Bumdes Di Kecamatan Kabawetan : Kajian Manfaat Bagi Masyarakat

Sari, Indah Permata; Ekaputri, Retno Agustina

doi:10.33369/convergence-jep.v1i2.10901

Cited by 3 publications

(4 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…BUM Desa adalah salah satu unit penguatan di desa terutama dalam hal ekonomi dan dijalankan berdasar pada potensi desa, maupun kebutuhan desa serta masyarakat. Pemerintah desa dan masyarakat sepenuhnya mengelola BUM Desa melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait dengan prinsip "dari, oleh, dan untuk desa" (Sari & Ekaputri, 2019). Selain berbisnis, BUM Desa juga mempunyai tugas sosial kemasyarakatan di desa dalam bidang ekonomi.…”

Section: Governance Dalam Pengelolaan Bum Desaunclassified

Pola Relasi Pemerintahan Desa

Puspitasari¹,

Sumarjono²,

Perdana³

et al. 2022

governabilitas

View full text Add to dashboard Cite

Artikel ini mengeksplorasi relasi antara Pemerintah Kalurahan Bleberan dengan BUM Desa Sejahtera menggunakan perspektif governance dan perspektif hybrid institutions. BUM Desa Sejahtera merupakan salah satu BUM Desa sukses di Kabupaten Gunungkidul dalam mengelola sumber daya, sehingga menarik untuk diteliti dengan menggunakan perspektif governance dan hybrid institutions. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan relasi antara Pemerintah Kalurahan Bleberan dengan BUM Desa Sejahtera telah tersistem dan terpola dengan baik sebagai perwujudan dari perspektif governance. Model governance dari relasi yang terjadi antara kedua belah pihak sesuai dengan model desentralistik yaitu otoritas politik renda, tetapi tingkat yang demokrasinya tinggi. Berdasarkan perspektif hybrid institutions pengelolaan sumber daya di Kalurahan Bleberan juga telah melibatkan stakeholders melalui keterikatan yang berkesinambungan antara Pemerintah Kalurahan, pengurus BUM Desa, Yayasan Rancang Kencono, maupun warga masyarakat dan diatur dalam peraturan formal yang mengikat seluruh pihak.

show abstract

Section: Governance Dalam Pengelolaan Bum Desaunclassified

Pola Relasi Pemerintahan Desa

Puspitasari¹,

Sumarjono²,

Perdana³

et al. 2022

governabilitas

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Maksud kebutuhan dan potensi desa menurut Sari & Ekaputri (2019) adalah 1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok. 2) Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar.…”

