Pada saat ini kecenderungan dari pelaksanaan sistem pemerintahan di daerah tidak membedakan secara jelas antara jabatan politik dengan jabatan karier. Perkembangan birokrasi lokal masih memperlihatkan kuatnya pengaruh politik dalam birokrasi pemerintahan daerah. Kasus mutasi dan pemberhentian jabatan tanpa adanya alasan yang rasional, setidak-tidaknya memperlihatkan bahwa kuatnya pengaruh politik dalam birokrasi lokal. Kemudian Pejabat politik yang berasal dari partai politik yang berperan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masih mempraktekkan berbagai tindakan yang kurang tepat dalam mengelola aparatur PNS di daerah. Pejabat birokrasi karier yang seharusnya diangkat dan diberhentikan secara profesional dengan mempertimbangkan sistem karier, ternyata lebih banyak ditentukan oleh pendekatan politik semata. Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif ini mencoba menjelaskan mengapa terjadi politisasi birokrasi di Pemerintahan Daerah dan faktor apa yang menyebabkannya.Untuk menata sistem pemerintahan daerah dan pelaksanaan politik lokal yang paling tepat untuk diterapkan adalah memisahkan secara tegas antara jabatan politik yang menjadi domain partai politik dan jabatan karier yang menjadi domain PNS sebagai aparatur negara yang berperan pelaksana kebijakan. Kebebasan birokrasi yang tidak membedakan secara jelas antara politik dengan administrasi akan memunculkan euforia kekuatan politik yang dilakukan oleh pejabat politik lokal dan pejabat karier birokrasi.Pemerintahan Daerah dapat dimainkan oleh peran pejabat politik yang hanya mementingkan kepentingan individu dan partai politiknya. Sehingga akan membuat tatanan birokrasi menjadi tidak efektif dan akan merusak sistem Pemerintahan Daerah.
The low quality of the Senior Executive Service Officials (SES) of the State Civil Apparatus (Aparatur Sipil Negara/ ASN) was due its selection process which was highly political and lack in objectivity, fairness, and transparency. The low quality and competence impeded government activities and made them unable to compete with the private sector. The implementation of the merit system in the selection process of ASN Senior Executive Service (SES) which emphasizes the qualification, competency, performance, as well as fairness and openness, was needed to produce professional Pratama SES. The purpose of this study was to identify and analyze the implementation of the merit system in the selection of SES in the Central Java Provincial Government. The research problem of this study was how the merit system was implemented in the selection process for the SES in the Central Java Provincial Government. The theory utilized in the study was the merit system, on the dimensions of competency, qualification, work performance, and fairness. A qualitative approach was used in this study to describe and analyze the results. The primary data was collected from interviews with the sources, while the secondary data was collected using literature reviews of relevant books, journals, documents, and regulations. The location of the study is the Regional Staffing Unit (Badan Kepegawaian Daerah/BKD) of Central Java Provincial Government. Data analysis was conducted by pattern determination, data reduction, data presentation, and verification/conclusion. The study showed that the merit system in the recruitment process of the Central Java Provincial Government's Pratama SES was not implemented fully. Some Pratama SES selected using the system were still unable to perform their duties optimally, especially in responding, analyzing, or taking decisions/policy related to their duties. The dimension of the merit system has not yet been fully grasped and carried out, such as qualifications, competencies, and performance assessment.
Professional civil servant management based on merit system is needed to
AbstrakTujuan penelitian ini; pertama, menganalisis peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang dalam sistem pembinaan ASN sebagaimana tertuang dalam UU ASN; kedua, mengidentifikasi implementasi sistem pembinaan PNS yang telah dijalankan instansi pemerintah. Pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan informan akademisi SDM publik dan praktisi pengelola SDM ASN di beberapa instansi pemerintah. Teknik pengambilan data penelitian dengan cara FGD dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan; pertama, sistem pembinaan ASN dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berperan sebagai pengambil kebijakan dan Pejabat Yang Berwenang yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan; kedua, implementasi pembinaan PNS di instansi pemerintah yang telah berjalan selama ini kurang obyektif karena mengabaikan prinsip merit dan banyak kepentingan politik. Rekomendasi penelitian; pertama, menciptakan kode etik penyelenggaraan pembinaan ASN, dan adanya koordinasi antara Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang dalam mejalankan peran, tugas, dan fungsinya masing-masing. Kedua, lembaga pengawas (Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN) melakukan pemantauan secara intensif terhadap pembinaan pegawai ASN, dan memberikan sanksi tegas terhadap segala bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan manajemen ASN.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.