Sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Bali telah mengejutkan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan pengkajian dan mengkritisi secara mendalam faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadapanak dan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Provinsi Bali. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan danpendekatan fakta. Tulisan ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak apabila dilihat dari sisi pelaku dan empat faktor lainnya dari perspektif korban. Selain itu, tulisan ini juga menyimpulkanbahwa perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Provinsi Bali dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terkait pengujian yudisial yang membatalkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan larangan menyertakan bakal calon yang merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. Namun, keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut memicu pro dan kontra. Di satu sisi, substansi peraturan yang mengatur pelarangan tersebut dianggap sebagai pencabutan hak politik warga negara bila dilihat dari perspektif hak asasi manusia dan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena mengatur hal yang sebaliknya. Namun di sisi lain, ini merupakan langkah progresif yang menjadi harapan banyak pihak bahwa lembaga legislatif menunjukkan citra yang baik dan bebas dari korupsi. Tulisan ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yakni: (1) bagaimanakah pengaturan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait hak politik terpidana kasus korupsi dan (2) bagaimanakah justifikasi dimensi Hak Asasi Manusia terkait hak politik mantan terpidana kasus korupsi. Tulisan ini secara khusus menggunakan metode penulisan yuridis normatif melalui library research yang dianalisis dengan sistematisasi menjadi suatu tulisan ilmiah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menormakan larangan hak politik pasif bagi mantan terpidana mengandung sejumlah kelemahan dan pada akhirnya dianulir oleh Putusan Mahkamah Agung. Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia terkait hak politik, dalam penerapannya harus ada limitasi waktu pencabutan hak.
The role of Constitutional Court as the protector of human rights related with the effort to guarantee the human rights also the worker’s rights with their decision. The decision in this study related with constitutionality of no-spouse employment norms. This study aims to examine the constitutionality aspects related with no-spouse employment policy related with human rightsor worker rights. This study is using statutory approach, conceptual approach and comparative studies concerning no-spouse employment policy. The results show that no-spouse employment policy is contrary with the Constitution and human rights legal instruments. Moreover, there is problem concerning the Decision of the Constitutional Court of Indonesia on the one hand is final and binding but non-executable automatically. This study to encourage the new paradigm to ensure the execution of the Decision of the Constitutional Court of Indonesia, in this context related with decision on the constitutionality no-spouse employment norms.
The purpose of this study is to find out the position of the Constitutional Court which later? an understanding of the politic of International agreement law adopted by the Republic of Indonesia. This can be reviewed from the legal considerations that underlying the Constitutional Court Decision. It is a legal research that examines the laws and regulation related to Constitutional Court through several stages: elaborate textual studies, completing textual studies, analyzing legal materials and determine conclusions. The study shows that International and legalized agreement that has not been ratified are placed as part of national law and are used as a reference to enrich the reasoning horizon in interpreting the constitution. Law on the ratification of the International Agreement containing norms which are attachments and an inseparable part of the law, which in its existence as a law constitutes the authority of the Constitutional Court to examine its constitutionality. In this context, the constitutional Court embraced the politic law of monism with the primate of national law and the Constitutional Court embraced the politic law of dualism when examining the constitutionality of the law concerning the ratification of the International Agreement-in terms of subject matter. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui sikap Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan memberikan pemahaman tentang politik hukum Perjanjian Internasional yang dianut Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari pertimbangan hukum yang mendasari amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Artikel ini merupakan suatu penelitian hukum yang mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang ada dengan langkah-langkah melakukan studi tekstual, melengkapi studi tekstual serta melakukan analisis terhadap bahan hukum yang terkumpul dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perjanjian Internasional yang telah disahkan maupun yang belum disahkan ditempatkan sebagai bagian dari hukum nasional dan dijadikan rujukan guna memperkaya cakrawala penalaran dalam menafsirkan Undang-Undang dasar. Undang-Undang tentang pengesahan Perjanjian internasional memuat norma yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang bersangkutan, yang dalam keberadaannya sebagai Undang-Undang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitasnya. Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi menganut politik hukum monisme dengan primat hukum nasional dan Mahkamah Konstitusi menganut politik hukum dualisme saat menguji konstitusionalitas Undang-Undang tentang pengesahan Perjanjian Internasional dalam hal menyangkut pokok perkaranya.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diajukan oleh ketiga orang pelaku Bali Nine yang merupakan warga negara asing. Adapun Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memutuskan bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh ketiga warga negara asing tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), bahwa terhadap putusan ini terdapat dissenting opinion dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon berkewarganegaraan asing, yaitu Hakim Konstitusi Laica Marzuki, Achmad Roestandi, Harjono dan Maruarar Siahaan, yang pada intinya mengakui legal standing bagi ketiga warga negara asing tersebut. Dalam perspektif perbandingan, terdapat beberapa Mahkamah Konstitusi di dunia menerima permohonan constitutional review oleh warga negara asing, seperti halnya di Republik Ceko, Mongolia serta Republik Federal Jerman. Adapun tulisan ini bertujuan untuk menggagas pemberian legal standing bagi warga negara asing dalam permohonan constitutional review di Mahkamah Konstitusi. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian legal standing bagi warga negara asing dalam permohonan constitutional review di Mahkamah Konstitusi ke dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait dapat dilakukan dengan melihat perspektif hak asasi manusia dan negara hukum.After The Constitutional Court Decision Number 2-3/PUU-V/2007 regarding the constitutional review of The Law Number 22 Year 1997 about Narcotics lodged by the three Bali Nine case of which they are foreign citizens. Based on the Decision of the Constitutional Court, the application from them was unacceptable (niet van ontvankelijk verklaard), that toward this decision there are dissenting opinion of 4 (four) constitution judges related to the legal standing of foreign citizens in the applicantion, they are Laica Marzuki, Achmad Roestandi, Harjono and Maruarar Siahaan. In essence, they are admitting legal standing for them in the case. Seen from the perspective comparison, there are several of the world constitutional courts accepting the constitutional review by those foreign citizens, such as Czech Republic, Mongolia and Federal Republic of Germany. This paper aims to analyze the idea for granting the legal standing for foreign citizens applicant of constitutional review in the Constitutional Court. This paper is created by using the normative legal writing method with conceptual approach, comparative approach, and statute approach. Through this paper is expected to has the idea for granting the legal standing of foreign citizens on constitutional review in the Constitutional Court into the Law of Constitutional Court and the Regulation of Constitutional Court based on human rights perspective and the country of law.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.