Background Community-based education (CBE) is strategically important to provide contextual learning for medical students. CBE is a priority for countries striving for better primary health care. However, the CBE literature provides little curriculum guidance to enhance undergraduate medical education with the primary health care context. We aim to develop a CBE framework for undergraduate medical education (from macro, meso, and micro curriculum levels) to engage students and teachers with better, more meaningful learning, within primary health care settings. Methods We used a grounded theory methodology by interviewing eight medical educationalists and ten CBE teachers, followed with the coding process by sensitizing the concepts of ‘medical education’ and ‘primary care’, to explore any new concepts. The primary data originated from a developing country where the paradigm of high-quality primary health care is mostly unfamiliar. Three senior researchers from international associations of general practices from different countries provided validation to the results. Results We identified a new framework for a community-based educational program. The micro-curriculum should offer opportunities for small group activities, ranging from simple to complex learning, emphasizing clinical skills, leadership, and teamwork to improve self-directed and collaborative practice. Sufficient role models and constructive feedback within primary care contexts are robust facilitators. For the meso-curriculum, comprehensive coordination on teacher-training and CBE program is needed. To ensure the sustainability of the program, faculty leaders and managers should include the macro-curriculum with a national postgraduate general practice curriculum and provide strong commitment. Conclusions We designed a ‘CBE-tree’ model for the undergraduate medical curriculum. By using the CBE framework developed in this study, students and teachers may better comprehend the essential of primary health care.

Indonesia has been decentralized since 2001, and we evaluated the distribution trends of physicians, puskesmas (community health centers), hospitals, and hospital beds in 34 provinces in Indonesia for 2000 to 2014. Inequality index of Gini showed improvement of the distribution of physicians and decreased from 0.38 to 0.29. The indices in distributions of hospitals and hospital beds also decreased from 0.26 to 0.17 and from 0.25 to 0.18, respectively. However, the index in the distribution of puskesmas increased from 0.19 to 0.28. We also investigated the legislative transitions of the laws concerning health resources and found the strong affects of compulsory work laws for physicians and the increment of health budget. In the decentralization era, the local governments have some political autonomy for the development of health resources; however, the national government should monitor the nationwide distribution of health resources and advice necessary recommendations to the local governments.

Desa-desa di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara mempunyai sumber dana untuk pembangunan kesehatan bersumber APBD dan APBN, namun masalah kesehatan di Kabupaten Malinau masih tinggi. Pada tahun 2015, AKB yaitu 25 per 1000 kelahiran hidup dan AKI yaitu 229 per 100.000 kelahiran hidup. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kebijakan dana desa untuk pembangunan kesehatan di Kabupaten Malinau dari aspek konten, konteks, proses dan aktor.  Desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di 4 desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 26 responden yang terlibat dalam kebijakan dana desa. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2016 sampai januari tahun 2017.Kondisi geografis, mata pencaharian, kekerabatan dan status desa memengaruhi perspektif masyarakat dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Tidak adanya regulasi dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pembangunan kesehatan di desa menyebabkan ketimpangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Malinau. Tenaga kesehatan harus mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah kesehatan di desa. Prinsip swakelola dalam pelaksanaan kebijakan dana desa meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengurangi pengangguran. Kebijakan dana desa telah dilaksanakan di Kabupaten Malinau, tetapi pemanfaatan untuk pembangunan kesehatan belum optimal. Diperlukan advokasi kepada pemerintah pusat untuk membuat regulasi alokasi dana desa untuk kesehatan. Tenaga kesehatan harus pro aktif dalam proses penyusunan kebijakan untuk mengungkit pembangunan kesehatan di desa.Kata Kunci : dana desa, Kabupaten Malinau,  segitiga analisis kebijakan

