A notary is a public official authorized to draw up and keep authentic deeds and other documents permitted by laws and regulations. Whenever a notary dies, or reaches retirement age, changes his/her domicile or profession, he/she shall submit his/her retired notary protocol to another notary appointed by the Regional Supervisory Council. The submission of notary protocol is regulated in Article 65 of the Law on Notary Positions, yet without legal protection. In some cases, court decisions are found to have imposed sanctions upon a notary who received the protocol despite the mistake of the notary protocol giver. This article encourages that the notary who receives the protocol be provided with legal protection, because he/she is only the party who receives the protocol made by another notary. The imposition of responsibility upon the notary protocol recipient regarding the contents of the deed he/she keeps will only lead to injustice and legal uncertainty. Since no regulation has been provided concerning to such matter, it is necessary to afford legal protection which comprises: the responsibility of the heirs of the notary (giver); the limitation of the responsibility of the protocol recipient; the limitation of protocol retention time; and the necessity of storing notary protocols in the form of microfilm. Nevertheless, the notary protocol recipient shall also have limited protection, in the sense that he/she can be held accountable with respect to the obligation to keep the notary protocol he/she receives in proper ways. Abstrak Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat dan menyimpan akta dalam bentuk akta otentik, serta dokumen lain yang diperbolehkan oleh perundang-undangan. Setiap notaris yang meninggal dunia, mencapai usia pensiun, pindah domisili, atau pindah profesi, wajib menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Pengaturan penyerahan protokol notaris diatur dalam Pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris, namun tidak dengan perlindungan hukumnya. Dalam beberapa kasus dijumpai putusan pengadilan yang memberikan sanksi kepada notaris penerima protokol sekalipun berkaitan dengan kesalahan notaris pemberi protokol. Artikel ini mendorong agar notaris penerima protokol mendapatkan perlindungan hukum, sebab ia hanya sebagai pihak yang menerima protokol yang dibuat oleh notaris lainnya. Pembebanan tanggung jawab kepada notaris penerima protokol terkait isi akta yang disimpannya justru akan menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena sejauh ini belum ada pengaturannya, maka perlu diupayakan perlindungan hukum yang meliputi: tanggung jawab ahli waris notaris (pemberi); batasan tanggung jawab penerima protokol; batasan waktu penyimpanan protokol; dan keharusan penyimpanan protokol notaris dalam bentuk mikrofilm. Meski demikian, notaris penerima protokol tentu harus pula dibatasi perlindungannya, dalam artian dapat dimintai pertanggungjawabannya, yaitu dalam hal keharusannya menyimpan protokol notaris yang diterimanya secara patut.
This study aims to find out and analyze how the responsibility of business actors to consumers for misleading advertisements according to the Consumer Protection Act is made and to analyze the forms of legal protection for consumers against misleading advertisements. The type of research used is normative juridical. The results of this study indicate that, 1) The Consumer Protection Act does not explain the responsibilities of advertising business actors so that they experience obstacles in determining the amount of responsibility of each party. The form of responsibility is absolute responsibility, meaning that even though it is not his fault he is still responsible for the losses that arise as a result of his actions. The proof system is in accordance with Article 22 of the Consumer Protection Law 2) In order to guarantee legal certainty in obtaining order, security and legal justice that is firm and clear, the form of legal protection for consumers is to provide accountability to business actors, namely civil legal liability, criminal and state administration. This includes the task of fostering and supervising advertising activities. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas iklan yang menyesatkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap iklan yang menyesatkan. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan tanggung jawab para pelaku usaha periklanan sehingga mengalami hambatan dalam menentukan besaran tanggung jawab masing-masing pihak. Bentuk tanggung jawabnya yakni tanggung jawab mutlak artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Sistem pembuktiannya sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 2) Demi mendapat jaminan kepastian hukum dalam memperoleh ketertiban, keamanan dan keadilan hukum yang tegas dan jelas, maka bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah dengan memberikan pertanggungjawaban terhadap para pelaku usaha yakni pertanggungjawaban hukum secara perdata, pidana dan administrasi negara. Termasuk juga tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan periklanan.
