Teknologi informasi di suatu organisasi yang sudah berjalan harus diaudit agar diketahui kelebihan-kelebihan maupun kekurangannya. Politeknik Sambas (Poltesa) merupakan salah satu politeknik di Kalimantan Barat yang telah menerapkan teknologi dalam proses administrasi maupun akademik sebagai penunjang kegiatannye. Audit yang dilakukan pada Poltesa menggunakan frame work COBIT 2019. Metode yang kami pergunakan pada penelitian ini terdiri dari bebrapa langkah, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, pengolahan dan analisis data, serta pemberian rekomendasi. Berdasarkan hasil dari audit yang dilakukan pada teknologi informasi Poltesa, didapatkan rata-rata nilai sebesar 3,21 dengan nilai maturity level pada domain antara nilai 2 sampai dengan 4, yang berarti sistem telah dioperasikan dengan baik, akan tetapi belum secara maksimal. Manajemen teknologi informasi yang diharapkan di Poltesa dapat dipenuhi dan telah dilakukan dengan baik, karena nilai antara rata-rata level saat penelitian dilakukan dibandingkan dengan rekomendasi level menunjukkan gap yang tidak terlalu besar.

Abstract   This study aims to determine and analyze the effect of financial literacy and the quality of financial learning on the use of fintech. The subjects in this study were students who had programmed financial management and used fintech, totaling 60 people who were determined by purposive sampling. Data were collected using a Likert scale questionnaire method. Test requirements analysis using the normality test, multicollinearity test and heterokedacity test. The analytical method used is multiple regression analysis. The results of this study indicate that: (1) financial literacy has a significant effect on the use of fintech with a significance value of 0.030 < 0.05 (2) The quality of financial learning influences the use of fintech with a significance value of 0.007 < 0.05 (3) financial literacy and the quality of financial learning has a significant effect on the use of fintech with a significance value of 0,000 < 0.05. The contribution value given from the independent variable to the dependent variable is 29.1%.   Keywords: financial literacy, quality of financial learning, use of fintech   Abstrak   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan dan kualitas pembelajaran keuangan terhadap penggunaan fintech. Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang sudah memprogramkan manajemen keuangan dan menggunakan fintech, berjumlah total 60 orang yang ditetapkan secara purposive sampling. Data dikumpulkan denga metode pembagian kuesioner dengan skala likert. Uji persyaratan analisis menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedasitas. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan fintech dengan nilai signifikansi sebesar 0,030 < 0,05 (2) Kualitas pembelajaran keuangan berpengaruh terhadap penggunaan fintech dengan nilai signifikansi sebesar 0,007 < 0,05 (3) literasi keuangan dan kualitas pembelajaran keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaaan fintech dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai kontribusi yang diberikan dari variabel bebas ke variabel terikat sebesar 29,1%.   Kata kunci : literasi keuangan, kualitas pembelajaran keuangan, penggunaan fintech.

This study aims to investigate whether value of biological assets measured by fair value and disclosure of biological assets has influence on firm value. The samples are agricultural companies listed on the Indonesia Stock Exchange between 2018 and 2020 with 51 firm-year observations. Using multivariate analysis, this study found that value of biological assets measured by their fair value has a significantly positive effect on firm value, while the disclosure level of biological assets does have impact on firm value. The control variables, namely profitability, leverage, and growth, significantly affect firm value. This study provides a new perspective and empirical evidence in the research topic because this research focuses on the impact of the application of Indonesian statement of financial standard No. 69 regulating fair value of assets and disclosure of biological assets on firm value.

Kehadiran Komisi Informasi Aceh yang dibentuk berdasarkan amanah Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang  keterbukaan Informasi Publik merupakan ruang yang sangat besar bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimiliki oleh Badan Publik di Aceh. Dalam pelaksanaannya, tentu ada masalah sejauhmana kewenangan Komisi Informasi Aceh dalam menerima dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik di Aceh. Ternyata kewenangan Komisi Informasi Aceh telah diatur secara tegas baik di dalam UU KIP maupaun PERKI PPSIP. Disebutkan bahwa kewenangan Komisi Informasi Aceh terdiri atas kewenangan absolut dan relatif. Kewenagan absolut Komisi Informasi Aceh adalah Menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa informasi publik. Sementara kewenangan relatif itu terdiri atas kewenangan untuk mengadili sengekta informasi yang terjadi pada Badan Publik tingkat Provinsi dan lembaga hirarkhis Pusat yang ada di Aceh. Komisi Informasi Aceh juga berwenang untuk menyelesaikan sengketa terkait Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota, sejauh Komisi Informasi Kabupaten/Kota di Aceh belum terbentuk.The existence of Aceh Information Commission which was established due to the Law No.14 of 2008 about Public Information Transparency (UU KIP) is a huge space for society to access public information about any Public Agencies in Aceh. In doing so, there are surely some obstacles about how far the commission can accept and solve any problems of Public Information in Aceh. It turns out that the authorization of this commissions has been clearly stated both in the Law of Public Information Transparency and Regulations of Public Information Transparency No.1 of 2013 about the Procedure of Solving the Disputes in Public Information. It is mentioned in the Regulations that the Public Information Commission has the absolute authority and relative authority. The absolute authorities of Aceh Information Commission are to accept, check, adjudicate, and decide the disputes in public information. Whereas the relative authorities are the authority to adjudicate the information disputes occurred in the Public Agencies in the Province and Regional Offices in Aceh. Aceh Information Commission is also authorized to solve the disputes occurred in the offices in the regencies only when there is no Information Commission available in the regencies.

