Tinjauan Yuridis Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Dalam Kasus Gugatan Terhadap Keputusan Pejabat Daerah

Abstract

Pasal 45A Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung membatasi pengajuan upaya hukum kasasi terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah. Pembatasan ini menimbulkan ketidakadilan bagi pencari keadilan (yustisiable) yang ingin mendapatkan keadilan jika pada tingkat pertama dan banding tidak diterima gugatannya. Di samping itu, pembatasan tersebut telah merubah sistem peradilan di Indonesia yang terdiri dari tingkat pertama, banding dan kasasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pembatasan upaya hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tinjauan keadilan kepada warga negara dan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang ingin mengidentifikasi dari aspek hukumnya. Data yang digunakan terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan pengajuan upaya hukum untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Akibat pembatasan tersebut sangat merugikan warga negara yang ingin memperjuangkan haknya dan tidak mencerminkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.Article 45 (2) point C of the Act Number 5, 2004 on the Supreme Court Especially Limiting judicial review on the decision of the object of civil administrative state’s case which its lawsuit is the decision of officials in district, municipality or provincial officials. The limitation is not fair towards every justice seekers who are willing to obtain justices in the first court and the court of appeal have not tried the cases fairly. Apart from that the limitation has changed the justice system in Indonesia consisting of the first instance court, the court of appeal, and review court of the Supreme Court. This research aims to know the reasons of such limitation in the Act Number 5, 2004, justice review for citizens and principles of well law making. This is juridical normative research, which is trying to identify legal substances. The sources of data are secondary that are primary, secondary and tertiary legal sources. The research shows that the limitation of judicial review is to reduce the number of cases at the Supreme Court. The result of the nullification causes loss for citizens who are trying to fight for their rights and it does not reflect the principle of well law making process.

Understanding Beschikking, Regeling and Beleidsregel in Indonesian Legal System

“…The author conducts an inventory of several cases that are pros and cons to the understanding of the meaning of beschikking, regeling and beleidseregel. (Nalle, 2013) (Astariyani & Hermanto, 2019) (Muhibuddin, Syahbandir, & Rasyid, 2017) (Wicaksono, 2022). E-ISSN : 2723-2476ISSN : 2723-1968ACLJ, Vol.…”

Pembentukan Organisasi Masyarakat Sebagai Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis Kopi Kintamani

“…Kebebasan tersebut berarti mengambil tindakan yang diperlukan salah satunya berupa membuat suatu keputusan yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum terhadap penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. 22 MPIG memiliki peran yang sangat penting terhadap perlindungan hukum Indikasi Geografis. Hal tersebut dapat diketahui bahwa MPIG merupakan pemohon dalam pendaftaran produk IG Kopi Kintamani yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2008 dengan nomor pendaftaran IDIG000000001.…”

Analysis of Fatal Construction Accidents in Indonesia—A Case Study

“…A total of 150 cases related to workplace accidents were taken from the highest court decisions in Indonesia, including the Supreme Court (Mahkamah Agung Republik Indonesia) [35]. To increase the amount of supporting data and the reliability of the analysis results, data sampling ranged from 2010 to 2022 (12 years).…”