Abstract:-Business activities in Indonesia consider family principle as an important aspect because this principle is the character of Indonesian life. Family principle comprises two values, i.e. mutual assistance and deliberation, as a depiction of Pancasila, the ideology of Indonesian people. These two pillars have become the main characteristics of Indonesian culture, which has the value of collectivism. Other values are applicable in other legal systems in Indonesia, such as in a memorandum of understanding, as long as they are in line with the two values of family principle.
Penelitian ini bertujuan membahas mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia, dengan melakukan perbandingan sistem pemilihan kepala daerah di sejumlah negara, antara lain: Amerika Serikat, Belanda, dan India. Mekanisme ini sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis. Frasa dipilih secara demokratis selalu ditafsirkan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian menemukan bahwa potret pemilihan kepala daerah saat ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, bahkan menyebabkan semakin rusaknya moral para pejabat negara dan rakyatnya. Regional Election in Indonesia and the Comparison in United States, Netherlands, and India This research aims to discuss the mechanism of regional election in Indonesia by compairing it with others country, which are United State, the Netherland, and India. This mechanism as in Article 18 paragraph (4) of the Indonesian Constitution 1945 (UUD 1945) which state that the governors, regents and mayors as heads of provincial, district and city governments, are democratically elected. The phrase democratically is always interpreted that the regional election must be carried out directly by the people. This study applies normative juridical research by using a statutory approach and a comparative approach. The study found that the current portrait of regional elections shows that the government has not been able to create people's welfare, even causing moral damage to state officials and people.
Dalam KHI Pasal 173 disebutkan bahwa penganiayaan berat tidak boleh menerima hak warisan, sedangkan dalam literatul fikih, tidak menyebutkan bahwa pelaku penganiayaan itu terhalang mendapatkan warisan. Maka pendapat inilah yang menjadi kontroversi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Fikih. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 huruf a menyatakan bahwa Seorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. Sedangkan jika dilihat aturan hukum Islam menyatakan bahwa salah satu yang dapat menyebabkan terhalangnya seseorang mendapatkan warisan adalah karena ia membunuh pewaris. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa menurut hukum Islam jika seseorang hanya mencoba membunuh pewaris namun tidak berhasil maka ia tetap dapat mewarisi. Yang mana dalam hal ini bertentangan dengan aturan yang telah ditentukan dalam Pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui mengapa dalam KHI penganiayaan berat menjadi penghalang kewarisan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penganiayaan berat yang menjadi salah satu penghalang kewarisan dalam pasal 173 Huruf a Kompilasi Hukum Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah library research. Adapun hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai penetapan tindakan penganiayaan berat menjadi salah satu unsur terhalang mewarisi ialah karena kondisi hukum yang berkembang di Indonesia. Kemudian tinjauan Hukum Islam mengenai penganiayaan berat sebagai salah penghalang kewarisan, tidak ada referensi dari fikih yang menyebutkan secara langsung penganiayaan berat dikategorikan sebagai salah satu penghalang kewarisan, sedangkan dalam KHI menyebutkan bahwa penganiayaan berat merupakan salah satu yang menghalangi warisan.
Penelitian ini bertujuan menguraikan pergeseran sistem pemilihan kepala daerah dari rezim pemilihan umum ke rezim Pemerintahan Daerah. Pergeseran ini berdampak kepada peralihan kewenangan penyelesaian sengketa dari Mahkamah Konstitusi ke Mahkamah Agung sebagai konsekuensi Putusan MK Nomor 97/PUU–XI/2013. Putusan MK berimpilikasi kepada sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berada di rezim pemilihan umum beralih ke rezim pemerintahan daerah, setelah putusan tersebut undang-undang mengamanatkan pembentukan peradilan khusus Pilkada yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan bertumpu pada studi dokumen berupa bahan hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa meski tidak lagi menjadi kewenangan MK untuk mengadili perkara Pilkada, MK masih mengadili sengketa Pilkada hingga peradilan khusus Pilkada terbentuk. Peradilan khusus Pilkada selain mengadili sengketa hasil dapat mengadili sengketa proses, terkait sengketa administrasi Pilkada, sengketa Pidana Pilkada termasuk mengadili perihal election fraud dan corrupt campaign practice. Sistem penyelesaian sengketa Pilkada dilakukan melalui satu atap, sehingga tidak terjadi tumpang tindih putusan seperti yang terjadi selama ini. Shifting of Regime on Regional Election System in Indonesia This study aims to describe the shift of the regional election system from the general election regime to the regional district regime. The shift has an impact on the tranfer of authority to resolve disputes from Constitutional Court to Supreme Court as a consequence of the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XI/2013. The decision implied to the regional election system (Pilkada) which was in the electoral regime moved to the regional government regime, after the ruling mandated the establishment of a special election court under the authority of the Supreme Court. This research uses a normative juridical approach by analyzing law documents. The research concluded that although adjudicating of regional election disputes was no longer under the jurisdiction of the Constitutional Court, but the Court still adjudicate election disputes until a special court was formed. In addition to adjudicating disputes over results, the Election Special Court can also adjudicate election disputes related to process, administrative, criminal disputes including hearing about election fraud and corrupt campaign practice. Pilkada dispute resolution system is done through one roof, so there is no overlapping of decisions as has happened so far.
This study aims to determine the considerations that the MPU has given in influencing the policies of the Aceh Government and Regency/Municipal Governments. In addition, to determine the MPU's obstacles in realizing its role to give these considerations. This research uses a socio-legal approach. The textual study method was used to obtain research data. The data obtained in this study were then analyzed qualitatively. The results show that the considerations that the MPU has given in influencing the policies of the Aceh Government and Regency/Municipal Governments, namely the participation of the MPU in the assistance team. In addition, the MPU provides considerations in discussing the Draft Qanun, both those related to Islamic Shari'a and those that are not directly related to Islamic Shari'a. Meanwhile, the MPU obstacles in the discussion of Qanun of Aceh or Qanun of Regency/Municipal are human resource factors and formal juridical factors. In addition, the MPU's involvement in the legislative process in the DPRA and DPRK has not been comprehensively regulated. In this case, the forum did not provide an optimal space for the MPU to provide considerations. Therefore, it is recommended that MPU better understand the positive legal context that applies in Indonesia. In addition, it is recommended that the Government harmonize the provisions on the establishment of Qanun of Aceh with Qanun of Aceh No. 2 of 2009 so that the MPU can maximize its role in giving consideration to regional policies.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.