This research aims to identify the factors causing overlapping of land certificates in Land Office of Banjarbaru and the strategy of the office to resolve it. This research is an empirical research. Data collection was conducted through literature study and field study through interviews. The data was analyzed using qualitative method. The results show that: (1) The causes of overlapping of certificate in Kota Banjarbaru are: Land office did not carried out the certification process based on the procedures written on laws and regulations, lack of registration map as a base map, the owner (the applicant) does not life in the same area with the location of the parcel, and lack of awareness of the applicant regarding to land boundaries. (2) The problems were tackled by: grievence mechanism, research, prevention of mutation, revoke the decree and submit lawsuit to the State Administrative Court. (3)The solution and recommendation giving by Land Office of Kota Banjarbaru are the implementation of computerized land registration and good land administration system at land office level and village level.Keyword: overlapping, certificate, freehold title.Intisari: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tumpang tindih sertipikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, serta strategi penyelesaian yang dilakukan Kantor Pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan pengumpulan data di lapangan melalui wawancara. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya tumpang tindih sertipikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yaitu: Kantor pertanahan tidak menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kantor pertanahan belum memiliki peta pendaftaran yang lengkap, pemohon berdomisili di luar kota dari tanah yang disengketakan, pemohon kurang memahami letak batas tanah miliknya.(2) Penyelesaian masalah dilakukan dengan cara: pengaduan, penelitian, pencegahan mutasi (status-quo), pencabutan Surat Keputusan di Bidang Pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. (3) Solusi dan rekomendasi yang diberikan oleh kantor pertanahan adalah melalui program komputerisasi peta pendaftaran tanah, tertib administrasi pendaftaran tanah, tertib administrasi desa berkaitan dengan informasi tanah.Kata Kunci: tumpang tindih, sertipikat, hak milik.
Sudjito dan Agus RahardjoRasionalitas ilmu dan hukum modem, yang mangagungkan pn'nsip pasardan prinsip negara, serta mengabaikan prinsip komunitas. takpelak telah menimbulkan berbagai ktisi. Demoralisasi ilmu dan hukum teijadi di seluruh lapisan kehidupan ini. Ilmu dan hukum modem bukan lagi menjadi tempat untuk mendapatkan jawaban atasberbagai problem sosial, tetapijustru menjadi bagian dari problema itu sendiri. Telaah ilmu dan hanya berdasarkan teon berdasarkan teori-teori fisika ala Newton, hanya berlaku pada alam animal saja, dan tidak mampu menjelaskan problema sosial yang terkait dengan manusia yang memilikipikiran dan kesadaran serta hati nurani. Rasionalitas ilmu dan hukum modem itu, sebenarnya merupakan krisis paradigma, dan oleh karenanya hanya bisadiatasi bila iahirparadigma baruyang beriumpu padaelemen-elemen: participation, solidarity danpleasure. Di atas ketiga elemen itulah postmodemisme harus dibangun.Kata Kunci: ilmu hukum, moral, dan Paradigma Santos
There has not been a common ground for perception of legal pluralism in Indonesia. Pros and cons against it are still found, both on the theoretical and practical levels. It is often opposed by legal unification which might endanger the unity of nation. Under the movement of law and literature, this paper is intended to promote the contribution of literature to share the common ground for the study of legal pluralism in Indonesia. Using the literary point of view, legal products is analogous to literary products. A study of literary works will not be separated from the paradigm applied. One paradigm used is that the study of literary works will be inseparable from the reality that exists in society. The study of legal pluralism can be analogous to the study of various works of literature. The issue of pluralism and national law needs to be studied based on a deeply rooted value system in the life of the Indonesian nation, Pancasila. In a literary perspective, Pancasila deserves to be a scientific paradigm for studying legal pluralism in Indonesia. The values of Pancasila are believed to be true, and are used as guidelines in all activities of Indonesian life.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.