Cartels are classified as serious violations of business competition law due to its impact on reductions in social welfare is considered very real. Almost two decades enforcement of cartels outside tender conspiracy, has not run optimally. There are several obstacles in its enforcement, as follows, business competition law does not recognize the existence of indirect evidence hence the practice of judicial practices has different point of views related to their position in the procedural law system. The Business Competition Law does not authorize search and seizure for Commission for the Supervision of Business (KPPU) to obtain documents as part of the verification process. The meaning of cartel as an agreement which stipulated in the Civil Code resulted in narrowed meaning of cartel, which is only limited to acts in the sense of agreement. IntisariKartel dikategorikan sebagai pelanggaran berat dalam hukum persaingan usaha, karena dampaknya terhadap penurunan social welfare dianggap nyata. Hampir dua dekade penegakan kartel, khususnya kartel di luar persekongkolan tender, belum berjalan maksimal. Terdapat beberapa hambatan dalam penegakannya, antara lain, UU Persaingan Usaha tidak mengenal keberadaan indirect evidence, sehingga praktik peradilan pun memiliki perbedaan pandangan terkait kedudukannya dalam sistem hukum acara. UU Persaingan Usaha tidak memberikan kewenangan penggeledahan dan penyitaan bagi KPPU untuk memperoleh dokumen-dokumen sebagai bagian proses pembuktian. Pemaknaan kartel sebagai perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata mengakibatkan terjadi penyempitan makna kartel yang hanya terbatas pada perbuatan dalam artian perjanjian saja.
This research aims to analyze the importance and the application of piercing the corporate veil in the legal AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui arti penting dan penerapan piercing the corporate veil dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mendasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh dari asas-asas hukum, peraturan-peraturan, dan buku-buku yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif-analitis. Selain itu, dilakukan juga studi untuk membandingkan penggunaan piercing the corporate veil di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, arti penting pengaturan piercing the corporate veil dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas adalah karena: (1) untuk memberikan kepastian hukum; (2) keberadaan piercing the corporate veil di undang-undang akan berimplikasi pada sanksi yang tegas sehingga efek jera dapat tercapai; (3) untuk menekan biaya litigasi; (4) untuk memotivasi penerapan piercing the corporate veil. Kedua, prinsip piercing the corporate veil di dalam perundang-undangan di bidang P.T di perluas dari KUHD sampai dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 dan UU Nomor 40 Tahun 2007.Kata kunci: badan hukum, perseroan terbatas, piercing the corporate veil.
SMEs still facing various detention and obstacles especially in terms of financial and to overcome those problems is to have partnerships with big enterprises. Alongside with the partnerships, there is a prohibition regarding the big enterprises who have partnered with MSMEs to “owning and/or controlling” MSMEs as their partners as it is regulated in Article 35 of Law Number 20 of 2008 on Concerning Micro, Small, and Medium Enterprises. Nevertheless, this provision doesn’t explain the definition of “owning and/or controlling”. This research aims to obtain the definition of the prohibition of “owning and/or controlling” in such partnership relations between MSMEs and Big Enterprises. This research is a juridical normative research using a statutory and conceptual approach. This research was analyzed with qualitative and the research results is descriptive. The results of this research show that first, the phase of “owning and/or controlling” is referred to the prohibition against large or medium enterprises as shareholders or as controllers who have share ownership and/or voting rights of more than 50% and/or as a beneficial owner who has share ownership and voting rights of more than 25%, second, related to the phase “owing and/or controlling” is also referring to an act or action that is able to control in any way over the management and company policies. Abstrak UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala terutama dalam konteks finansial dan untuk mengatasi masalah tersebut adalah menjalin kemitraan dengan Usaha Besar. Dalam kemitraan tersebut, terdapat larangan bahwa Usaha Besar yang bermitra dengan UMKM untuk “memiliki dan atau menguasai” UMKM sebagaimana mitranya sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Namun, ketentuan tersebut tidak menjelaskan frasa “memiliki dan atau menguasai”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan atas adanya larangan “memiliki dan atau menguasai” dalam hubungan kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian dianalisis secara kualitatif dan hasil penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, yaitu frasa “memiliki dan/atau menguasai” merujuk kepada larangan kepada Usaha Besar atau Usaha Menengah sebagai pemegang saham atau sebagai pengendali yang memiliki kepemilikan saham dan/atau hak suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dan/atau sebagai Pemilik Manfaat yang mempunyai kepemilikan saham dan hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dan yang kedua, terkait frasa “memiliki dan/atau menguasai” termasuk juga merujuk kepada suatu perbuatan atau tindakan yang mampu mengendalikan dengan cara apapun atas pengelolaan dan kebijakan suatu perusahaan.
Tulisan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa strategi apa yang sebaiknya dilakukan oleh Indonesia terkait pelaksanaan kesepakatan DFQF (duty free quota free) terhadap negara kurang berkembang (least development countries/LDCs). Sebagai salah satu negara Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), Indonesia haruslah mengikuti perjanjian-perjanjian dalam kerangka perjanjian WTO, termasuk perjanjian DFQF. Dalam pemberian preferensi DFQF ini, Indonesia sebaiknya mengunakan skema atau pola seperti Generalized System of Preference (GSP) mengingat tidak adanya pengaturan yang jelas terkait dengan DFQF. Penerapan DFQF diwujudkan dengan membuat persyaratan-persyarataan yang harus diikuiti dengan negara LDCs apabila mereka berkeinginan untuk memperoleh preferensi DFQF seperti yang terjadi apabila suatu negara berkeinginan memperoleh GSP. Persyaratan yang dibuat tersebut antara lain dapat berkaitan dengan terkait produk DFQF, kriteria negara penerima DFQF, batasan nilai DFQF dan tindakan pemberhentian sementara, dan jangka waktu pemberian freferensi DFQF. Kata kunci: world trade organization, duty free quota free, strategi
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.