Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi saksi tindak pidana gratifikasi dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya ideal peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) dalam melindungi saksi tindak pidana gratifikasi di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data/ informasi melalui pertama, bahan pustaka primer yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru (mutakhir), pengertian baru dan fakta baru yang diketahui maupun gagasan atau ide. kedua bahan pustaka sekunder yang berisikan informasi tentang bahan primer. Hasil temuan penelitian, (1) Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi masih belum efektif disebabkan oleh masalah Internal dan Eksternal LPSK. Faktor internal; kurangnya Professionalitas TIM LPSK dalam menjalankan tugas melindungi saksi/pelapor tindak pidana gratifikasi , kurangnya sinergisitas dalam sekretariat LPSK sebagai tim kerja dalam melindungi saksi tindak pidana gratifikasi, kurangnya biaya/ anggaran akan ketersedian dukungan finansial yang memadai dalam melindungi saksi tindak pidana gratifikasi. Faktor Eksternal; Kurangnya hubungan yang bersinergi dan kerjasama yang kuat antara lembaga penegak hukum, instansi pemerintah yang terkait, organisasi masyarakat, dan pihak swasta sehingga dalam memberikan perlindungan dan rasa aman baik dalam tekanan psikis maupun fisik belum efektif, belum adanya LPSK didaerah-daerah sehingga dalam penanganan perlindungannya masih terkesan lambat dan tidak efektif karena segala proses perlindungan masih terpusat di jakarta. (2) Upaya Ideal Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi dimasa mendatang adalah adanya rumusan dan penjelasan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 tahun 2006 dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyangkut saksi dan mengatur tentang Saksi Gratifikasi pada bagian tersendiri, Pasal 5 tentang hak saksi dalam pemeriksaan dilakukan terpisah dengan terdakwa, Pasal 29 sampai Pasal 31 direvisi agar permohonan dan persetujuan saksi gratifikasi tidak dalam proses yang lama, jaminan pemberian perlindungan terhadap saksi tindak pidana gratifikasi tidak hanya dalam proses peradilan saja, melainkan juga setelah proses peradilan selesai. LPSK lebih meningkatkan sinergitas dan kerjasama terhadap lembaga penegak hukum, instansi pemerintah terkait, ormas, pihak swasta dan masyarakat baik dalam melindungi saksi/pelapor tindak pidana gratifikasi maupun mendapatkan informasi dari saksi/pelapor dugaan tindak pidana gratifikasi. Dibentuknya LPSK di daerah-daerah serta adanya sosialisasi tentang eksistensi LPSK khususnya dalam melindungi saksi tindak pidana gratifikasi sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kepastian perlindungan yang jauh dari ancaman dan intimidasi bagi saksi/pelapor tindak pidana gratifikasi.
Development of village fund management is very much needed by the community so that it can be enjoyed by all levels of society in the villages. The seriousness of the government in developing villages is evidenced by the start of allocation of the Village Fund budget for 2015. The allocation of the Village Fund is mandated by Law (Law) Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation (PP) Number 6 of 2014 concerning Village Funds Sourced from STATE BUDGET. The regulation explained that the administration of the village government adheres to the principle of decentralization and the task of assistance. The principle of decentralization raises village internal funding (Desa APBD), while the principle of co-administration provides an opportunity for Villages to obtain funding sources from the government above it (APBN, Provincial APBD, Regency / City APBD). This study aims to observe what the development of village funds looks like, how they are implemented and the impact of the use of village funds in supporting development activities and community empowerment. The research method used is a qualitative research method that relies on observing places, actors and activities in Konawe Selatan Regency, Southeast Sulawesi Province, which was chosen as a case study. Initial observations show that the Village Fund does not have significant results in improving the welfare of the community. These indications are evident in the welfare of the community which has not improved with the existence of the village fund. Therefore it is necessary to develop a good management of village funds to improve the welfare of rural communities, especially in Konawe Selatan District. The output to be achieved is the scientific publication with ISSN Online and the level of technological Readiness that will be achieved 1-3.
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ialah untuk mengetahui pemenuhan persamaan perlakuan dalam penerbitan surat izin usaha pada Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan persamaan perlakuan dalam penerbitan surat izin usaha pada Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu secara yuridis melihat Peraturan Walikota Kendari Nomor: 57 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Kota Kendari, kemudian di lihat secara empiris yaitu proses pelayanan perizinan usaha di lapangan berdasarkan Peraturan tersebut diatas. Hasil dalam penelitian ini Pemenuhan Persamaan Perlakuan Dalam Penerbitan SITU Pada BPPP Kota Kendari. Dari hasil penelitian serta anlisa mendalam maka dapat disimpulkan bahwa ada bentuk-bentuk diskriminasi dalam penerbitan SITU oleh BPPP Kota Kendari, seperti berbedanya waktu, biaya dan mekanisme pengurusan pada tiap orang yang mengurus surat izin tempat usaha SITU. Tindakan diskriminasi tersebut karenakan adanya unsur kekerabatan dalam mendahulukan pemberian pelayanan yang seiring berjalanya waktu berkembang dimanfaatkan oknum BPPP Kota Kendari dalam mencari keuntungan sendiri, dengan meberikan fasilitas khusus dalam pelayanan dengan syarat melakukan pembayaran yang lebih dari Ketentuan, hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Kendari No. 1547 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kota Kendari, Pasal 6. Kemudian Faktor yang Mempengaruhi tidak Terpenuhinya Pemenuhan Persamaan Perlakuan Dalam Penerbitan SITU Pada Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari yang Penulis Simpulkan Anatar Lain, Kurangnya Pengawasan Kinerja, Kurangnya Pembinaan Sumberdaya Manusia, Keterbatasan Sumberdaya Manusia, Serta Minimnya Respon terhadap Pengaduan Masyrakat.
:The focus of the study in this research is the implementation of the provisions of Article 35 of Law No. 46 of 2009 concerning Corruption Courts Contrary to the Expectations of Fast, Simple and Low Cost Judicial Principles for Corruption Courts at the Regency/City Level. This study aims to examine and analyze the subject matter, namely analyzing the problems of implementing the provisions of Article 35 of Law Number 46 Year 2009 concerning the court of corruption at the district/city level. To analyze the policy concept so that the judicial process for corruption at the district/city level can reflect the expectations of the principles of simple, fast and low-cost justice. To discuss these problems, the type of research used by the author is that this research is structured as "normative" research, namely research that is used to examine various positive legal provisions and general legal principles, in order to obtain scientific truth on the discussion of legal issues being studied. . Based on the results of the research, the implementation of the establishment of the criminal justice system for corruption in each district was not in accordance with what was expected. This means that what is expected with the reality that occurs does not match. Because until now the implementation of article 52 paragraph (2) has not materialized. The impact is that there are difficulties in the process of handling cases that must be resolved by the Corruption Crime Court and the increasing number and accumulation of cases, in addition to the long distance constraints from the corruption courts, a small budget, an average staff of only 2 public prosecutors. so that the settlement of corruption cases that are carried out becomes slow, this is certainly not in accordance with the principles of fast, simple and low-cost justice.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.