The Inter-Religious Marriage in Islamic and Indonesian Law Perspective

Abstract

The phenomenon of inter-religious marriage is problematic, controversial, and resulted debate among Muslim and non-Muslim relationship in Indonesia. It also not only becomes the social conflict among Muslim and non-Muslim couples, but also pro and contra among the others such as family and society. In the classical Islamic marriage law discourse (fiqh al-munakahat), there are two kinds of inter-religious marriage, namely marriage between Muslim men with non-Muslim women and marriage between non-Muslim men with Muslim women. Some Muslim scholars said that Muslim men allowed marrying non-Muslim women and non-Muslim men prohibited marrying Muslim women, which the reason is based on the concept of polytheists and the group of experts (Kitabiyyah). In contrast, some Muslim scholars in Indonesia rejected inter-religious marriage based on the reason that it has been changed and regulated under Marriage Law Number 1 of 1974 and President Regulation Number 1 of 1991 on Islamic Law Compilation. One the one hand, the phenomenon of inter-religious marriage is an interesting phenomenon in the society and on the other hand it will become the legal implication to the inheritance and children care rights in Islamic and Indonesian law perspective. Therefore, the aim of this paper is to examine comprehensively about the legal status of inter-religious marriage in Islamic and Indonesian law perspective, including its legal implication to the inheritance and children care rights.

FILOSOFI ‘Illat HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA

“…Salah satu masalah yang sering timbul adalah masalah hukum dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan beda agama. Pasangan perempuan seringkali menjadi korban diskriminasi dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dalam perkawinan beda agama (Saepullah, 2019). Selain itu, terdapat juga perdebatan dan kontroversi terkait dengan keabsahan perkawinan beda agama dari sudut pandang agama masing-masing.…”

Polemics of Interfaith Marriage Reviewed from the Perspectives of Marriage Law and the Compilations of Islamic Law

“…According to Usep Saepullah, interfaith marriages, in addition to controversies that cause debate, also cause social conflicts between married couples of different religions and between their families. [4] Islam, explaining through verse 221 of surah al-Baqarah that one of the factors that will provide harmony in marriage is the same religious background. [5] ‫ى‬…”

Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Masyarakat Di Aceh

“…Secara teori keberadaan pengadilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengkoordinasi sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat, dan merupakan 'rumah pengayom' bagi masyarakat pencari keadilan, yang mempercayai jalur litigasi serta dianggap sebagai 'perusahaan keadilan' yang mampu mengelola sengketa dan mengeluarkan produk keadilan yang bias diterima oleh semua masyarakat (Abbas et al, 2016;Saepullah, 2019). Jadi sebenarnya tugas dan fungsi pengadilan tidak sekadar menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum dalam masyarakat.…”

“…Seperti halnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Tercapainya ketertiban di dalam masyarakat adalah dengan harapan kepentingan manusia akan terlindungi Saepullah, 2019). Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 tersebut di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas ‚perlindungan hak asasi manusia‛ adalah suatu asas yang menjamin bahwa proses penegakan hukum akan melindungi hak asasi korban dan pelaku serta pihak lain yang terlibat seperti saksi, secara sungguhsungguh.…”