Penyuluhan hukum dilaksanakan adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat sasaran. Adapun tujuan penyuluhan ini adalah: 1. untuk memberikan gagasan, dan pemahaman masyarakat tentang persyaratan melegalitas suatu badan usaha; 2. untuk memberikan gagasan, dan pemahaman masyarakat tentang proses melegalitas suatu badan usaha. Sebelum penyampaian materi terlebih dahulu dilakukan survey awal terhadap 25 orang masyarakat sasaran. Metode pelaksanaan dengan melakukan ceramah, tanya jawab. Hasil survey awal, sebelum dilaksana penyampaian materi hasil survei menunjukan bahwa pengetahuan masyarakat tentang legalitas badan usaha sangat kurang sekali dari 12 pertanyaan yang diajukan pada kuisioner . Pengukuran penambahan tingkat pengetahuan masyarakat sasaran dilakukan dengan melakukan survei ulang dengan mengedarkan kuisioner yang sama kembali. Setelah dilakukan penyampaian materi penyuluhan berupa pengertian, jenis, persyaratan dan prosedur mendirikan badan usaha, ditemukan 80 % dari materi penyuluhan dapat dipahami masyarakat sasaran. Akhirnya masyarakat berminat untuk mendaftarkan merek usaha dan berencana akan mendirikan Perseroan Terbatas , hal ini nanti tergantung pada kondisi keuangan masyarakat.
The purpose of this research is to find out and analyze the agreement between the parties in the case decision No.71/Pdt.G/2017/PN.JMB based on the bribe agreement and reciprocal agreement. The research method used is a normative juridical research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach to the Civil Case Decision Number 71/Pdt.G/2017/PN.JMB. The research result of this thesis shows that the judge in his consideration stated that the agreement in this case was a reciprocal agreement to carry out the management of civil servants. Based on Article 1320 regarding the terms of the validity of the agreement in relation to the reciprocal agreement to carry out the management of this PNS, this agreement does not fulfill the legal requirements of the agreement, namely the objective conditions of a cause that is not prohibited, so this agreement of reciprocity is null and void by law. Judging from the efforts to fulfill the bribery agreement in this case, this case did not happen because the Defendant was unable to fulfill his promise to enroll the Plaintiff's younger brother as a civil servant and did not know the authorized official who received the bribe in this agreement. In this case the judge held the view that there was a legal consequence arising from a reciprocal agreement to administer civil servants by stating in his consideration that the Defendant did not have good faith. Abstrak Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perjanjian antara para Pihak dalam Putusan Perkara No.71/Pdt.G/2017/PN.JMB Berdasarkan Perjanjian Sogok-Menyogok dan Perjanjian Timbal Balik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.JMB. Hasil penelitian dari artikel ini menunjukkan bahwa hakim dalam pertimbangannya menyatakan perjanjian pada perkara ini merupakan perjanjian timbal balik untuk melakukan pengurusan PNS. Berdasarkan Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian dikaitkan dengan perjanjian timbal balik untuk melakukan pengurusan PNS ini, maka perjanjian ini tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu syarat objektif suatu sebab yang tidak terlarang, sehingga perjanjian tibal balik ini batal demi hukum. Dilihat dari upaya pemenuhan terhadap perjanjian sogok-menyogok pada perkara ini tidak terlaksana karena Tergugat tidak dapat memenuhi janjinya untuk memasukan adik Pengugat menjadi PNS dan tidak diketahuinya Pejabat yang berwenang yang menerima uang sogok pada hubungan perjanjian ini. Pada perkara ini hakim memiliki pandangan mengenai adanya suatu akibat hukum yang timbul dari perjanjian timbal balik untuk melakukan pengurusan PNS dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Tergugat tidak mempunyai etikad baik.
This paper aims to: 1. Analyze professional quality of alumni in applying their knowledge in the perspective of the user as alumni partners; 2. Analyze the professional quality of alumni in the perspective of their employees in the context of work creation. This study used a social systems approach. The results showed that horizontally, it was strongly influenced by the following factors: Professionalism and skills; Attitude and behavior; Accessibility and flexibility; Reliability and Trustworthiness; Reputation and Creadibility; The precautionary principle.The quality of Masters Alumni graduates in the perspective of a vertical user as their superior was strongly influenced by the following factors: ethics, discipline, ability to use digital technology, loyalty to superiors. Meanwhile, from users as subordinate to alumni, the quality of graduation was greatly influenced by: alumni guidance to their employees; loyalty to workers / employees; provision of worker welfare; protection to workers, social aspects of work protection. The conclusion in this paper is that the quality of Notary Masters graduates in the user perspective can be influenced by partnerships both horizontally and vertically.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.