Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan metode pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila di Fakultas Hukum UII dengan menggunakan metode pembelajaran Student Centre Learning (SCL) yang berbasis aktivitas mahasiswa. Masalah pembelajaran yang akan dipecahkan dalam penelitian ini diantaranya: Pertama, adalah bagaimana metode pembelajaran SCL yang berbasis aktivitas pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di Fakultas Hukum UII. Kedua, adalah apakah metode SCL yang berbasis aktivitas dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila sesuai dengan Capaian Pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dan tindakan kelas (experiment and action research) dengan menggunakan 2 kelas pararel, satu kelas sebagai kelas percobaan implementasi metode pembelajaran SCL yang berbasis aktivitas, sedangkan satu kelas lainnya dijadikan sebagai kelas yang tidak menggunakan metode SCL yang berbasis aktivitas. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, metode yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila diantaranya adalah dengan brain stroming, diskusi, observasi, dan presentasi hasil diskusi dan observasi, serta refleksi. Kedua, kelas yang menggunakan metode pembelajaran SCL berbasis aktivitas lebih efektif dan efisien mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan di dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dibandingkan dengan kelas yang tidak menggunakan metode SCL yang berbasis aktivitas.
Revitalizing State Civil Service Management or ASN Management through dismissal dishonorable to civil servants involved in corruption needs to be done because all this time the dishonorable dismissal that is part of ASN Management has not been implemented maximally evidenced by the many cases of civil servants who have not been dishonorably dismissed in committing criminal cases of corruption. The problem under study is how should the form of revitalization of PNS Management be linked to the administration of administrative sanctions for civil servants who commit criminal acts of corruption? This research is a normative legal research, the approach used in this research is a conceptual approach. The results of the discussion concluded that revitalization was carried out with the issuance of several instruments by the government and the need for supervision from the authorized supervisory agency. PendahuluanSejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka di bidang pemerintah sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali. Salah satu perubahan itu ialah diwujudkannya tata pemerintahan yang demokratik dan baik. Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan yang memerlukan perhatian dalam upaya reformasi itu ialah penataan aparatur pemerintah yang meliputi kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem, dan penataan manajemen sumber daya Pegawai Negeri atau yang kini disebut dengan Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat sebagai ASN. 2 Pentingnya penataan manajemen aparatur pemerintahan ini dikarenakan Pegawai Negeri 1 Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2 Miftah Thoha, (2014), Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Ctk ke-5, Jakarta, Prenada Media, hlm.1.
This study analyzes about the responsibilities of civil servants (PNS) who does cases of illegal levies. The problem formulation is why do PNS who does illegal levies will be subject to personal responsibility not job responsibilities. This article concludes that violations of norms committed by PNS will incur legal consequences in the form of responsibility to the injured party. The norms that must be obeyed by civil servants in carrying out their duties are the norms of government (bestuursnorm) and norms of behavior (gedrasnorm). Accountability for violations of government norms will later be directed to government positions, with compensation imposed on agencies, with a touchstone using the principles of legality, principles of specialty, and general principles of good governance. While accountability for violations of the norms of behavior will be addressed to the relevant office holders or civil servants, with a touchstone using maladministration. Illegal levies are included in the category of maladministration, therefore in conducting maladministration which is a violation of the norms of behavior will cause legal consequences in the form of personal responsibility. Abstrak Artikel ini membahas tentang tanggung jawab pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan kasus pungutan liar. Permasalahan yang dibahas adalah mengapa PNS yang melakukan pungutan liar dikenakan tanggung jawab pribadi dan bukan tanggung jawab jabatan. Artikel ini menyimpulkan bahwa pelanggaran norma yang dilakukan oleh PNS akan menimbulkan konskuensi hukum berupa tanggung jawab kepada pihak yang dirugikan. Adapun norma yang yang harus dipatuhi pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya adalah norma pemerintahan (bestuursnorm) dan norma perilaku (gedrasnorm). Pertanggungjawaban terhadap pelanggaran norma pemerintahan tersebut nantinya akan ditujukan kepada jabatan pemerintahan, dengan ganti rugi dibebankan kepada instansi, dengan batu uji menggunakan asas legalitas, asas spesialitas, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran norma perilaku akan ditujukan kepada pemangku jabatan atau PNS yang bersangkutan, dengan batu uji menggunakan maladministrasi. Pungutan liar termasuk dalam kategori perbuatan maladministrasi, oleh karena itu dalam melakukan maladministrasi yang merupakan pelanggaran terhadap norma perilaku akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab pribadi.
In the Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus has emerged a new terminology named Te Government Contract Workers. Te presence of the Government Contract Workers followed by a reason but as part of the Bureaucratic Reform to improve the professionalism of the state apparatus, one of which is done by structuring the management system in terms of procurement and the appointment of the State Civil Apparatus.But, the law protection provided by the Government for the Government Contract Workers is perceived not enough. Terefore, the form of law protection that should be given are rights received by the Government Contract Workers related with welafare, appointment of the Government Contract Workers to be the Government Permanent Workers, Issue Te Government Regulations about Te Government Contract Workers Management. Keywords:Law Protection,TeGovernment Contract Workers, Bureaucratic Reform INTISARI Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah muncul peristilahan baru, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adanya PPPK bukan tanpa alasan namun sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara yang salah satunya dilakukan dengan penataan sistem manajemen dalam hal pengadaan dan pengangkatan Aparatur Sipil Negara. Tetapi, perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah untuk PPPK saat ini masih dirasa belum cukup. Oleh karena itu bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan yaitu mengenai hak yang diterima PPPK yang terkait dengan kesejahteraan, pengangkatan PPPK menjadi PNS, menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang manajemen PPPK. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Reformasi Birokrasi.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.