Dinamika Kasus Ahmadiyah Dan Aliran Kepercayaan Lainnya Serta Penyelesaiannya Melalui Hukum Tertulis Di Indonesia

Abstract

kebebasan menjalankan ibadah agama, namun demikian pembatasan yang terus berlangsung dari pemerintah, khususnya pada agama yang tidak diakui dan agama yang dianggap menyimpang dari agama yang diakui merupakan pengecualian dari pelaksanaan penghormatan kebebasan beragama. Meskipun pemerintah pusat mengontrol hal-hal yang berkaitan dengan agama, pemerintah pusat tidak berusaha untuk membatalkan peraturan daerah yang membatasi hak seperti yang dijamin oleh Undang-undang Dasar. Pengikut kelompok agama minoritas terus mengalami beberapa diskriminasi resmi dalam bentuk kesulitan di bidang administrasi, seringkali dalam konteks pencatatan sipil untuk akta pernikahan dan kelahiran atau berkenaan dengan pengeluaran kartu penduduk. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pertama: Bagaimana dinamika kasus Ahmadiyah dan pengaturan tentang identitas keagamaan pada kartu tanda penduduk ? Kedua: Bagaimana penyelesaiannya terhadap agama dan aliran kepercayaan lainnya yang belum di akui melalui hukum tertulis di Indonesia ? Adapun tujuan daripada penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui dinamika kasus ahmadiyah dan pengaturan tentang identitas keagamaan pada kartu tanda penduduk, kedua, untuk menganalisis penyelesaiannya terhadap agama dan aliran kepercayaan lainnya yang belum di akui melalui hukum tertulis di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa: pertama, penganut dari kepercayaan yang belum di akui resmi oleh pemerintah boleh mengosongkan kolom agama dalam KTP elektronik atau e-KTP. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati/ Walikota dengan kewenangan. Kedua, Dinamika kasus Ahmadiyah dan penyelesaiannya terhadap agama pemerintah sebagai lembaga tertinggi sebuah Negara harus bersikap netral.

Analisis Stigmatisasi terhadap Perilaku Diskriminasi Agama Leluhur dan Kepercayaan Lokal

“…Di Indonesia sendiri memiliki 6 kepercayaan yang diakui secara administratif oleh negara yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, sedangkan kepercayaan kepercayaan dari masyarakat adat tidak diakui oleh negara secara administratif karena banyak yang menganggap bahwa kepercayaan itu merupakan salah satu sekte yang sesat (Hamimah, 2018). Namun pada kenyataannya kepercayaan adat itulah yang digunakan untuk menjaga keseimbangan antara alam semesta dengan and Terjadinya tindakan yang demikian merupakan salah satu bentuk dari adanya deskriminatif kepercayaan, yang mana terdapat kepercayaan-kepercayaan tertentu yang tidak diakui oleh negara (Jufri dan Mukhlish, 2019).…”

The Struggle for Recognition: A Study of the Existence of the Indonesian Ahmadiyya Community in the Concept of Axel Honneth's Recognition

“…As a minority group, Indonesia's Ahmadiyya community is often the target of violence resulting from freedom of religion and belief. According to a KOMNAS HAM report in 2016, there were 97 complaints of violations of the right to freedom of religion and belief against the Indonesian Ahmadiyya Community (Hamimah, 2018). Based on research data from the Setara Institute, it has recorded as many as 570 intolerant actions experienced by JAI.…”