enyelenggaraan urusan lingkungan hidup yang di dalamnya termasuk kewenangan penegakan hukum terhadap perizinan lingkungan telah menjadi kewenangan daerah, khususnya daerah otonom yaitu kabupaten/kota berdasarkan UUPPLH. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat penegakan hukum yang bersifat sentralistik. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah: Pertama, bagaimana hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penegakan hukum atas ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Kedua, apakah dalam hubungan wewenang tersebut telah menerapkan asas otonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifat setara dan seimbang dimana wewenang keduanya diperoleh secara atribusi melalui UU PPLH meski terdapat dua norma hukum, yaitu Pasal 73 dan Pasal 77 UU PPLH yang memberikan wewenang kepada pemerintah pusat untuk mencampuri wewenang pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi. Kedua, berlakunya ketentuan dalam Pasal 73 dan Pasal 77 UU PPLH yang bersifat mencampuri tersebut tanpa adanya batasan dan ukuran apa saja yang termasuk ke dalam pelanggaran serius dan hanya mendasarkan pada anggapan Pemerintah Pusat semata mengakibatkan asas otonomi daerah belum dapat secara maksimal diterapkan. Kata kunci: asas otonomi daerah; penegakan hukum; izin lingkungan.
MANUSCRIPT INFOThe purpose of this study is to find out and analyze how the legality of BPJS Health membership arrangements is a condition of public service. The research method used covers, first, this type of research is normative juridical research which is based on primary and secondary legal materials. Second, the review is carried out using a conceptual approach (conceptual approach) and statutory approach (statute approach). Third, this research is a library research. The results of this study state that administrative sanctions in the form of not providing public services because they are not registered as BPJS participants have fulfilled the legality principle, because they have been regulated in Article 17 of the BPJS Law which is then regulated further in PP 86 Number 2013, while Presidential Instruction 1 of 2022 is a guideline that apply internally to implement the two regulations. However, in accordance with the principle of legality, based on the attribution of authority granted by Article 17 paragraph ( 5) of the BPJS Law, PP 86 Number 2013 only regulates the procedure for imposing administrative sanctions, does not regulate the determination of membership in the JKN program as a requirement for obtaining public services as well as mentioning the types of The types of public services referred to, and both of these things should be regulated in law.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.