A notary is a public official authorized to draw up and keep authentic deeds and other documents permitted by laws and regulations. Whenever a notary dies, or reaches retirement age, changes his/her domicile or profession, he/she shall submit his/her retired notary protocol to another notary appointed by the Regional Supervisory Council. The submission of notary protocol is regulated in Article 65 of the Law on Notary Positions, yet without legal protection. In some cases, court decisions are found to have imposed sanctions upon a notary who received the protocol despite the mistake of the notary protocol giver. This article encourages that the notary who receives the protocol be provided with legal protection, because he/she is only the party who receives the protocol made by another notary. The imposition of responsibility upon the notary protocol recipient regarding the contents of the deed he/she keeps will only lead to injustice and legal uncertainty. Since no regulation has been provided concerning to such matter, it is necessary to afford legal protection which comprises: the responsibility of the heirs of the notary (giver); the limitation of the responsibility of the protocol recipient; the limitation of protocol retention time; and the necessity of storing notary protocols in the form of microfilm. Nevertheless, the notary protocol recipient shall also have limited protection, in the sense that he/she can be held accountable with respect to the obligation to keep the notary protocol he/she receives in proper ways. Abstrak Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat dan menyimpan akta dalam bentuk akta otentik, serta dokumen lain yang diperbolehkan oleh perundang-undangan. Setiap notaris yang meninggal dunia, mencapai usia pensiun, pindah domisili, atau pindah profesi, wajib menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Pengaturan penyerahan protokol notaris diatur dalam Pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris, namun tidak dengan perlindungan hukumnya. Dalam beberapa kasus dijumpai putusan pengadilan yang memberikan sanksi kepada notaris penerima protokol sekalipun berkaitan dengan kesalahan notaris pemberi protokol. Artikel ini mendorong agar notaris penerima protokol mendapatkan perlindungan hukum, sebab ia hanya sebagai pihak yang menerima protokol yang dibuat oleh notaris lainnya. Pembebanan tanggung jawab kepada notaris penerima protokol terkait isi akta yang disimpannya justru akan menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena sejauh ini belum ada pengaturannya, maka perlu diupayakan perlindungan hukum yang meliputi: tanggung jawab ahli waris notaris (pemberi); batasan tanggung jawab penerima protokol; batasan waktu penyimpanan protokol; dan keharusan penyimpanan protokol notaris dalam bentuk mikrofilm. Meski demikian, notaris penerima protokol tentu harus pula dibatasi perlindungannya, dalam artian dapat dimintai pertanggungjawabannya, yaitu dalam hal keharusannya menyimpan protokol notaris yang diterimanya secara patut.
Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara, karena hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Manfaat itu dapat dibedakan menjadi langsung dan tidak langsung. Perlindungan hutan saat ini bukan hanya menjadi problem yang bersifat regional tetapi sudah merupakan problem dunia. Hal ini terkait dengan fungsi hutan dalam memelihara keseimbangan ekologis yang juga berpengaruh terhadap iklim global, seperti efek ‘panas global’ yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia. Pentingnya kawasan hutan bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar hutan untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik secara ekonomi serta keinginan dari pemerintah untuk melestarikan hutan, maka dari itu perlu dilakukan penelitian tentang pengelolaan kawasan Taman Nasional Berbak yang secara jangka panjang dapat memberi manfaat bagi kedua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan.
Zakat merupakan elemen penting dalam masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Untuk merealisasikan tujuan ini zakat membutuhkan suatu sistem penyelenggaraan yang efektif dan harus diselenggarakan oleh satu lembaga yang mengelola urusan pemungutan dan pendistribusiannya. Tanpa satu lembaga yang teroganisir, pelaksanaan zakat tidak akan dapat berjalan dengan lancar dan akan mewujudkan perbedaan taraf hidup yang nyata di kalangan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga zakat Bazda cukup berperan efektif dalam menyalurkan program zakat produktif dan membantu secara materil dalam bidang sosial kemasyarakatan di kabupaten Muaro jambi. Dilihat dari sisi pendapatan terdapat peningkatan dalam jumlah pungutan zakat dalam jangka waktu 2 tahun sejak berdirinya Bazda di Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan juga peningkatan jumlah pembayar zakat yang semakin bertambah dari waktu ke waktu, namun peningkatan ini masih belum sebanding dengan jumlah masyarakat Islam yang berhak membayar zakat. Di harapkan Bazda mencari alternatif agar di tahun-tahun berikutnya dapat memungut jenis zakat yang lain untuk peningkatan jumlah dana zakat serta diperlukan program yang tepat sasaran dan berdaya guna kepada penerima zakat yang berhak. Faktor distribusi zakat merupakan faktor berpengaruh dan memiliki dampak nyata dalam upaya penuntasan kemiskinan dan menjadi instrumen keuangan yang efektif dalam permasalahan modal masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi.
