AIM: The purpose of the study was to know the regulation on halal and health guarantee of Indonesian snacks such as cilok (tapioca balls), grilled meatballs, meatball and chicken noodles, dawet drink (traditional drink from rice flour and coconut milk), crackers, and grass jelly drink. Such snacks and drinks are loved by all levels of society in Indonesia and are often sold by street vendors in various places. METHOD: This research uses a juridical-sociological approach, by analyzing the primary source of data, which is by directly observing, interviewing, and educating the society and the small-scale sellers on the important sense of the halal product and the halal product certification. Apart from that, the primary data are the Law No. 8 of 1999 on the Consumer Protection, the Law No. 33 of 2014 on the Halal Product Guarantee, and the Governmental Decree No. 31 of 2019 on the Halal Product Certification. RESULTS: The realization of consumer protection requires good coordination between the government and/or regional governments, business actors, and the community as consumers. The need for halal and healthy products is not only for Muslim communities but also for non-Muslim communities, because halal products are certainly guaranteed of the products’ hygiene and safety. CONCLUSION: There is still a lack of understanding and compliance by the small business owners on the halal and healthy products from the manufacturing process up to the distribution of the products to the public.
Mahkamah Agung melakukan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan perdata, yaitu dengan dikeluarkannya Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa wanprestasi atau cidera janji dengan nilai sengketa maksimal adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Diselesaikan dengan tenggang waktu maksimal adalah 1 bulan (25 hari kerja). Setiap persidangan yang berlangsung harus dihadiri kedua belah pihak dan atau kuasanya yang bersengketa. Sedangkan hakim yang memeriksa perkara adalah hakim tunggal bukan majelis. Bila di telaah dari asas-asas hukum acara perdata, baik dalam HIR, UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maupun UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan terhadap asas-asas hukum acara perdata.
Tindak pidana korupsi memiliki dampak yang membahayakan bagi kehidupan bangsa. Bahkan masalah pengentasan korupsi ini belum bisa teratasi hingga sekarang, apalagi di tahun politik ini banyak mantan napi korupsi yang maju dalam kontes politik. Hal ini menyebabkan berbagai polemik ditengah masyarakat. Apakah dengan diloloskannya mantan napi ini memberikan keadilan bagi demokrasi di Indonesia dan juga apakah dengan diloloskannya mantan napi korupsi sebagai caleg bisa memberikan kemajuan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia atau malah sebaliknya. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menelaah pro kontranya mantan narapidana untuk menjadi caleg. Jenis penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan literature dan peraturan perundang-undangan, dengan analisis data secara deduktif. Hasil analisis ditinjau dari teori keadilan John Rawls, telah sesuai dengan HAM dan UU Pemilu, jadi UU Pemilu memberi ruang bagi caleg mantan narapidana korupsi untuk dapat dipilih. Sedangkan ditinjau dari teori moralitas Immanuel Khan, hal ini menyebabkan masyarakat dilema karena di satu sisi para eks koruptor terpenuhi hak pilihnya namun apakah nantinya mereka jika terpilih dapat mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat yang menjunjung kredibilitas, kejujuran, dan memberikan dampak yang positif dalam memajukan bangsa ini.
Many developed countries with a majority of non-Muslim population have advanced to introduce the country as a country supporting halal products, which are good from food products, medicines, cosmetics and tourism products. Businesses in Indonesia must learn from the majority of non-Muslim countries such as Thailand, South Korea, Mexico, Japan and Spain. Demographically the Muslim population in the country is relatively minimal, but the awareness of businesses towards the needs of the global industry is very high. Lately, halal products are considered as a very potential market. The existence of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee and regulated in Government Regulation Number 31 of 2019 concerning certification of halal products, is a breath of fresh air for the acceleration of halal products in Indonesia to be able to compete on the world stage. Indonesia has natural diversity that can be promoted for halal and cultural tourism with a variety of foods and tastes manifested in a variety of typical snacks products that number in the thousands. Referring to BPS data, the food and beverage industry is one of the reliable manufacturing sectors. The important role of this strategic sector can be seen from its consistent and significant contribution to Gross Domestic Product (GDP) over the past five years. This number is predicted to increase along with the awareness of business actors to register their halal legalization. This study aims to see the Indonesian people have legal awareness to use halal products to support the halal industry in Indonesia and see the awareness of businesses in Indonesia that halal products in the industrial era 4.0 is now a must. With the PP No. 31 of 2019 apparently not all business operators in Indonesia have registered their products to have halal label certification.
Pelaksanaan Kuliah Pengabdian masyarakat atau dikenal dengan KPM yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) IAIN Ponorogo tidak hanya dalam bidang pendidikan, namun juga KPM dari kelompok 43 dan kelompok 44 di Dusun Krajan dan Dusun Kiringan Desa Karanglo Kidul. Kecamatan Jambon. Kabupaten Ponorogo menggunakan sistem Asset Based Community – driven development (ABCD) adalah pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan memfokuskan pada aset yang dimiliki masyarakat, dengan memiliki tujuh prinsip pengembangan masyarakat berbasis asset. Semua punya potensi (specialized potention), Partisipasi (Participation), Kemitraan (Partnership), perilaku positif (Positive behaviour), Berasal dari dalam masyarakat (indogenous), Mengarah pada sumber energi (Heliotropic). Memanfaatkan asset yang ada yakni melimpahnya pohon singkong maka pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui KPM mengadakan pelatihan pembuatan Kue putu ayu dan nugget dari bahan singkong, KPM juga mengadakan pelatihan hasta karya dari bekas air gelas mineral dan Koran bekas. Tujuannya warga Dusun Krajan dan dusun Kiringan di desa Karanglo Kidul dapat mengembangkan hasil perkebunan singkong dan dapat mengurangi limbah bekas dari air mineral dan koran yang ada di lingkungan desa krajan sehingga kesejahteraan meningkat.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.