Deed of Recognition of Debt is a deed that is generally made by the notary public, followed by binding guarantees that are attached (accessoir) the main agreement. In practice, the Deed of Recognition of Debt can be transferred to another party who is willing to buy it, so that The Sale and Purchase Agreement of Rights to Cessie and Agreements of Transfer of Rights to Cessie is notarized made. The last party who has the cessie rights sometimes does not get his rights because the debtor is no longer known to exist. That is why the party who has the cessie rights claims it to District Court so that it can be determined as the owner of the object of collateral. This case happened at the North Jakarta District Court No. 123/Pdt.G/2018/PN. JKT.UTR where the Panel of Judges decided that the Court's Decision could be a substitute of the land deed sell and purchase based on the sale and purchase agreement of rights to cessie and agreements of transfer of rights to cessie. This court decision is certainly a new legal breakthrough, especially in the notarial and land affairs fields. This type of research is normative with qualitative data analysis, and concluding deductive means. Based on the author's analysis, The Sale and Purchase Agreement of Rights to Cessie and Agreements of Transfer of Rights to Cessie is valid is authentic deeds that are valid and in accordance with applicable law. The public notaries also run their authority properly, so that the deeds have fulfilled the external, formal, and material aspects. Land deed officer who will make the deed on Land Certificate Number. 5217/Bojongnangka has been protected by law because the Land deed officer is obliged to obey the Decision of the Panel of Judges as the competent general authority, and the land deed officer only run his authority after the Land Office of Tangerang Regency has processed the owner's name change of initials TN to SS.
Sertipikat hak atas tanah yang diatur di dalam Undang-undang Pokok Agraria ("UUPA") merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan menjadi suatu alat bukti yang kuat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan tanah yang dapat digunakan oleh masyarakat, mengakibatkan banyaknya sengketa terkait dengan kepemilikan hak atas tanah. Salah satu permasalahan yang banyak terjadi adalah mengenai sertipikat ganda atas sebidang tanah atau sebagian dari beberapa bidang tanah. Munculnya sertipikat ganda menjadi permasalahan yang mengancam setiap pemilik hak atas tanah dimana hal ini dapat disebabkan oleh maladministrasi maupun oleh perbuatan pidana. Badan Pertanahan Nasional (“BPN”) sebagai lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pertanahan nasional sudah seharusnya bertanggungjawab sehubungan dengan sengketa pertanahan, khususnya terkait dengan sertipikat ganda. Di samping itu diperlukan adanya perlindungan hukum oleh Negara untuk para pemegang hak atas tanah agar para pemegang hak atas tanah tidak tercederai haknya. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian akan dituangkan dalam bentuk eksplanatoris-analitis dimana dimana penulis menjelaskan duduk perkara dalam kasus posisi dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, lalu menganalisis kesesuaian antara permasalahan yang terjadi dengan aturan atau teori yang berlaku tersebut. Kata Kunci: Sengketa Tanah, Sertipikat Ganda, Perlindungan Hukum.
Notaris sebagai Pejabat Umum merupakan Profesi untuk memberikan pelayana secara hukum kepada Masyarakat, Notaris yang telah diangkat oleh Negara berwenang untuk membuat alat bukti ataupun surat yang sah di mata Hukum. Alat bukti yang sah dibuat oleh Notaris berbentuk Akta Otentik atau Akta Notaris, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna di mata hukum. Oleh karena itu Peran Notaris dalam pembuatan Akta Otentik sangatlah penting bagi kebutuhan masyarakt banyak yang merupakan dokumen negara. Oleh sebab itu diperlukan prinsip kehat-hatian dapat menjalankan tugas sebagai seorang Notaris. Permasalahannya adalah bagaimana seorang Notaris melahirkan akta autentik yang sah dan tidak berlawan dengan hukum, Bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum atas pembatalan akta yang dibuatkan karena tidak sah dan melawan hukum?, Apakah akibat hukum atas pembatalan akta autentik yang dibuat oleh Notaris tidak sah dan melawan hukum ? Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian ini ialah normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, pengumupulan data studi kepustakaan, dan analisi data kualitatif serta penarikan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan dari penulis ini menyebutkan bahwa (1) Seorang Notaris melahirkan Akta Autentik yang sah dan tidak berlawan dengan hukum dengan memilik kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang sempurna dan mengikat , (2) Sebagai seorang Notaris harus memiliki sikap tanggung jawab atas atas yang telah dibuatnya , apabila suatu saat terjadi sengketa atau kesalahan pelanggaraan atas akta yang dibuatnya maka Notaris harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya. dan (3) Semua dokumen akta-akta dibuat oleh Notaris dan PPAT X Kota Tangerang batal demi hukum atau setidak-tidaknya cacat yuridis dan bertentangan dengan hukum. Kata Kunci : Pembatalan Akta Notariil, Notaris , Tanggung Jawab Notaris.
The making of the sale and purchase deed is carried out by the parties, but in its implementation problems arise when one of the parties feels aggrieved, causing a dispute. The purpose of this study is the certificate of the object of the dispute which was carried out illegally and against the law (Study of Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 664/pdt.g/2019/PN.TNG). This research uses juridical normative research. The results of the study indicate that legal rights to land can only be carried out with a deed made before the PPAT officers to then start with the National Land Agency (BPN). If a land is found to be disputed in court (the object of the lawsuit), then the BPN through the PPAT is required not to continue making deed in writing to the interested parties. This is in accordance with Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration Article 39 paragraph (1) letter f. The form of civil sanctions against notaries is compensation, and default can also be against acts that violate the law. The types of administrative sanctions are verbal warning, written warning, temporary dismissal, respectful dismissal, dishonorable discharge. Regarding the crime of forging letters, namely Article 263, Article 264, and Article 266 of the Criminal Code.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.