Gilir ganti sawah system is model of authority and ownership of land base on adat law in district Kerinci, Jambi. The article analize outhority and ownership model of fild rice land with alternate manner in agrarian law perspective. This research has done by observation, interview, literature study. The result of research point out, sistem gilir ganti sawah is side effect of kinship and legacy/ inheritance system to differentiate between son and dauhtor. The wet rice fild land is done and takken by daughter, but the regulation by tengganai (brother from mother line). More and more heirees, make more and more duration of waiting. For the third level or more, sistem gilir ganti sawah to be ineffective, unproductive, and there is no law certenty and easy conflict. Base on agrarian law perspective, the authority and ownership make difficult to determine the owner, so immposible to register for secticate. But this model stil stand and has been stand up with the reason as be indication that they are one clan. Abstrak Sistem gilir ganti sawah merupakan pola penguasaan dan pemilikan tanah berdasarkan hukum adat di wilayah Kerinci, Jambi. Artikel ini membahas pola penguasaan dan pemilikan tanah sawah secara gilir ganti dalam perspektif hukum agraria. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan, sistem gilir ganti sawah dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan kewarisan yang membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Tanah sawah dikerjakan dan dinikmati oleh anak perempuan, sedangkan pengaturannya oleh tengganai (saudara laki-laki dari pihak ibu). Semakin banyak ahli waris perempuan, maka semakin lama masa tunggu. Pada tingkat lapisan ketiga atau lebih, sistem gilir ganti sawah menjadi tidak efektif, tidak produktif, tidak memiliki kepastian hukum, dan rawan akan konflik. Dari perspektif hukum agraria nasional, pola penguasaan tanah secara demikian menyebabkan sulit untuk menetapkan subjek hukum pemiliknya, sehingga tidak memungkinkan untuk didaftarkan guna mendapatkan sertifikat. Meski begitu, sistem ini masih tetap bertahan dan dipertahankan dengan alasan sebagai penanda satu keturunan keluarga.
Penyuluhan hukum dilaksanakan adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat sasaran. Adapun tujuan penyuluhan ini adalah: 1. untuk memberikan gagasan, dan pemahaman masyarakat tentang persyaratan melegalitas suatu badan usaha; 2. untuk memberikan gagasan, dan pemahaman masyarakat tentang proses melegalitas suatu badan usaha. Sebelum penyampaian materi terlebih dahulu dilakukan survey awal terhadap 25 orang masyarakat sasaran. Metode pelaksanaan dengan melakukan ceramah, tanya jawab. Hasil survey awal, sebelum dilaksana penyampaian materi hasil survei menunjukan bahwa pengetahuan masyarakat tentang legalitas badan usaha sangat kurang sekali dari 12 pertanyaan yang diajukan pada kuisioner . Pengukuran penambahan tingkat pengetahuan masyarakat sasaran dilakukan dengan melakukan survei ulang dengan mengedarkan kuisioner yang sama kembali. Setelah dilakukan penyampaian materi penyuluhan berupa pengertian, jenis, persyaratan dan prosedur mendirikan badan usaha, ditemukan 80 % dari materi penyuluhan dapat dipahami masyarakat sasaran. Akhirnya masyarakat berminat untuk mendaftarkan merek usaha dan berencana akan mendirikan Perseroan Terbatas , hal ini nanti tergantung pada kondisi keuangan masyarakat.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.