Penguatan Kedudukan Dan Peran Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Harahap, Nurmalita Ayuningtyas

doi:10.21067/jph.v1i2.1418

Cited by 4 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…The government often establishes Non-Structural Institutions 1 through specific legislation to address this issue. The primary objective of establishing these LNSs is to support or complement the duties and functions of government institutions (Harahap, 2016). Some LNSs have their existence explicitly defined in legislation (Rosidi, 2017).…”

Section: Pendahuluanmentioning

confidence: 99%

Personnel Regulation at the Secretariat of the Attorney Commission of the Republic of Indonesia

Hutagalung

2023

sjh

View full text Add to dashboard Cite

This study aims to examine the normativity of the Non-State Civil Apparatus in supporting the duties and functions of the Attorney Commission and analyze the Secretariat’s personnel normativity based on Ministerial Letter Number B/185/M.SM.02.03/2022. This study uses normative legal research with a statute approach. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer the study objectives. The results show that the Technical Service Division of the Secretariat provides adequate technical support for addressing the behavior and performance of 28,435 Prosecutors and the Attorney General’s Office personnel. Meanwhile, the existence of six Legal Product Analysts and two Office Administrative Staff as Non-State Civil Apparatus interacting directly with the Technical Service Division of the Secretariat becomes vulnerable due to Ministerial Letter Number B/185/M.SM.02.03/2022. This letter, restricting government personnel professions to only Civil Servants and PPPK, initiates a series of changes in human resource management targeted for completion by November 28, 2023. Therefore, Personnel Development Officers in the Coordinating Ministry and the Head of the Secretariat are recommended to promptly conduct a comprehensive evaluation of personnel structures and functions. Specifically, there need to be concrete steps to balance functional needs, such as increasing the number of personnel in the Secretariat. Furthermore, it is crucial to ensure the personnel transition for six Legal Product Analysts and two Office Administrative Staff so they can continue contributing where their personnel status does not conflict with Ministerial Letter Number B/185/M.SM.02.03/2022. Lastly, it would be prudent to implement a continuous evaluation mechanism, both in the short and long term, to monitor the effectiveness and efficiency of human resource management post-adaptation of the said policy.

show abstract

Section: Pendahuluanmentioning

confidence: 99%

Personnel Regulation at the Secretariat of the Attorney Commission of the Republic of Indonesia

Hutagalung

2023

sjh

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) (Andhika 2017). Oleh sebab itu reformasi birokrasi harus dilakukan melalui langkah langkah strategis untuk membangun aparatur sipil negara agar lebih berdaya (Gosal, Dengan, and Newtsone 2019;Harahap 2016) guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.…”

Section: Dalamunclassified

ANALISIS PROSES SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN (Studi Kasus Penetapan JPTP Tahun 2020)

Ariswandy

Kawulusan²,

Joni³

2021

Jurnal Ilmu Manajemen Saburai

View full text Add to dashboard Cite

. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Faktor – factor pendukung serta penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Objek penelitian dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesawaran. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh data secara langsung kepada responden dan data sekunder berupa dokumen dan jurnal yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan field Research dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil yang di dapat antara lain, proses seleksi terbuka dilaksanakan dengan tahap: 1) Persiapan seleksi; 2) Pelaksanaan seleksi terbuka; 3) Monitoring dan Evaluasi Seleksi terbuka. Sedangkan factor pendorongnya antara lain 1) Ingin meningkatkan Kapasitas dan jenjang karir; 2) Ingin meningkatkan Kompetensi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam pekerjaan atau jabatan; dan 3) Ingin meningkatkan Integritas dan komitmen dalam melaksanakan tugas jabatan. Dan yang terakhir, Faktor-faktor penghambatnya adalah 1) Belum Optimalnya Partisipasi Publik Kabupaten Pesawaran untuk mengetahui kandidat para calon pejabat (Eselon II-b) yang ikut dalam Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPTP di Pemerintah Kabupaten Pesawaran; 2) Masih adanya penempatan pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II-b) hasil Seleksi terbuka yang belum sesuai dengan latar belakang Pendidikan yang dimilikinya; dan 3) Masih adanya penempatan ASN hasil seleksi terbuka JPTP yang jenjang kepangkatannya berada satu tingkat dibawah pangkat minimal.

show abstract

“…Lahirnya Undang-Undang baru tentang Aparatur Sipil Negera merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi. Berdasarkan pernyataan Kumorotomo dkk (2010) dalam (Harahap, 2016) yang menyatakan bahwa ada beberapa permasalahan reformasi birokrasi di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, resistemsi birokrat terhadap reformasi birokrasi. Kedua, belum munculnya agenda reformasi yang terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Daerah, Ketiga, ketidakjelaskan landasan dalam proses rekruitmen pegawai, tidak nampak proses seleksi yang secara spesifik dapat dijadikan tolok ukur untuk merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan kompetensi formasi jabatan yang tersedia dalam organisasi pemerintah, Keempat, promosi yang tidak dilandasi profesionalisme.…”

Section: Hasil Dan Pembahasanunclassified

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Menerapkan Lelang Jabatan Pada Tahun 2018

2020

View full text Add to dashboard Cite

Jabatan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 terfokus pada bagaimana mekanisme yang terjadi selama proses Lelang Jabatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data serta teori sebagai bahan penjelas. Pengumpulan data primer dilakukan secara wawancara dengan enam narasumber terkait sebagai data utama sedangkan data sekunder dilakukan secara dokumentasi sebagai data pendukung. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Lelang Jabatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dilakukan berdasarkan sistem merit dan sesuai dengan regulasi pemerintah dari proses awal hingga akhir Lelang. Inovasi Lelang Jabatan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dengan pertimbangan perekrutan berdasarkan sistem Manajemen Sumber Daya Manusia sesuai indikator kompetensi, profesionalitas dan kualitas melalui penilaian obyektif.

show abstract

Penguatan Kedudukan Dan Peran Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Cited by 4 publications

References 0 publications

Personnel Regulation at the Secretariat of the Attorney Commission of the Republic of Indonesia

Personnel Regulation at the Secretariat of the Attorney Commission of the Republic of Indonesia

ANALISIS PROSES SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN (Studi Kasus Penetapan JPTP Tahun 2020)

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Menerapkan Lelang Jabatan Pada Tahun 2018

Contact Info

Product

Resources

About