IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG

Abstract

Pendirian BUMDes pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas desa dan pada akhirnya dapat meningkatkan perokonomian masyarakat. Keberadaan BUMDes di Desa-desa jika dikelola dengan baik juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang besar termasuk di wilayah Kecamatan Pameungpeuk. Namun, yang terjadi pemanfaatan Dana Desa khususnya untuk Bumdes di Kabupaten Bandung belum cukup memuaskan. Hal ini sesuai dengan pemaparan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, dalam acara Rapat di Kantor DPMD Kabupaten Bandung, 30 Maret 2019 menyatakan bahwa di Kabupaten Bandung dari 270 desa hanya ada satu BUMDes yang pengelolaannya baik yaitu BUMDes Niagara, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya.Penelitian ini secara umum bertujuan untuk 1) mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk. 2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat impelementasi kebijakan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk. Guna menjawab pertanyaan makan pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data-data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan penelitian yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Setelah data-data penelitian berhasil dikumpulkan maka dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik interaktif model. Dari penelitian ditemukan hasil bahwa, secara teknik implementasi kebijakan BUMDes dalam aspek pembentukan dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pembentukan BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk karena secara administrasi telah memenuhi persyaratan yang ada di peraturan yang berlaku. Faktor yang mendukung dalam implementasi kebijakan BUMDes diantaranya adalah ukuran dan tujuan kebijakan, dukungan sumber daya berupa modal, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial masyarakat dan disposisi. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan BUMDes adalah sumber daya manusia, kondisi politik dan ekonomi, serta karakter agen pelaksana.Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan BUMDes di kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung berdasarkan aspek teknis sudah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal, karena ada beberapa variabel implementasi kebijakan tidak terpenuhi. The establishment of BUMDes basically aims to increase village productivity and ultimately improve the community's economy. If managed properly, the existence of BUMDes in villages can also contribute to increasing Village Original Income (PADes), which is large, including in the Pameungpeuk District area. However, what has happened is that the use of Village Funds, especially for Bumdes in Bandung Regency, has not been satisfactory. This is in accordance with the presentation of the Head of the Bandung Regency Village Community Empowerment Service (DPMD), in an event at the Bandung Regency DPMD Office, March 30, 2019, stating that in Bandung Regency there is only one BUMDes that is well managed, namely Niagara BUMDes, Wangisagara Village, Majalaya Sub-district. This research generally aims to 1) determine the implementation of BUMDes management policies in Pameungpeuk District. 2) find out the supporting and inhibiting factors for implementing BUMDes management policies in Pameungpeuk District. In order to answer the question of the eating approach used in this study is a qualitative descriptive approach. Research data were collected using observation, interviews, and documentation. Interviews were conducted on research informants who were determined by using the purposive sampling technique. After the research data has been collected, data analysis is carried out using an interactive model. From the research, the implementation of BUMDes policies in the aspect of formation can be implemented properly. This can be seen from the process of forming BUMDes in Pameungpeuk District because administratively it meets the requirements in the applicable regulations. Factors that support the implementation of BUMDes policies include the size and objectives of the policy, resource support in the form of capital, communication between organizations, social conditions of the community and disposition. The factors that hinder the implementation of BUMDes policies are human resources, political and economic conditions, and the character of implementing agents. The conclusion of this study is that the implementation of BUMDes policies in the Pameungpeuk sub-district, Bandung Regency based on technical aspects, has been implemented well. However, in its implementation it has not run optimally, because there are several policy implementation variables that are not met.

Analysis of Institutional Development of Village-Owned Enterprises in Water Resources Management

“…On the other hand, VOEs is a business institution focusing on profits to support and increase village income. The VOEs are expected to positively impact society by managing their resources through policies regarding VOEs regulated by the law (Suryadi et al, 2021).…”

Kebijakan Regulatif Pemerintah Provinsi Riau terhadap Badan Usaha Milik Desa Tahun 2020-2022

“…Selanjutnya juga ada penelitian tentang implementasi kebijakan tentang BUMDEs di Kecamatan Pameungpeuk kabupaten Bandung menemukan bahwa secara teknis BUMDes berhasil didirikan. Namun dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal, karena ada beberapa variabel implementasi kebijakan tidak terpenuhi (Suryadi et al, 2021). Sementara itu penelitian tentang BUMDes lebih banyak membahas kebijakan di level pemerintah desa, diantaranya menunjukkan bahwa pemerintah desa berhasil menggunakan BUMDes untuk memberdayakan masyarakat (Nardin, 2019).…”

Potret Perkembangan Implementasi Kebijakan Program Bumdes Di Indonesia; Analisis Bibliometrik

“…71 Tahun 2005 Tentang Desa. kepemilikan lembaga BUMDes ini dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat (Rahmi & Subadi, 2022).…”

“…Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitankesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuantertentu (Rahmi &Subadi, 2022). Pendapat ini juga menunjukanbahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah (Reichenbach et al, 2019) hal yang sama juga bahsa kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik (Ii & Teori, 2015).…”