No abstract

The objective of this research is to examine and analyze the influence of Implementation of tax administration modernization to the performance of an Account Representative at Banda Aceh Small Tax Payer Office. Types of reseach used in this reseach are verificative research or hypotesis testing research. Population in this research is 494 Corporate Taxpayers that engaged in the service provider and located in the Banda Aceh city and 84 Corporates was choosen as samples of this research. The data collection technique used is primary data obtained directly by distributing questionnaires to the respondents. Statistical hypothesis testing is done by using multiple linear regression. These results indicate simultaneously that restructuring of the organization, improvement of business processes, improving human resource management, and implementation of good governance improve significantly the performance of Account Representative at Banda Aceh Small Tax Payers Office. However, the partial restructuring of the organization variable has no effect on the performance of Account Representative at Banda Aceh Small Tax Payers Office. While the variable improvement of business process, improvement of human resource management, and implementation of good governance significant effect on the performance of Account Representative. PendahuluanTuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan, dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan. Penyempurnaan terhadap kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diperlukan agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.Hal mendasar dalam modernisasi administrasi perpajakan adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan. Dari semula berbasis jenis pajak menjadi berbasis fungsi dan lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat. Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan meliputi empat aspek. Pertama, restrukturisasi organisasi dimana kantor pusat tidak melaksanakan kegiatan operasional, sehingga fungsi pengawasan kepada unit vertikal dan pegawai lebih fokus. Kedua, penyempurnaan proses bisnis yakni, adanya built in control system dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini. Ketiga, penyempurnaan manajemen SDM (sumber daya manusia) dengan dilakukan mapping

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan fungsi-fungsi manajemen serta bentuk-bentuk kewirausahaan koperasi pada Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusqaa di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidrap. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan pendekatan empiris, dimana dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari individu-individu dan perilaku yang diamati. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen Koperasi Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa di Kabupaten Sidrap secara umum masih belum berjalan sesuai dengan aturan perkoperasian.  Fungsi perencanaan telah dilakukan namun masih terbatas pada perencanaan pengembangan bangunan toko.  Fungsi pengorganisasian masih sangat lemah, Rapat Anggota Tahunan dan Pembagian Sisa Hasil Usaha tidak dilakukan, simpanan wajib sudah tidak pernah dipungut, struktur kepengurusan dan keanggotaan tidak pernah dilakukan pembaharuan. Fungsi Penggerakan (motivating), fungsi pengawasan (controlling) dan fungsi penilaian (evaluating) masih terbatas pada usaha pertokoan saja, sedangkan pada usaha-usaha lainnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bentuk-bentuk kewirausahaan koperasi yang pernah ada antara lain usaha pertokoan santri putra dan santri putri, usaha mesin jahit, dan usaha simpan pinjam dan usaha catering.  Namun demikian saat ini usaha simpan pinjam dan usaha mesin jahit sudah tidak berjalan. Alasan tidak berjalannya usaha simpan pinjam karena sudah tidak pernah dilakukan setoran simpanan wajib sehinga modal koperasi terbatas dan tidak dapat dikelola pada usaha simpan pinjam.  Sedangkan alasan tidak berjalannya usaha mesin jahit dikarenakan mesin jahit tersebut telah rusak dan tidak produktif lagi.

This paper entitled Chinese Ethnic Communication Pattern in the Environment of Indigenous People in Lhokseumawe, Indonesia. To be used as the basis for the formulation of the research problems written in this paper, namely: how is the communication pattern of LhokseumaweChinese ethnic in the indigenous people in Lhokseumawe. So that the writer can find the communication pattern of LhokseumaweChinese ethnic in the indindigenous people in Lhokseumawe, as the writing patron the writer uses the method in this study is a qualitative research method with the aim to explain the phenomenon deeply, through a phenomenological approach. The process of data collection techniques through observation, unstructured interviews, and documentation while data analysis techniques are carried out in three ways, data reduction, displaying data, and drawing conclusions. To strengthen this research is supported by three theories, namely the theory of Symbolic Interaction, Turgic Drama theory, and Goffman'sSelf Presentation. The results of this study indicate that, the communication pattern of LhokseumaweChinese ethnic in the indigenous people in Lhokseumawe is done by cultural adaptation. Chinese ethnic communities try to find sympathy for indigenous people by promoting symbolic interaction and identity manipulation.