The impact of the pandemic on student behavior can also be seen in face-to-face learning conducted after the pandemic. Face-to-face learning that was carried out after the pandemic made children feel like starting face-to-face learning that had been done before the pandemic. Thus, this study aims to reveal early childhood behavior management strategies based on a fun learning environment. This research uses a qualitative approach with the type of case study. This study resulted in the findings that early childhood behavior management strategies based on a fun learning environment were carried out by; 1) setting specific, observable, and measurable goals; 2) creating a structured environment with routines and schedules; 3) considering situational and environmental factors; 4) motivate with positive praise and attention, and; 5) cooperate with parents.
kebebasan menjalankan ibadah agama, namun demikian pembatasan yang terus berlangsung dari pemerintah, khususnya pada agama yang tidak diakui dan agama yang dianggap menyimpang dari agama yang diakui merupakan pengecualian dari pelaksanaan penghormatan kebebasan beragama. Meskipun pemerintah pusat mengontrol hal-hal yang berkaitan dengan agama, pemerintah pusat tidak berusaha untuk membatalkan peraturan daerah yang membatasi hak seperti yang dijamin oleh Undang-undang Dasar. Pengikut kelompok agama minoritas terus mengalami beberapa diskriminasi resmi dalam bentuk kesulitan di bidang administrasi, seringkali dalam konteks pencatatan sipil untuk akta pernikahan dan kelahiran atau berkenaan dengan pengeluaran kartu penduduk. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pertama: Bagaimana dinamika kasus Ahmadiyah dan pengaturan tentang identitas keagamaan pada kartu tanda penduduk ? Kedua: Bagaimana penyelesaiannya terhadap agama dan aliran kepercayaan lainnya yang belum di akui melalui hukum tertulis di Indonesia ? Adapun tujuan daripada penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui dinamika kasus ahmadiyah dan pengaturan tentang identitas keagamaan pada kartu tanda penduduk, kedua, untuk menganalisis penyelesaiannya terhadap agama dan aliran kepercayaan lainnya yang belum di akui melalui hukum tertulis di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa: pertama, penganut dari kepercayaan yang belum di akui resmi oleh pemerintah boleh mengosongkan kolom agama dalam KTP elektronik atau e-KTP. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati/ Walikota dengan kewenangan. Kedua, Dinamika kasus Ahmadiyah dan penyelesaiannya terhadap agama pemerintah sebagai lembaga tertinggi sebuah Negara harus bersikap netral.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi dari regulasi tentang perlindungan data pribadi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas privasi warga negara Indonesia yang saat ini belum dimiliki oleh Indonesia. Karena belakangan ini muncul berbagai macam kasus terkait dengan kebocoran data pribadi, sehingga menunjukkan bahwa hak atas privasi warga negara Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi undang-undang perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat indonesia. Merode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendektan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia saat ini belum berjalan maksimal, dengan banyaknya kasus pelanggaran penyalahgunaan data pribadi, maka Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat segera di sahkan sebagai bentuk perwujudan pelindungan negara atas pemenuhan hak privasi warga negaranya.
As known in the Republic of Indonesia, which is the basis of its legal life is Pancasila, both as outlined in the preamble nor the body of the Constitution of 1945. And therefore the whole law dibujo by the state or government in the broadest sense, is not permitted contrary to God's law, even more so, any order made law, must berksaran above and diktunjukan for the implementation of the law of God. It en el mar as a logical consequence than the precepts on God in Pancasila, which is legally binding, to the people and the government to put it into practice. Inside the Pancasila enviar, religion has a central position. In it, embodied the principle that puts religion and to the Lordship of the Almighty in a position first and foremost. Therefore, it can not not, religion, also, must, admittedly, has a position, which is important, main, deep, effort, reform, law, criminal, national. Therefore, the authors are interested, write to, approach, law, Islam, about, practice, constitutional, that is, Indonesia, by referring, on the principles, contained in the Qur'an and the Sunnah of the ProphetKeywords : Prinsiple, Pancasila, civil law
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.