Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi saksi tindak pidana gratifikasi dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya ideal peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) dalam melindungi saksi tindak pidana gratifikasi di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data/ informasi melalui pertama, bahan pustaka primer yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru (mutakhir), pengertian baru dan fakta baru yang diketahui maupun gagasan atau ide. kedua bahan pustaka sekunder yang berisikan informasi tentang bahan primer. Hasil temuan penelitian, (1) Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi masih belum efektif disebabkan oleh masalah Internal dan Eksternal LPSK. Faktor internal; kurangnya Professionalitas TIM LPSK dalam menjalankan tugas melindungi saksi/pelapor tindak pidana gratifikasi , kurangnya sinergisitas dalam sekretariat LPSK sebagai tim kerja dalam melindungi saksi tindak pidana gratifikasi, kurangnya biaya/ anggaran akan ketersedian dukungan finansial yang memadai dalam melindungi saksi tindak pidana gratifikasi. Faktor Eksternal; Kurangnya hubungan yang bersinergi dan kerjasama yang kuat antara lembaga penegak hukum, instansi pemerintah yang terkait, organisasi masyarakat, dan pihak swasta sehingga dalam memberikan perlindungan dan rasa aman baik dalam tekanan psikis maupun fisik belum efektif, belum adanya LPSK didaerah-daerah sehingga dalam penanganan perlindungannya masih terkesan lambat dan tidak efektif karena segala proses perlindungan masih terpusat di jakarta. (2) Upaya Ideal Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi dimasa mendatang adalah adanya rumusan dan penjelasan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 tahun 2006 dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyangkut saksi dan mengatur tentang Saksi Gratifikasi pada bagian tersendiri, Pasal 5 tentang hak saksi dalam pemeriksaan dilakukan terpisah dengan terdakwa, Pasal 29 sampai Pasal 31 direvisi agar permohonan dan persetujuan saksi gratifikasi tidak dalam proses yang lama, jaminan pemberian perlindungan terhadap saksi tindak pidana gratifikasi tidak hanya dalam proses peradilan saja, melainkan juga setelah proses peradilan selesai. LPSK lebih meningkatkan sinergitas dan kerjasama terhadap lembaga penegak hukum, instansi pemerintah terkait, ormas, pihak swasta dan masyarakat baik dalam melindungi saksi/pelapor tindak pidana gratifikasi maupun mendapatkan informasi dari saksi/pelapor dugaan tindak pidana gratifikasi. Dibentuknya LPSK di daerah-daerah serta adanya sosialisasi tentang eksistensi LPSK khususnya dalam melindungi saksi tindak pidana gratifikasi sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kepastian perlindungan yang jauh dari ancaman dan intimidasi bagi saksi/pelapor tindak pidana gratifikasi.
Perkembangan teknologi informasi di satu sisi membawa hal yang positif namun di sisi lain juga membawa hal negatif kepada masyarakat. Dampak positifnya adalah memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya. Sedangkan, dampak negatifnya salah satunya adalah memudahkan orang untuk melakukan kejahatan di dunia maya yang sering dikenal sebagai cyber crime.Bebagai bentuk Cyber Crime yang sering kali terjadi menimbulkan kerugian tidak hanya materiil tetapi juga mental spiritual. Cyber Crime yang berdampak terhadap mental spiritual, psikis adalah Cyber Crime dibidang kesusilaan seperti cyber sex dan cyber (child) pornography.
The legality of the participation of East Kolaka Regency in the election of regent and deputy regent in Kolaka Regency is based on KPU Circular Number 162/KPU/III/2013 dated March 18 2013 and Letter of the Minister of Home Affairs Number 270/3568/Sj dated July 9 2013 which has been its validity was recognized by the Constitutional Court through the Constitutional Court Decision Number 134/PHPU.D-XI/2013 concerning the East Kalimantan Election Dispute and the Constitutional Court Decision Number 169/PHPU.D-XI/2013 concerning the Kolaka Regency Election Dispute and the legal consequences of the participation of the Kolaka district Timur in the election of the regent and deputy regent in Kolaka district against the election results as the basis for the emergence of legal action from one of the candidate pairs for the Regent and Deputy Regent of Kolaka at the Constitutional Court in decision Number 169/PHPU.D-XI/2013 concerning the Kolaka District Election Dispute.
This study aims to analyze the Binding Power of the Panwaslu's Decision in the dispute resolution trial for the parties, and to analyze whether the KPUD violates the law if it does not implement the Panwaslu's decision in the Settlement of Pilkada Disputes. This study uses a normative legal research type, in this case it is intended to conduct an assessment of the legal basis and legal doctrine related to the Binding Power of the Decisions of the Election Supervisory Committee in the Settlement of Regional Head Election Disputes. The legal material analysis technique used is prescriptive, in which the author provides a formulation of the concept of applying the rules of norms that can be used to solve the problems at hand. From this research, it can be seen that the binding power of the Panwaslu Decision in the settlement of regional election disputes based on Article 144 paragraph (1) of Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 Regarding the Election of Governors, Regents, and Mayors to become a law, it is binding. So that it is clear to get legal certainty for the parties to the dispute, the administration, and the organizers. As well as requiring the KPU to carry out or follow up on the Panwaslu's decision, this is also regulated in Article 144 paragraph (2) of Law Number 10 of 2016, so that as a legal state that adheres to and is based on law, the KPU is obliged to comply with what is said. written in the rules. As part of the State Administration Officials and Election Organizers, the KPU is obliged to carry out the decision. And of course, sanctions must be given if they do not carry out the decision, because the KPU can be said to have violated the law.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.