Perkawinan merupakan sunnatullāh yang berlaku atas makhluk-Nya, tidak terkecuali manusia. Namun Allah Swt.,menggariskan aturan bagi manusia untuk melampiaskan hasrat sexualnya guna rasa ketenangan (sakīnah) dan mencurahkan rasa kasih dan sayang kepada pasangannya melalui lembaga perkawinan yang telah ditetapkan-Nya. Dalam pembentukan keluarga, Islam sendiri menggariskan hakikat perkawinan yang disyari"atkannya sebagai upaya terwujudnya sakīnah, mawaddah, dan raḥmah. Ada sedemikian prinsip-prinsip yang tertuang didalam an-nusḥuṣ al-muqaddasah sebagai pedoman manusia untuk menciptakan dan mewujudkan tatanan keluarga sebagaimana yang telah digariskan al-Qur'an tersebut.
The phenomenon of inter-religious marriage is problematic, controversial, and resulted debate among Muslim and non-Muslim relationship in Indonesia. It also not only becomes the social conflict among Muslim and non-Muslim couples, but also pro and contra among the others such as family and society. In the classical Islamic marriage law discourse (fiqh al-munakahat), there are two kinds of inter-religious marriage, namely marriage between Muslim men with non-Muslim women and marriage between non-Muslim men with Muslim women. Some Muslim scholars said that Muslim men allowed marrying non-Muslim women and non-Muslim men prohibited marrying Muslim women, which the reason is based on the concept of polytheists and the group of experts (Kitabiyyah). In contrast, some Muslim scholars in Indonesia rejected inter-religious marriage based on the reason that it has been changed and regulated under Marriage Law Number 1 of 1974 and President Regulation Number 1 of 1991 on Islamic Law Compilation. One the one hand, the phenomenon of inter-religious marriage is an interesting phenomenon in the society and on the other hand it will become the legal implication to the inheritance and children care rights in Islamic and Indonesian law perspective. Therefore, the aim of this paper is to examine comprehensively about the legal status of inter-religious marriage in Islamic and Indonesian law perspective, including its legal implication to the inheritance and children care rights.
Abstrak: Salah satu upaya mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan untuk menekan angka perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan tidak serta merta memberikan surat pengantar pengajuan cerai talak atau cerai gugat kepada pasangan suami istri yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (PA) sebelum pasangan suami isteri tersebut mendapatkan mediasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Terkait dengan hal tersebut, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah Peran Penghulu Menurut Permenpan No 62 Tahun 2005 sebagai Fungsi Mediator di Tingkat Kecamatan Dalam Kasus Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur).Peran penghulu selain menikahkan juga tempat masyarakat konsultasi dan mediasi dalam menyelesaikan hukum keluarga dalam perkawinan. Tugas dan fungsi (Tusi) ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi KUA sebagaimana termuat dalam Permenpan No. 62 tahun 2005 Pasal 6d “Pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk meliputi Penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk”.Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui peran penghulu sebagai mediator perselisiahan perkawinan, walaupun regulasi belum mengatur hal demikian secara jelas. Metode penelitian ini deskriptif analitis yaitu menganalisa peklaksanaan konsultasi dan mediasi masalah sengketa perkawinan/keluarga dimasyarakat Kecamatan Karangtengah terhadap penghulu.Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Kantor Urusan Agama Kec. Karangtengah dilakukan secara bertahap, tahap awal mengumpulkan atau mengidentifikasi keluhan pemohon yang mau bercerai, selanjutnya mediator melaksanakan mediasi dengan memberi nasehat untuk mencari solusi damai dengan memberikan pemahaman kepada suami istri tentang hak dan kewajiban masing-masing. Analisi penulis, bahwa prosedur mediasi di KUA Kec. Karangtengah tidak terlepas dari alur mediasi yang terdapat dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Alur Mediasi di Pengadilan.Rekomendas dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi naskah akademik untuk dijadikan pertimbangan pada kepastian hokum mengenai penghulu sebagai mediator. Kata Kunci: Penghulu, Perceraian , Mediasi, Perkawinan
Hukum keluarga Islam (al-Akhwal al Syakhsiyyah) merupakan bagian utama dari hukum Islam dengan porsi yang lebih besar dan perhatian yang cukup tinggi baik yang bersumber dari langit yakni wahyu ilahi (Al Quran) dan sunah Rasulullah Saw maupun dari peraturan perundangan yang berlaku di setiap negara. Hukum keluarga Islam pada dasarnya hadir untuk memberikan pemahaman dan wawasan yang komprehensif dan integral tentang bagaimana berkeluarga yang sesuai dengan aturan-aturan Islam. Tujuannya adalah memberikan pendampingan agar bisa mereda atau mencegah timbulnya sumber-sumber persengketaan diantara anggota keluarga bahkan menawarkan cara-cara penyelesaian segala permasalahan yang terjadi dan dihadapi oleh setiap keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang meliputi metode pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data akhir. Hasi penelitian bahwa hakikat keluarga Islam adalah sebuah idealitas dari perwujudan keluarga yang mendasarkan segala aktivitas dan komunikasi serta interaksinya baik dalam kondisi damai maupun dalam suasana bersengketa kepada aturan-aturan Islam yang bersumber dari Al Quran dan hadis. Terkait dengan keluarga Islam yang berada dalam sebuah negara, maka ia pun tidak bisa melepaskan dirinya dari aturan-aturan yang mengikat seperti UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan cita-cita mulia keluarga Islam yaitu membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga Islam tidak berarti tidak menghadapi tantangan dan perselisihan.
Aturan perkawinan di Indonesia dalam bentuk hukum positif dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) tentang Perkawinan yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal dan dikemas dalam bentuk pasal•pasal (perundang-undangan) dengan tujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman pada masyarakat Muslim Indonesia. Di samping UU Perkawinan, terdapat pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang oleh sebagian sarjana hukum dikatakan sebagai hukum positif dengan berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 dan merupakan bagian hukum materiil yang mengatur perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam praktikknya, perkawinan tidak hanya melibatkan manusia seagama dan satu kewarganegaraan. Terdapat kasus-kasus di mana suami-isteri berasal dari latar belakang agama atau kewarganegaraan yang berbeda. Mereka berdalih atas nama demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang dijadikan dasar dalam membenarkan tindakan mereka melakukan perkawinan campuran, meskipun harus mengesampingkan kewajiban dan aturan-aturan lain yang seharusnya diaati.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.