Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia

Abstract

This research aims to analyze the importance and the application of piercing the corporate veil in the legal AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui arti penting dan penerapan piercing the corporate veil dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mendasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh dari asas-asas hukum, peraturan-peraturan, dan buku-buku yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif-analitis. Selain itu, dilakukan juga studi untuk membandingkan penggunaan piercing the corporate veil di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, arti penting pengaturan piercing the corporate veil dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas adalah karena: (1) untuk memberikan kepastian hukum; (2) keberadaan piercing the corporate veil di undang-undang akan berimplikasi pada sanksi yang tegas sehingga efek jera dapat tercapai; (3) untuk menekan biaya litigasi; (4) untuk memotivasi penerapan piercing the corporate veil. Kedua, prinsip piercing the corporate veil di dalam perundang-undangan di bidang P.T di perluas dari KUHD sampai dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 dan UU Nomor 40 Tahun 2007.Kata kunci: badan hukum, perseroan terbatas, piercing the corporate veil.

Doing the Corporate Business with Piercing the Corporate Veil Doctrine: Indonesia, Us And Uk Perspective

“…(hereinafter referred to as "Bank CIMB"). In the case of PT BPA against PT Djaya, the Supreme Court had upheld that the managers of PT Djaya, who were actually also the managers of PT BPA, should be subjected to the damages resulted from the loan given to PT Djaya by PT BPA with two expired title deeds as guarantee (Rissy, 2019;Sulistiowati & Antoni, 2013). Furthermore, in the case of Su Meng Liang against Bank CIMB, the district court held that the personal assets of Su Meng Liang were to be confiscated to cover the damages of Bank CIMB resulted from the breach of credit agreement by PT Gunung Bintan Abadi (hereinafter referred to as "PT GBA"), which was represented by Su Meng Liang as the Main Director.…”