Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan

Abstract

A notary is a public official authorized to draw up and keep authentic deeds and other documents permitted by laws and regulations. Whenever a notary dies, or reaches retirement age, changes his/her domicile or profession, he/she shall submit his/her retired notary protocol to another notary appointed by the Regional Supervisory Council. The submission of notary protocol is regulated in Article 65 of the Law on Notary Positions, yet without legal protection. In some cases, court decisions are found to have imposed sanctions upon a notary who received the protocol despite the mistake of the notary protocol giver. This article encourages that the notary who receives the protocol be provided with legal protection, because he/she is only the party who receives the protocol made by another notary. The imposition of responsibility upon the notary protocol recipient regarding the contents of the deed he/she keeps will only lead to injustice and legal uncertainty. Since no regulation has been provided concerning to such matter, it is necessary to afford legal protection which comprises: the responsibility of the heirs of the notary (giver); the limitation of the responsibility of the protocol recipient; the limitation of protocol retention time; and the necessity of storing notary protocols in the form of microfilm. Nevertheless, the notary protocol recipient shall also have limited protection, in the sense that he/she can be held accountable with respect to the obligation to keep the notary protocol he/she receives in proper ways.
 Abstrak
 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat dan menyimpan akta dalam bentuk akta otentik, serta dokumen lain yang diperbolehkan oleh perundang-undangan. Setiap notaris yang meninggal dunia, mencapai usia pensiun, pindah domisili, atau pindah profesi, wajib menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Pengaturan penyerahan protokol notaris diatur dalam Pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris, namun tidak dengan perlindungan hukumnya. Dalam beberapa kasus dijumpai putusan pengadilan yang memberikan sanksi kepada notaris penerima protokol sekalipun berkaitan dengan kesalahan notaris pemberi protokol. Artikel ini mendorong agar notaris penerima protokol mendapatkan perlindungan hukum, sebab ia hanya sebagai pihak yang menerima protokol yang dibuat oleh notaris lainnya. Pembebanan tanggung jawab kepada notaris penerima protokol terkait isi akta yang disimpannya justru akan menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena sejauh ini belum ada pengaturannya, maka perlu diupayakan perlindungan hukum yang meliputi: tanggung jawab ahli waris notaris (pemberi); batasan tanggung jawab penerima protokol; batasan waktu penyimpanan protokol; dan keharusan penyimpanan protokol notaris dalam bentuk mikrofilm. Meski demikian, notaris penerima protokol tentu harus pula dibatasi perlindungannya, dalam artian dapat dimintai pertanggungjawabannya, yaitu dalam hal keharusannya menyimpan protokol notaris yang diterimanya secara patut.

Peran Notaris Untuk Menentukan Hak dan Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam

“…Pasal 937 KUHPerdata, Menerangkan bentuk wasiat yakni berbentuk wasiat umum yang telah dibuat di hadapan Notaris dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, membuat wasiat dalam bentuk umum paling sering dilakukan oleh seseorang, karena surat wasiat akan disimpan dengan baik oleh Notaris, dan akan dilaksanakan dan dibacakan oleh Notaris setelah seseorang pembuat wasiat tersebut meninggal dunia. atau jabatan yang mulia (nobile officium), karena peranannya erat kaitannya dengan kemanusiaan (Amir, 2021). Surat wasiat, disebut juga surat wasiat, adalah suatu alat yang harus dibuat pernyataannya sebelum seseorang meninggal dunia, yang apabila sesuai dengan wasiat orang itu, dapat dicabut oleh orang itu.…”

“…semasa hidupnya, karena dalam surat wasiat tidak disebutkan ahli waris yang akan diangkat, tetapi bisa jadi sahabat seumur hidup, atau orang yang dipercaya. (Amir, 2021) Berdasarkan bentuk-bentuk wasiat yang telah dijelaskan di atas, secara umum bentuk wasiat yang disebutkan dalam Pasal 938 KUH Perdata paling banyak dilaksanakan, dengan mempertimbangkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa notaris yang dapat diberikan oleh layanan hukum kebutuhan, pelayanan hukum, dan keamanan hukum. Pembuatan wasiat oleh Notaris dilaksanakan menurut tata cara dan tata cara sebagai berikut:…”

Tanggungjawab Notaris Terhadap Pembuatan Perubahan Atau Pencabutan Perjanjian Perkawinan

“…Selama belum terdapat tatacara yang rinci maka sebaiknya notaris dalam melayani permintaan pembuatan akta Perjanjian Perkawinan yang demikian terlebih dahulu meminta kepada para pihak untuk mengumumkan kehendaknya di dalam surat kabar yang terbit di kota mana mereka berdomosili, yang memiliki peredaran yang luas dan ditempatkan pada halaman yang mudah terbaca. 45 Notaris sebagai pejabat yang membuat akta dengan kekuatan pembuktian yang sempurna 46 harus melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik agar terhindar dari akibat hukum kerugian yang dialami oleh pihak ketiga karena apabila notaris ceroboh dan tidak mengikuti tatacara pembuatan akta yang baik maka akta yang dibuatnya dapat menjadi batal demi hukum terutama berkaitan dengan pembuatan akta perubahan dan pencabutan Perjanjian Perkawinan akan batal demi hukum jika merugikan pihak ketiga, selain itu apabila faktor kelalaian ada pada notaris seperti misalnya notaris tidak memeriksa identitas para penghadap, tidak memastikan keabsahan akta Perjanjian Perkawinan pokoknya, tidak meminta daftar inventarisasi harta dan tidak menguraikan pernyataan dari penghadap bahwa mereka menjamin perbuatan hukum yang dilakukan tidak akan merugikan pihak ketiga maka tentunya pihak-pihak yang dirugikan khususnya pihak ketiga dapat menggugat secara perdata atau menuntut secara pidana notaris tersebut untuk dimintakan ganti rugi dan pertanggungjawabannya karena sebagaimana bunyi Pasal 1366 KUHPerdata bahwa "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya." Notaris yang lalai dan tidak teliti atau tidak saksama juga bisa dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam UUJN atau Kode Etik Notaris baik berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.…”