Analisis Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Implikasinya terhadap Kinerja Account Representative

Abstract

The objective of this research is to examine and analyze the influence of Implementation of tax administration modernization to the performance of an Account Representative at Banda Aceh Small Tax Payer Office. Types of reseach used in this reseach are verificative research or hypotesis testing research. Population in this research is 494 Corporate Taxpayers that engaged in the service provider and located in the Banda Aceh city and 84 Corporates was choosen as samples of this research. The data collection technique used is primary data obtained directly by distributing questionnaires to the respondents. Statistical hypothesis testing is done by using multiple linear regression. These results indicate simultaneously that restructuring of the organization, improvement of business processes, improving human resource management, and implementation of good governance improve significantly the performance of Account Representative at Banda Aceh Small Tax Payers Office. However, the partial restructuring of the organization variable has no effect on the performance of Account Representative at Banda Aceh Small Tax Payers Office. While the variable improvement of business process, improvement of human resource management, and implementation of good governance significant effect on the performance of Account Representative. PendahuluanTuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan, dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan. Penyempurnaan terhadap kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diperlukan agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.Hal mendasar dalam modernisasi administrasi perpajakan adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan. Dari semula berbasis jenis pajak menjadi berbasis fungsi dan lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat. Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan meliputi empat aspek. Pertama, restrukturisasi organisasi dimana kantor pusat tidak melaksanakan kegiatan operasional, sehingga fungsi pengawasan kepada unit vertikal dan pegawai lebih fokus. Kedua, penyempurnaan proses bisnis yakni, adanya built in control system dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini. Ketiga, penyempurnaan manajemen SDM (sumber daya manusia) dengan dilakukan mapping

The Impact of Remuneration and Modernization Tax Information System on Employee Performance

“…Modernization tax information system has a positive and significant effect on the performance of Malang KPP employees. The results are supported by research conducted by Saputra, Astuti and Rahardjo; Saleh and Septiyeni who stated that the application of modernization supported by the availability of adequate facilities and infrastructure would help employee performance [17,18]. Modernization of the taxation information system is needed to improve the ability of the Directorate General of Taxes to oversee the implementation of the applicable tax provisions with the principles of Good Governance.…”

Evaluasi Penerapan Metode Segmentasi Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung

“…Konsekuensi diterapkannya sistem self assessment adalah penerimaan pajak menjadi sangat tergantung pada kepatuhan wajib pajak dan wajib pajak cenderung melihat pajak sebagai beban yang harus diminimalisir (Suyanto & Pratama, 2018). Sistem self assesment meningkatkan risiko terjadinya penghindaran pajak atau bahkan penggelapan pajak (Suyati, 2013;Saleh & Septiyeni, 2014;Saputra, Rifa, & Rahmawati, 2015;Christensen, Dhaliwal, Boivie, & Graffin, 2015;Kubick, Lynch, Mayberry, & Omer, 2016;dan Granda, 2021).…”

Analisis Kinerja Account Representative (Ar) Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Manado

“…keadaan ini dapat dilihat juga dari dibentuknya salah satu Sistem Administrasi Perpajakan AR yang menjalankan tugas dan fungsinya melayani penyelesaian hak wajib pajak dan pengawasan terhadap wajib pajak serta tugas konsultasi, apabila wajib pajak mengalami kesulitan atau membutuhkan informasi lainnya terkait pelaksanaan hak dan kewajiban dari wajib pajak. Sehingga, fungsi dari AR sebagai penghubung atau mediator antara KPP dengan wajib pajak (Saleh, 2014).…”