Hubungan antara suami dengan isteri seharusnya dilandasi dengan nuansa yang harmonis dan bahagia, tetapi pada kenyataanya isteri sering menghadapi tindakan kekerasan oleh suami. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ideal terhadap perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa konsep pencegahan KDRT yang mana isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ternyata masih menjadi problematis setelah adanya pengaturan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, untuk itulah harus dibentuk sebuah sistem pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang ideal, diantaranya yaitu dengan membentuk kaidah sistem pencegahan dan menyediakan rumah perlindungan yang aman. Kesimpulan penelitian ini yaitu konsep yang ideal yaitu membentuk konsep kaidah hukum sistem pencegahan pada setiap orang atau manusia, yang mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja membiarkan seorang dalam keadaan terancam fisik, psikis, seksual atau terlantar, karena kekerasan fisik maupun verbal, atau membiarkan seorang dalam keadaan luka, sengsara, atau menderita akibat kekerasan fisik, sedangkan menurut hukum yang berlaku ia wajib memberi laporan kepada RT atau RW atau kepala desa atau lurah atau polisi, akan diberikan sanksi hukuman.
Tentara Nasional Indonesia ( TNI) dalam prakteknya sering lalai dalam menjalanakan tugasnya, untuk dapat diketahui adanya oknum anggota TNI yang melakukan tindakan tidak terpuji dan bahkan melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta hukum yang berlaku. Ada dua bentuk pelanggaran yang terdapat di dalam TNI, yakni diantaranya yang pertama berupa pelanggaran melarikan diri dari tugas yang diembannya atau dengan kata lain disebut sebagai “Disersi”, dan yang kedua adalah pelanggaran melawan perintah atasan “Insubordinasi”. Yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah bentuk pelanggaran yang kedua yakni melawan perintah atasan atau disebut dengan kata lain sebagai “insubordinasi”. Dasar Hukumnya terdapat pada ketentuan Peraturan Perundangan mengenai Hukum Pidana Militer, yaitu pada Wetboek Van Militair Strafrecht (stbl. 1934 Nr. 167 jo UU No. 39 Tahun 1947) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kasus Insubordinas yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar, dimana Majelis Hakim berpendapat, mempertimbangan dan memutuskan bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan yang mengakibatkan luka” merupakan tujuan dan kehendak dari si pelaku sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.