Saat ini belum ada kuesioner skrining kekerasan terhadap anak (KtA) di Indonesia. Upaya deteksi dini dapat menurunkan kejadian KtA. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan alat skrining kekerasan terhadap anak dengan cara modifikasi dari kuesioner yang telah banyak digunakan di Negara lain, yaitu the International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)-Child Abuse Screening Tool (ICAST)-for Children (ICAST-C). Rancangan deskriptif dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas instrumen. Pertama dilakukan lima tahapan translasi dan adaptasi lintas budaya terhadap instrumen hingga didapatkan kuesioner ICAST-C versi Bahasa Indonesia. Kedua dilakukan uji coba terhadap 45 anak usia 11–18 tahun yang bersekolah di SMP dan SMA Kota Bandung. Uji korelasi Rank-Spearman dan Kuder-Richardson digunakan masing-masing untuk mengukur validitas item dan reliabilitas. Validitas item kuesioner ICAST-C versi Bahasa Indonesia sebagian besar dinilai valid kecuali pada sembilan item (Rs ≤0,3). Reliabilitas keseluruhan variabel ICAST versi Bahasa Indonesia adalah KR 0,919. Kuesioner ICAST-C versi Bahasa Indonesia mempunyai validitas item dan reliabilitas yang baik sebagai alat skrining kekerasan terhadap anakKata kunci: ICAST-C, kekerasan terhadap anak, kuesioner skrining  AbstractNowadays there is still no screening tool for violence against child in Indonesia, Early detection may decrease child abuse prevalence The objective study was to obtain a screening tool for child abuse by modifying the questionnaires that have been widely used in other countries, specifically the International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) -Child Abuse Screening Tool (ICAST) -for Children (ICAST-C). This descriptive study was begun with 5 phase of translation and adaptation across cultural of ICAST-C to establish Bahasa version. The item validity and reliability were measured by correlation Rank Spearman and Kuder-Richardson, respectively The items of ICAST-C Indonesian version were valid except on 9 items (Rs ≤0,3). The reliability of the ICAST-C Indonesian version was KR 0.919. The Indonesian versionquestionnaire of ICAST-C had a good item validity and reliability as a screening tool for child abuse.Keywords: ICAST-C, child abuse, questionnaire, screening

No abstract

ABSTRAKLatar Belakang: Kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil yang masih rendah menjadi faktor penentu AKI dan AKB. Meskipun masih banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menangani masalah tersebut, namun salah satu faktor penyebab kematian adalah ketidaktahuan ibu hamil maupun keluarga dalam mengenali tanda bahaya kehamilan, untuk menyelesaikannya pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan ibu hamil serta keluarga dengan buku kesehatan ibu dan anak (KIA). Tujuan: Penelitian bertujuan mengetahui gambaran pemanfaatan buku KIA dan pengetahuan ibu hamil mengenai tanda bahaya kehamilan di wilayah Puskesmas Jatinangor tahun 2017 Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan potong lintang, dilakukan pada tanggal 10 juni s.d 10 juli tahun 2017. Sampel penelitian adalah semua ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Jatinangor. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik total sampling dengan responden dalam kriteria inklusi berjumlah 183 responden. Pengambilan data menggunakan data primer dan sekunder. Analisa data univariat menggunakan distribusi frekuensi. Hasil: Hasil penelitian menunjukan, pemanfaatan buku KIA berdasarkan karakteristik umur lebih banyak digunakan dengan usia <20 tahun sebesar 7 orang (70%), ibu berpendidikan rendah sebanyak 57 orang (65,5%), primigravida sebanyak 46 orang (75,4%) dan ibu yang bekerja sebanyak 29 orang (70%). Sedangkan hasil pengetahuan baik berdasarkan karakteristik usia berada pada usia 20-35 sebanyak 82 orang (54,3%), ibu berpendidikan tinggi 8 orang (72,7%), primigravida sebanyak 36 orang (59,1%) dan ibu yang bekerja sebanyak 26 orang (61,98%). Kesimpulan: Dapat disimpulkan di wilayah kerja Puskesmas Jatinangor tahun 2017 responden memanfaatkan buku KIA dan memiliki pengetahuan baik. Kata kunci: pemanfaatan buku kia; pengetahuan; tanda bahaya kehamilan.ABSTRACT Background: The low public awareness about the health of pregnant women becomes the determinant factor for the death rate of maternal mortality rate and child mortality rate, although there are still many factors that must be considered to handle this problem, But one of the factors causing this death is the ignorance of pregnant mother and family in recognizing the danger sign of pregnancy, to solve it the government seeks to increase awareness and knowledge of pregnant women and families by issuing books on maternal and child health book (KIA). Objective: This study aims to find out the description of the use of maternal and child health book and knowledge of pregnant women about the danger sign of pregnancy in Jatinangor Health Center area in 2017 Method: The research method used is descriptive method with cross sectional approach conducted on 10 june s.d 10 July 2017. The sample in this research is all pregnant women in Jatinangor Health Center area. Sampling was done by total sampling technique and the respondents included in the inclusion criteria were 183 respondents. Data collection using primary and secondary data. Univariate data analysis used the f...

