Peran Humas Pemerintah Sebagai Fasilitator Komunikasi Pada Biro Humas Pemprov Kalimantan Selatan

Siswanto, Belinda Devi Larasati; Abraham, Firda Zulivia

doi:10.20422/jpk.v19i1.64

Cited by 6 publications

(7 citation statements)

References 5 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Keberadaan humas yang diberikan porsi besar dalam lembaga pemerintah mampu memengaruhi kelancaran operasional dari sistem organisasi, mengintegrasikan elemen yang ada dalam organisasi, terjalinnya koordinasi dan kerja sama harmonis sehingga stabilitas sistem komunikasi dapat lebih mudah tercapai dengan baik. Lee, M., Neeley, G. dan Stewart, K menjelaskan bahwa pelayanan informasi publik merupakan hal sentral yang perlu dilakukan oleh humas pemerintah, dan tujuan akhirnya akan mengarah pada citra positif publik mengenai kinerja pemerintahan itu sendiri (Siswanto & Abraham, 2016).…”

Section: Pengambilalihan Fungsionalunclassified

Pengambilalihan Fungsi Kehumasan di Instalasi Humas Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta

Andhita

Rahmawati²

2022

JIK

View full text Add to dashboard Cite

Problematika kehumasan sering terjadi di instansi publik. Khususnya ketika fungsi humas hanya ditempatkan sebatas tingkat pelaksana komunikasi, sedangkan fungsi manajemen strategisnya diambil alih personel yang tidak memiliki latar belakang relevan. Praktik inilah yang disinyalir terjadi pada Instalasi Humas dan Pemasaran RSJD Dr. Arif Zainudin. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengambilalihan (Encroachment) fungsi kehumasan di Instalasi Humas dan Pemasaran RSJD Dr. Arif Zainudin. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menekankan perspektif encroachment theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instalasi Humas dan Pemasaran RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta memiliki persoalan unik, yakni peran manajerial kehumasan dipegang personel dengan latar belakang pendidikan non-kehumasan (Ilmu komunikasi) dan letak posisi Instalasi Humas dan Pemasaran tidak strategis, terletak di struktur organisasi terbawah. Kedua permasalahan tersebut berimplikasi pada pengambilalihan wewenang, struktural dan fungsi kehumasan di bagian Instalasi Humas dan Pemasaran. Dalam tahap lebih lanjut, jika kondisi ini tidak ditindaklanjuti dengan baik dan cepat oleh manajemen maka akan memengaruhi kinerja organisasi. Kontribusi penelitian ini ingin memberikan masukan bagi RSJD Dr. Arif Zainudin agar lebih mengoptimalkan peran kehumasan di Instalasi Humas dan Pemasaran dengan cara melakukan perubahan holistik terkait penguatan wewenang, struktural dan fungsional dari Instalasi Humas dan Pemasaran.

show abstract

Section: Pengambilalihan Fungsionalunclassified

Pengambilalihan Fungsi Kehumasan di Instalasi Humas Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta

Andhita

Rahmawati²

2022

JIK

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Humas pemerintah juga memiliki peran penting sebagai fasilitator komunikasi. Peran fasilitator komunikasi pada Humas berfungsi sebagai tempat keluar dan masuknya berbagai informasi dari dan untuk masyarakat (Siswanto & Abraham, 2016).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Optimalisasi teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam aktivitas komunikasi publik

et al. 2020

View full text Add to dashboard Cite

Humas di lembaga pemerintahan berperan penting dalam pengelolaan komunikasi publik. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan komunikasi publik saat ini adalah perkembangan teknologi komunikasi dan derasnya arus informasi yang ada di masyarakat. Lembaga-lembaga pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk mengoptimalkan berbagai bentuk kemajuan teknologi komunikasi dalam pengelolaan komunikasi publik agar kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah bisa disampaikan dengan baik sehingga pada akhirnya dapat memperoleh dukungan yang positif dari masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan komunikasi publik pada lembaga pemerintah dengan mengoptimalkan teknologi komunikasi sesuai dengan standar yang tertulis pada Instruksi Presiden No 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Penelitian ini menggunakan mix method dengan memadukan data kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan mix method dalam penelitian ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data yang diperlukan secara holistik agar diperoleh gambaran pengelolaan komunikasi publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini adalah mayoritas responden yang terdiri dari tenaga humas Kementerian, Lembaga dan Dinas Kominfo tingkat Provinsi telah melakukan pengelolaan komunikasi publik dengan mengoptimalkan teknologi komunikasi dalam bentuk penyebaran narasi tunggal dan program prioritas pemerintah melalui media online dan media sosial serta melakukan media monitoring dan audit komunikasi sebagai bentuk controlling dan evaluasi. Selain itu, telah dilakukan koordinasi antarlembaga pemerintah dalam pengelolaan komunikasi publik. Rekomendasi yang diberikan oleh peneliti adalah ditingkatkannya kualitas dan kuantitas SDM, infrastuktur komunikasi, melakukan perencanaan strategik yang mengutamakan pada komunikasi interpersonal pada pengelolaan komunikasi publik serta perlu dilakukan penguatan kelembagaan di Lembaga, Kementerian, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

show abstract

“…Public agencies are challenged to carry out a transformation in the field of public information openness by providing quality public information services for the community. Lee et al argues that the transformation is inseparable from the government's public relations task in providing public services by conveying public information to advance government performance [8]. In line with this opinion, the issuance of the law on public information openness is seen as the right momentum for government public relations to carry out its functions and duties in providing information and education to the public about government policies and activities in an open, transparent, honest and objective manner [ 9 ] .…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

Synergy of Public Information Openness Practices between Main PPID with Supporting PPID in Central Java

Febriyani¹,

Yuliyanto²,

Naryoso³

et al. 2022

Proceedings of the 6th International Conference on Social and Political Enquiries, ICISPE 2021, 14-15 September 2021, Semarang,

View full text Add to dashboard Cite

The issuance of Law Number 14 of 2008 mandates every public agency to implement a transparent communication in order to support the realization of good governance. The Central Java Provincial Government is faced with the challenge to strengthen the performance of the Information Management and Documenter Officer (PPID) in order to be able to maintain the first rank as a provincial government public agency that has succeeded in providing excellent service in the field of public information openness. This research aims to describe the performance of Main PPID of the Central Java Provincial Government in supporting public information openness policies. This type of research is descriptive qualitative. Primary data collection was carried out through in-depth interviews. The result of the research reveal that the synergy between the Main PPID and the Supporting PPID is one of the factors that determine the performance of public information services, considering that supporting data to answer request for public information is obtained from the Supporting PPID. The leadership's commitment also determines PPID's performance in supporting public information openness policies.

show abstract

Peran Humas Pemerintah Sebagai Fasilitator Komunikasi Pada Biro Humas Pemprov Kalimantan Selatan

Cited by 6 publications

References 5 publications

Pengambilalihan Fungsi Kehumasan di Instalasi Humas Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta

Pengambilalihan Fungsi Kehumasan di Instalasi Humas Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta

Optimalisasi teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam aktivitas komunikasi publik

Synergy of Public Information Openness Practices between Main PPID with Supporting PPID in Central Java

Contact Info

Product

Resources

About