Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi saksi tindak pidana gratifikasi dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya ideal peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) dalam melindungi saksi tindak pidana gratifikasi di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data/ informasi melalui pertama, bahan pustaka primer yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru (mutakhir), pengertian baru dan fakta baru yang diketahui maupun gagasan atau ide. kedua bahan pustaka sekunder yang berisikan informasi tentang bahan primer. Hasil temuan penelitian, (1) Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi masih belum efektif disebabkan oleh masalah Internal dan Eksternal LPSK. Faktor internal; kurangnya Professionalitas TIM LPSK dalam menjalankan tugas melindungi saksi/pelapor tindak pidana gratifikasi , kurangnya sinergisitas dalam sekretariat LPSK sebagai tim kerja dalam melindungi saksi tindak pidana gratifikasi, kurangnya biaya/ anggaran akan ketersedian dukungan finansial yang memadai dalam melindungi saksi tindak pidana gratifikasi. Faktor Eksternal; Kurangnya hubungan yang bersinergi dan kerjasama yang kuat antara lembaga penegak hukum, instansi pemerintah yang terkait, organisasi masyarakat, dan pihak swasta sehingga dalam memberikan perlindungan dan rasa aman baik dalam tekanan psikis maupun fisik belum efektif, belum adanya LPSK didaerah-daerah sehingga dalam penanganan perlindungannya masih terkesan lambat dan tidak efektif karena segala proses perlindungan masih terpusat di jakarta. (2) Upaya Ideal Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi dimasa mendatang adalah adanya rumusan dan penjelasan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 tahun 2006 dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyangkut saksi dan mengatur tentang Saksi Gratifikasi pada bagian tersendiri, Pasal 5 tentang hak saksi dalam pemeriksaan dilakukan terpisah dengan terdakwa, Pasal 29 sampai Pasal 31 direvisi agar permohonan dan persetujuan saksi gratifikasi tidak dalam proses yang lama, jaminan pemberian perlindungan terhadap saksi tindak pidana gratifikasi tidak hanya dalam proses peradilan saja, melainkan juga setelah proses peradilan selesai. LPSK lebih meningkatkan sinergitas dan kerjasama terhadap lembaga penegak hukum, instansi pemerintah terkait, ormas, pihak swasta dan masyarakat baik dalam melindungi saksi/pelapor tindak pidana gratifikasi maupun mendapatkan informasi dari saksi/pelapor dugaan tindak pidana gratifikasi. Dibentuknya LPSK di daerah-daerah serta adanya sosialisasi tentang eksistensi LPSK khususnya dalam melindungi saksi tindak pidana gratifikasi sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kepastian perlindungan yang jauh dari ancaman dan intimidasi bagi saksi/pelapor tindak pidana gratifikasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana Illegal Logging yang dilakukan dikawasan Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe dalam putusan Nomor : 46/Pid.B/LH/2021/PN Unh. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan metode pendekatan kasus (case approach) dan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Unaaha dengan mengambil berkas salinan putusan Nomor : 46/Pid.B/LH/2021/PN Unh. Selain itu, penulis juga mewawancarai Hakim di Pengadilan Negeri Unaaha. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan pertama, penerapan hukum terhadap dalam perkara tindak pidana illegal logging studi kasus Putusan Nomor : 46/Pid.B/LH/2021/PN Unaaha yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan yaitu memanen, atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari penjabat berwenang. kesimpulan kedua bahwa dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana illegal logging studi putusan Nomor : 46/Pid.B/LH/2021/PN Unaaha. hakim tidak mempertimbangkan saudara terdakwa masih tinggal di sekitar Kawasan hutan yang dimana didalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pengrusakan Hutan penjatuhan hukuman pidana bagi orang perseorangan dibedakan menjadi dua yaitu terdakwa yang tinggal diluar kawasan hutan dan terdakwa yang tinggal di sekitaran kawasan hutan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kekerasan seksual di Kabupaten Konawe serta mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Konawe terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empirik, adapun lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Konawe khususnya Polres Konawe dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data yakni, penelitian lapangan berupa wawancara atau tanya jawab langsung kepada pihak terkait yaitu aparat Kepolisian Resort Konawe, metode selanjutnya, yaitu mengumpulkan dan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini, yaitu disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab anak melakukan kekerasan seksual di Kabupaten Konawe terdiri atas 4 (empat) faktor, yaitu faktor pergaulan bebas, faktor Rendahnya pendidikan, faktor lingkungan serta kurangnya pemahaman terhadap hukum. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Konawe adalah dengan upaya pre-emtif (pencegahan) yaitu melakukan sosialisasi terkait maraknya kekerasan seksual ke sekolah-sekolah mulai tingkat PAUD sampai dengan SMA dan bekerja sama dengan para kepala desa melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Upaya preventif (upaya pencegahan lanjutan dari upaya pre-emtif) yaitu bekerja sama dengan pemberdayaan perempuan dalam melakukan penyuluhan kepada orang tua dan anak. Dan upaya represif (penegakan hukum) adalah melalui proses hukum agar para pelaku atau calon pelaku jera untuk melakukan kejahatan, pelaku anak yang terbukti melakukan kekerasan seksual akan dititipkan di Rutan Konawe, Lembaga Pemasyarakatan koanwe atau tergantung vonis oleh hakim pengadilan.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.