2019
DOI: 10.24843/blje.2019.v19.i01.p05
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Peranan Tiga Pilar dalam Penyelesaian Konflik Tenurial di Taman Wisata Alam Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur

Abstract: Manggarai communities has been in and around the area of Ruteng Recreation Parksince before the establishment. The determination of the area for conservation cause tenure conflictsfor the closure region for access to agricultural and the timber. The conflict resolution involves three elements, namely the government, customs and religion are called the three pillars. This study aims to understand the stages of the conflict tenure in Manggarai, relevant stakeholders and the role of the three pillars in conflict … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1

Citation Types

0
1
0
2

Year Published

2021
2021
2021
2021

Publication Types

Select...
3

Relationship

0
3

Authors

Journals

citations
Cited by 3 publications
(3 citation statements)
references
References 0 publications
0
1
0
2
Order By: Relevance
“…The ENT Province has no concessions and another land utilization hindering building recognition of customary forests (Myers et al, 2017). Therefore, the contestation commonly comes between conservation areas (Iswandono et al, 2015;Kriswoyo et al, 2019) or between other family clans (Sopian, 2015).…”
Section: Methodsmentioning
confidence: 99%
“…The ENT Province has no concessions and another land utilization hindering building recognition of customary forests (Myers et al, 2017). Therefore, the contestation commonly comes between conservation areas (Iswandono et al, 2015;Kriswoyo et al, 2019) or between other family clans (Sopian, 2015).…”
Section: Methodsmentioning
confidence: 99%
“…Masyarakat mengklaim bahwa areal perkebunan yang berada pada kawasaan TN Bunaken merupakan hak mereka karena telah dikelola dan dimanfaatkan menjadi lahan pertanian atau perkebunan sejak lama. Secara umum adanya klaim lahan kawasan hutan negara oleh masyarakat yang digunakan sebagai lahan bercocok tanam didasarkan pada untuk memenuhi kebutuhan hidup serta tuntutan atas hak kepastian hukum atas lahan mereka (Irawan et al, 2016;Kriswoyo et al, 2019).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Perbedaan pandangan antara PTB Kawasan Hutan Kabupaten Minahasa Utara dengan masyarakat Desa Mantehage (Buhias), Desa Mantehage I (Bango) dan Desa Mantehage III (Tinongko) terhadap penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan TN Bunaken di Pulau Mantehage menyebabkan proses penataan batasnya belum dapat dilaksanakan Masyarakat mengklaim bahwa areal perkebunan yang berada pada kawasaan TN Bunaken merupakan hak mereka karena telah dikelola dan dimanfaatkan menjadi lahan pertanian atau perkebunan sejak lama. Secara umum adanya klaim lahan kawasan hutan negara oleh masyarakat yang digunakan sebagai lahan bercocok tanam didasarkan pada untuk memenuhi kebutuhan hidup serta tuntutan atas hak kepastian hukum atas lahan mereka (Irawan et al, 2016;Kriswoyo et al, 2019).…”
unclassified