Section: B Badan Usaha Milik Desaunclassified

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG

Suryadi¹,

Rusli²,

Alexandri³

2021

Responsive

View full text Add to dashboard Cite

Pendirian BUMDes pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas desa dan pada akhirnya dapat meningkatkan perokonomian masyarakat. Keberadaan BUMDes di Desa-desa jika dikelola dengan baik juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang besar termasuk di wilayah Kecamatan Pameungpeuk. Namun, yang terjadi pemanfaatan Dana Desa khususnya untuk Bumdes di Kabupaten Bandung belum cukup memuaskan. Hal ini sesuai dengan pemaparan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, dalam acara Rapat di Kantor DPMD Kabupaten Bandung, 30 Maret 2019 menyatakan bahwa di Kabupaten Bandung dari 270 desa hanya ada satu BUMDes yang pengelolaannya baik yaitu BUMDes Niagara, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya.Penelitian ini secara umum bertujuan untuk 1) mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk. 2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat impelementasi kebijakan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk. Guna menjawab pertanyaan makan pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data-data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan penelitian yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Setelah data-data penelitian berhasil dikumpulkan maka dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik interaktif model. Dari penelitian ditemukan hasil bahwa, secara teknik implementasi kebijakan BUMDes dalam aspek pembentukan dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pembentukan BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk karena secara administrasi telah memenuhi persyaratan yang ada di peraturan yang berlaku. Faktor yang mendukung dalam implementasi kebijakan BUMDes diantaranya adalah ukuran dan tujuan kebijakan, dukungan sumber daya berupa modal, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial masyarakat dan disposisi. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan BUMDes adalah sumber daya manusia, kondisi politik dan ekonomi, serta karakter agen pelaksana.Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan BUMDes di kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung berdasarkan aspek teknis sudah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal, karena ada beberapa variabel implementasi kebijakan tidak terpenuhi. The establishment of BUMDes basically aims to increase village productivity and ultimately improve the community's economy. If managed properly, the existence of BUMDes in villages can also contribute to increasing Village Original Income (PADes), which is large, including in the Pameungpeuk District area. However, what has happened is that the use of Village Funds, especially for Bumdes in Bandung Regency, has not been satisfactory. This is in accordance with the presentation of the Head of the Bandung Regency Village Community Empowerment Service (DPMD), in an event at the Bandung Regency DPMD Office, March 30, 2019, stating that in Bandung Regency there is only one BUMDes that is well managed, namely Niagara BUMDes, Wangisagara Village, Majalaya Sub-district. This research generally aims to 1) determine the implementation of BUMDes management policies in Pameungpeuk District. 2) find out the supporting and inhibiting factors for implementing BUMDes management policies in Pameungpeuk District. In order to answer the question of the eating approach used in this study is a qualitative descriptive approach. Research data were collected using observation, interviews, and documentation. Interviews were conducted on research informants who were determined by using the purposive sampling technique. After the research data has been collected, data analysis is carried out using an interactive model. From the research, the implementation of BUMDes policies in the aspect of formation can be implemented properly. This can be seen from the process of forming BUMDes in Pameungpeuk District because administratively it meets the requirements in the applicable regulations. Factors that support the implementation of BUMDes policies include the size and objectives of the policy, resource support in the form of capital, communication between organizations, social conditions of the community and disposition. The factors that hinder the implementation of BUMDes policies are human resources, political and economic conditions, and the character of implementing agents. The conclusion of this study is that the implementation of BUMDes policies in the Pameungpeuk sub-district, Bandung Regency based on technical aspects, has been implemented well. However, in its implementation it has not run optimally, because there are several policy implementation variables that are not met.

show abstract

“…BUMDes is further regulated through Regional Regulations. (Sari and Ekaputri, 2019). The BUMDes "Mandiri" in Babakan Bogor Village, Kabawetan District is one of the active BUMDes in Kepahiang Regency.…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

“…Source: Community and Village Empowerment Service, Bengkulu Province (2018) inSari and Ekaputri (2019).…”

mentioning

confidence: 99%

Analysis of the Layer Farm Business on BUMDes “Mandiri” and Breeder Partners in Babakan Bogor Village Kabawetan Subdistrict Kepahiang District

Martíni

Arianti

2021

Jurnal Sain Peternakan Indonesia

View full text Add to dashboard Cite

This study aims to analyze the income of the BUMDes “Mandiri” layer chicken farm and partner farms, as well as the size of the income earned by BUMDes “Mandiri” and breeder partners from the profit-sharing system carried out together. The research respondents were the BUMDes “Mandiri” farm manager and two breeder partners. Operating income is calculated by finding the difference between business revenues and total business costs incurred. The share received by BUMDes “Mandiri” and partner farmers from partner farm income is determined based on the percentage agreed in the partnership agreement, namely 51% for BUMDes “Mandiri” and 49% for breeder partners. The results showed that the income of the BUMDes “Mandiri” livestock business in one month was Rp. 3,668,890.00 or Rp. 3,668.89/head, while the partner's husbandry business income was Rp. 6,404,505.00 or Rp. 12,809.00/head. The portion of the partner's husbandry business income that belongs to BUMDes “Mandiri” is Rp. 3,266,295.00/month and that which belongs to breeder partners is Rp. 3,138,210.00/month.

show abstract

Bumdes Di Kecamatan Kabawetan : Kajian Manfaat Bagi Masyarakat

Cited by 3 publications

References 0 publications

Pola Relasi Pemerintahan Desa

Pola Relasi Pemerintahan Desa

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG

Analysis of the Layer Farm Business on BUMDes “Mandiri” and Breeder Partners in Babakan Bogor Village Kabawetan Subdistrict Kepahiang District

Contact Info

Product

Resources

About