Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Pendidikan

Abstract

The purpose of this study was to find out about school attendance zones system policies in the educational perspective in Indonesia. This is a qualitative research using phenomenology method. The perspective in this study is the perspective of teachers and principals from a favorite and unfavorite school. The results of the study show the perspectives of the teachers and principals about school attendance zones are: (1) facilitating access to education services, (2) equalizing school quality, (3) reducing school quality, (4) it is not suitable at high school level (5) restricting students from choosing schools, (6) zoning policies must be accompanied by equal distribution of educational facilities and infrastructure, and (7) damaging diversity.

Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19

“…Nantinya pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui pendekatan yang bersifat personal dan konsultatif serta memberikan penghargaan berdasarkan prestasi. Pengawasan terkait anggaran, infrastruktur, penerimaan siswa (zonasi), dan guru, akan diawasi demi pendistribusian yang merata di setiap daerah (Pradewi & Rukiyati, 2019).…”

Akses Pendidikan Masyarakat Urban Pasca Penerapan Sistem Zonasi Di Surabaya

“…Dinas Pendidikan Kota Surabaya penting memberikan pemahaman yang menyeluruh pada orang tua siswa tentang penjelasan sistem zonasi sesungguhnya mendorong siswa untuk bisa dekat dengan keluarga sekaligus mengefisiensikan tenaga, waktu, dan biaya perjalanan ke sekolah (Datuk, 2020). Penerapan sistem zonasi juga perlu disertai dengan pemerataan sarana maupun prasarana pendidikan yang ada di setiap sekolah (Pradewi & Rukiyati, 2019). Masyarakat urban menindaklanjuti pemberlakuan sistem zonasi dengan memutuskan untuk mengurus status kependudukan mereka, disini terjadi suatu pemaknaan kembali atas tindakan yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan jawaban yang objektif hingga kemudian dicerna kembali dan masuk pada unsur yang bersifat subjektif.…”

Implementasi Kebijakan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Tingkat SMP Untuk Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan

“…Pada Pada dasarnya zonasi itu sendiri merupakan pengembangan dari rayonisasi, ketika rayonisasi merupakan pembagian wilayah berdasarkan kesepakatan, maka zonasi lebih menekankan kepada pembagian wilayah sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaannya. (Perdana, 2019) Penelitian yang terkait pernah dilakukan oleh Gunarti (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) zonasi memudahkan akses layanan pendidikan; (2) zonasi memeratakan kualitas sekolah; (3) zonasi menurunkan kualitas sekolah; (4) zonasi tidak cocok ditetapkan di tingkat SMA; (5) sistem zonasi membatasi siswa memilih sekolah; (6) kebijakan zonasi harus disertai pemerataan sarana dan prasarana pendidikan; dan (7) zonasi merusak kebhinekaan. (3), dan (4) Jumlah siswa yang diterima sebanyak 50% berdasarkan jarak terdekat dengan domisili, sedangkan 15% diperuntukan untuk calon peserta didik dengan menggunakan jalur afirmasi, baik itu secara akademik maupun non akademik, sedangkan sisanya untuk jalur yang berkebutuhan khusus, siswa yang terdampak bencana, perpindahan orang tua, dan lain sebagainya.…”