dan mempunyai mekanisme formal penegakan hukum.Kata kunci: kearifan lokal, perikanan, penegakan hukum IntroductionFisheries resource is considered as significant resources to people livelihood as well as a prime mover of national economy. This is based on the reality: 1 first, Indonesia has enermous fisheries resources in terms of quantity and diversity; second, industrial fisheries sector
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang tidak hanya dilakukan oleh seorang suami terhadap istri, namun dapat pula sebaliknya dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan fungsi penyidik Kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sebagai upaya penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif empiris yaitu mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai perilaku nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi penyidik Kepolisian kaitannya dengan peran pengayom dan pelindung terhadap korban masih lemah dalam hal korban tidak atau kurang merasa nyaman setelah penyidik menerima laporan pengaduan. Terjadi bias gender pada perlakuan yang dialami korban suami dan kurang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pelaksanaan fungsi penyidik Kepolisian terhadap seluruh laporan, Polisi harus berkomitmen untuk tetap professional dengan menghayati dan bertindak sesuai fungsinya.
Pengelolaan tambang di Kabupaten Alor harus diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan akibat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ditemukan, pertama; pemberian izin pertambangan di Kabupaten Alor pada umumnya belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan adanya pelanggaran terhadap izin lingkungan khususnya pada izin eksplorasi, kedua; pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagai bentuk penegakan hukum dari Pemerintah Daerah dalam hal ini instansi teknis terkait kepada pengusaha tambang belum dilakukan secara efektif sehingga belum mampu membanguan kesadaran hukum secara utuh. Saran yang diberikan, pertama; pemberian izin pengelolaan tambang dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di kabupaten alor harus melibatkan dinas terkait untuk melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban dan sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang akan melakukan usaha tambang, kedua; harus dibuat Peraturan daerah khusus tentang pemberian Lingkungan Hidup.
Manggarai communities has been in and around the area of Ruteng Recreation Parksince before the establishment. The determination of the area for conservation cause tenure conflictsfor the closure region for access to agricultural and the timber. The conflict resolution involves three elements, namely the government, customs and religion are called the three pillars. This study aims to understand the stages of the conflict tenure in Manggarai, relevant stakeholders and the role of the three pillars in conflict resolution. The study was conducted in four villages with village conflicting criteria and do not conflict in April to May 2016. Acquisition of data using observation, in-depth interviews with a purposive and snowball and secondary data. Analysis of data using analysis of tree conflicts, stakeholders and conflict mapping. The results showed that the cause of the conflict which is the difference value systems which have implications for the disagreement land status and boundaries as well as the uncertainty of access due to rights issues and access. Ruteng Recreation Park area assignment is not determined by the collective perception that lack of support of the parties. Ruteng Recreation Parksetting legislation and its implementation does not guarantee the security of rights and indigenous peoples' access due to constraints of knowledge and understanding of the laws and regulations, resource constraints, regulatory and administrative development issues. The concept of the three pillars was not optimal because it has not reduced the rate of destruction of Ruteng Recreation Park and there were still conflict of encroachment and illegal logging.
The kuanheun coastal communities have a customary law that help maintain coastal environmental sustainability resourceS called as lilifuk customary law(lilifuk atolan instrument Keywords: lilifuk customary law, environmental degradation, kupang bay AbstrakMasyarakat pesisir Desa Kuanheun memiliki hukum adat yang membantu menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pesisir, yakni hukum adat lilifuk (atolan alat lilifuk). Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan tiga permasalahan, yaitu: nilai-nilai apasajakah yang terkandung dalam hukum adat lilifuk; bagaimanakah peranan hukum adat lilifuk dalam mencegah perusakan lingkungan pesisir; bagaimanakah keterkaitan antara nilai-nilai hukum adat lilifuk dengan ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa pertama, Hukum adat lilifuk mengandung nilai-nilai, di antaranya: nilai religius, nilai ekologi, nilai komunal, nilai relasi sosial, nilai solidaritas dan tanggung jawab, nilai kepemimpinan sosial, dan nilai pendidikan. Kedua, penyelesaian terhadap pelanggaran hukum ada lilifuk akan ditempuh melalui tahap-tahap sebagai berikut: Pelaporan; Perundingan; Putusan; dan Eksekusi. Ketiga, Ada keterkaitan antara nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat lilifuk dengan nilai-nilai dalam UU WP3K.Kata kunci: hukum adat lilifuk, perusakan lingkungan, teluk kupang.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.