The debate regarding the possibility of the Law on the Ratification of International Treaty that can be reviewed always raises pros and cons. With normative research methodology, this research examines the urgency of a constitutional preview of the Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia. The importance of the law on the results of international treaty ratification to be tested is to ensure that its substance does not contradict the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The involvement of the Constitutional Court in conducting a constitutional preview before the parliament will provides the Court's opinion regarding the constitutionality of international agreements can be taken into consideration for the parliament to provide approval or not against international treaties that will be ratified by law.
Keywords: Authority dispute; state institutions; constitutional court
AbstrakKehadiran berbagai lembaga negara dan lembaga negara independen (komisi negara) pasca reformasi 1998 seringkali memunculkan ketegangan atau pun persengketaan kewenangan antar lembaga negara, baik yang di Pusat maupun di Daerah. Permasalahan yang akan diteliti, pertama, mengapa lembaga-lembaga negara pasca reformasi dapat bersengketa atas kewenangan yang dimilikinya masing-masing? Kedua, bagaimana penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi? Penelitian ini menyimpulkan, pertama, munculnya sengketa kewenangan lembaga negara disebabkan lahirnya lembaga-lembaga negara independen ini telah mencabut atau mengurangi sebagian dari kewenangan yang dimiliki dari lembagalembaga yang telah ada sebelumnya. Di samping itu, adanya kebijakan otonomi daerah juga berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan Pusat. Kedua, meskipun Mahkamah Konstitusi telah menyidangkan permohonan sengketa lembaga negara sebanyak 25 perkara, namun Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan 1 perkara yakni yakni Perkara No. 03/SKLN-X/2012, yaitu sengketa kewenangan antara KPU dengan Pemerintah Daerah Papua, yakni DPR Papua (Termohon I) dan Gubernur Papua (Termohon 2).
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.