Bias Gender Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Penyidik Di Tingkat Kepolisian

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang tidak hanya dilakukan oleh seorang suami terhadap istri, namun dapat pula sebaliknya dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan fungsi penyidik Kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sebagai upaya penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif empiris yaitu mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai perilaku nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi penyidik Kepolisian kaitannya dengan peran pengayom dan pelindung terhadap korban masih lemah dalam hal korban tidak atau kurang merasa nyaman setelah penyidik menerima laporan pengaduan. Terjadi bias gender pada perlakuan yang dialami korban suami dan kurang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pelaksanaan fungsi penyidik Kepolisian terhadap seluruh laporan, Polisi harus berkomitmen untuk tetap professional dengan menghayati dan bertindak sesuai fungsinya.

Analysis of the Implementation of Protection for Domestic Violence (KDRT) Victims in Indonesia

“…In the condition of people who tend to use the patrilineal customary law system, the settlement of domestic violence cases uses alternative case settlements outside the judicial system or commonly referred to as Alternative Dispute Resolution (ADR) [9,12]. Some law enforcement officers do not understand the PKDRT Law, so there are obstacles to the process of investigating domestic violence cases when victims report to the RPK (Special Service Room) [10]. As a result, the authorities tend to release the perpetrators without sanctions so that the perpetrators have the opportunity to repeat their actions and even fear that the victims will become more widespread [6,14,15].…”

“…Increased understanding of domestic and family violence as coercive control by legal actors can help to avoid opportunities for abuse of the legal system [37]. Understanding that is less influenced by different interpretations of PKDRT policies as well as cultural influences and the old paradigm that domestic violence is a family problem [6,9,10,12]. According to Edward III [35], this is related to the existence of obstacles in the transmission of communication, namely the problem of capturing information caused by the perception and inability of the implementers to understand the requirements of a policy.…”

“…Investigators who are not professional in carrying out their duties are one of the obstacles faced by law enforcement [9]. Many law enforcement officials do not understand the PKDRT Law, so there are obstacles in the process of investigating domestic violence cases when victims report to the RPK (Special Service Room) located at the Regional Police of each province in Indonesia [10]. PKDRT policies have not been fully enforced effectively to provide protection for victims of domestic violence [6].…”