Penegakan Hukum atas Perkara Kartel di Luar Persekongkolan Tender di Indonesia

Abstract

Cartels are classified as serious violations of business competition law due to its impact on reductions in social welfare is considered very real. Almost two decades enforcement of cartels outside tender conspiracy, has not run optimally. There are several obstacles in its enforcement, as follows, business competition law does not recognize the existence of indirect evidence hence the practice of judicial practices has different point of views related to their position in the procedural law system. The Business Competition Law does not authorize search and seizure for Commission for the Supervision of Business (KPPU) to obtain documents as part of the verification process. The meaning of cartel as an agreement which stipulated in the Civil Code resulted in narrowed meaning of cartel, which is only limited to acts in the sense of agreement. IntisariKartel dikategorikan sebagai pelanggaran berat dalam hukum persaingan usaha, karena dampaknya terhadap penurunan social welfare dianggap nyata. Hampir dua dekade penegakan kartel, khususnya kartel di luar persekongkolan tender, belum berjalan maksimal. Terdapat beberapa hambatan dalam penegakannya, antara lain, UU Persaingan Usaha tidak mengenal keberadaan indirect evidence, sehingga praktik peradilan pun memiliki perbedaan pandangan terkait kedudukannya dalam sistem hukum acara. UU Persaingan Usaha tidak memberikan kewenangan penggeledahan dan penyitaan bagi KPPU untuk memperoleh dokumen-dokumen sebagai bagian proses pembuktian. Pemaknaan kartel sebagai perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata mengakibatkan terjadi penyempitan makna kartel yang hanya terbatas pada perbuatan dalam artian perjanjian saja.

Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang

“…Lantas bagaimana KPPU dalam membuktikan adanya pemufakatan tersebut jika KPPU tidak punya cukup ruang untu menyelidiki diluar tempat kedudukan pelaku usaha? Melihat hal tersebut, dalam berbagai putusan Mahkamah Agung menerima dan menolak alat bukti tidak langsung sebagai salah satu alat bukti (Antoni, 2019).…”

Pembadanan Hukum Fintech Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha Yang Sehat

“…Karakteristik dari perjanjian kartel yaitu: pertama, perjanjian termasuk juga tindakan bersama (concerted action) yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis, dan bersifat sukarela; kedua, dilakukan oleh para pelaku usaha yang bersifat persaingan (bersifat horizontal) maupun pelaku usaha lainnya yang bersifat independen (bersifat vertikal); dan ketiga, bertujuan untuk mencegah, membatasi, ataupun mendistorsi persaingan di antara mereka (Antoni, 2019).…”

Pengaruh Sistem Kartel terhadap Stabilitas Persaingan Usaha di Indonesia

“…Ada beberapa isu terkait kartel antara lain sulitnya pembuktian tentang adanya perjanjian kartel. Walaupun perjanjian kartel sudah disinyalir keberadaanya tetapi, cukup sulit bagi komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) untuk dapat menemukan alat bukti adanya perjanjian kartel tersebut (Antoni, 2019). Hal ini di karenakan pada perkembanganya pelaku usaha dan pesaingnya mengadakan kesepakatan antara mereka (cartelist) secara tidak tertulis, sehingga KPPU mendapakan kendala dalam menemukan alat bukti yang telah dilakukannya perjanjian.…”