Pela-Gandong could be seen as an alliance among two or more villages in Central Maluku territory. Pela-Gandong, besides as brotherhood and friendship among them,this alliance also shared common purpose of cooperation and collective security. Conflict in the beginning of 1999 draws up public attention to the effectiveness of the principles which contains in pela-gandong alliance. Important question come forward because of the plurality condition among current Indonesian society. Should pela-gandong principles nowadays, still playing role to develope social, economy and cultural life of Maluku traditional society? The purpose of this writings is to find out the weaknesses of pela-gandong alliance(s). Based on this, it should offers some suggestion how to strengthening the principles of pela-gandong alliance into the state and the social life in Indonesia.
Tentara Nasional Indonesia ( TNI) dalam prakteknya sering lalai dalam menjalanakan tugasnya, untuk dapat diketahui adanya oknum anggota TNI yang melakukan tindakan tidak terpuji dan bahkan melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta hukum yang berlaku. Ada dua bentuk pelanggaran yang terdapat di dalam TNI, yakni diantaranya yang pertama berupa pelanggaran melarikan diri dari tugas yang diembannya atau dengan kata lain disebut sebagai “Disersi”, dan yang kedua adalah pelanggaran melawan perintah atasan “Insubordinasi”. Yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah bentuk pelanggaran yang kedua yakni melawan perintah atasan atau disebut dengan kata lain sebagai “insubordinasi”. Dasar Hukumnya terdapat pada ketentuan Peraturan Perundangan mengenai Hukum Pidana Militer, yaitu pada Wetboek Van Militair Strafrecht (stbl. 1934 Nr. 167 jo UU No. 39 Tahun 1947) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kasus Insubordinas yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar, dimana Majelis Hakim berpendapat, mempertimbangan dan memutuskan bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan yang mengakibatkan luka” merupakan tujuan dan kehendak dari si pelaku sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
Pela-Gandong could be seen as an alliance among two or more villages in Central Maluku territory. Pela-Gandong, besides as brotherhood and friendship among them,this alliance also shared common purpose of cooperation and collective security. Conflict in the beginning of 1999 draws up public attention to the effectiveness of the principles which contains in pela-gandong alliance. Important question come forward because of the plurality condition among current Indonesian society. Should pela-gandong principles nowadays, still playing role to develope social, economy and cultural life of Maluku traditional society? The purpose of this writings is to find out the weaknesses of pela-gandong alliance(s). Based on this, it should offers some suggestion how to strengthening the principles of pela-gandong alliance into the state and the social life in Indonesia.
Penelitian mempunyai tujuan jangka panjang yaitu untuk untuk mengetahui dan mengkaji penerapan diversi dalam penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas oleh anak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat kajian deskriptif analisis kualitatif. Hasil dan pembahasan menjelaskan penanganan perkara anak berhadapan hukum terutama pada penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Penyidik Polri khususnya Penyidik Kecelakaaan Lalulintas (Lakalantas) tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berbagai aturan peraturan pendukung lainnya baik secara formal maupun informal yaitu secara formal dengan berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dengan mengedepankan prinsip- prinsip keadilan restoratif sehingga tercapainya diversi, dan secara informal dengan mengedepankan konsep restorative justice terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.