Fungsi keluarga merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup pasien penyakit kronis. Memiliki kualitas hidup yang baik akan mengurangi risiko terjadinya komplikasi yang dapat memperburuk keadaan. Penelitian ini untuk mengetahui hubungan fungsi keluarga dengan kualitas hidup pasien penyakit kronis degeneratif yang tergabung dalam komunitas Program Pengelolaan Penyakit Kronis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau Prolanis BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan potong lintang ini dilakukan pada bulan Januari hingga Februari 2017 dengan menggunakan kuesioner dari WHO Quality of Life - BREF (WHOQOL-BREF) dan APGAR Keluarga. Teknik pengambilan sampel adalah total sampling sebanyak 128 peserta Prolanis di Klinik Pratama Mitra Sehati yang kontrol rutin dalam 3 bulan terakhir. Pada penilaian APGAR keluarga didapatkan 52,3% peserta memiliki keluarga disfungsional sedang dan 43,8% sangat fungsional. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan bermakna antara fungsi keluarga dengan kualitas hidup peserta Prolanis (p value=0,014) sedangkan pengaruh fungsi keluarga terhadap kualitas hidup peserta Prolanis sebesar 8,8% (R2=0,088). Hal ini menjadi salah satu aspek penting bagi dokter di layanan primer agar lebih melibatkan peran fungsi keluarga dalam mengelola pasien penyakit kronis.Kata kunci: fungsi keluarga, kualitas hidup, pasien penyakit kronis degeneratif

AbstrakMasyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Sejak awal tahun 2014, pemerintah berupaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Pelayanan kesehatan tersebut tentunya harus tetap berkualitas. Peneliti bertujuan merumuskan konsep kualitas pelayanan kesehatan berdasar atas ekspektasi pasien. Desain penelitian ini adalah kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Partisipan terdiri atas 17 pasien rawat jalan peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan 7 petugas kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan dan Soreang Kabupaten Bandung, Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam selama bulan Agustus-November 2016. Pelayanan kesehatan yang berkualitas terdiri atas 11 dimensi. Dimensi sarana prasarana mengutamakan kecukupan kapasitas fasilitas. Dimensi karyawan mengutamakan kesesuaian jumlah kapasitas tenaga kerja. Dimensi pelayanan medis mengutamakan komunikasi. Dimensi pelayanan administrasi mengutamakan sistem antrian yang tertib. Dimensi keamanan pelayanan mengutamakan minimalisasi risiko bahaya. Dimensi kepercayaan menunjukkan loyalitas. Dimensi akses mengutamakan kemudahan menjangkau rumah sakit. Dimensi kesetaraan merupakan perlakuan yang sama antara pasien peserta JKN dan non-JKN. Dimensi transparansi informasi merupakan penyajian informasi yang jelas. Dimensi iur biaya mengungkapkan tidak ada penambahan biaya dalam tindakan medis maupun pengobatan. Dimensi kualitas antar bagian merupakan pelayanan yang sama di setiap titik bagian pelayanan. Pelayanan kesehatan yang berkualitas berdasar atas harapan pasien meliputi dimensi sarana prasarana, karyawan, pelayanan medis, pelayanan administrasi, keamanan pelayanan, kepercayaan terhadap rumah sakit, akses, kesetaraan, transparansi informasi, iur bayar, dan kualitas antarbagian. [MKB. 2017;49(2):102-9] Kata kunci: Ekspektasi pasien, Jaminan Kesehatan Nasional, kualitas pelayanan kesehatan Health Service Quality Concept based on Expectation of the National Health Insurance Participants AbstractCommunity has the right to receive affordable and qualified health care. Since the early 2014, the government has attempted to increase health care access through the implementation of the National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional, JKN) scheme that still requires quality health care. The aim of this study was to formulate the concept of health care quality based on patients' expection. This was a qualitative study using constructivism paradigm on 17 JKN-member outpatients and 7 health care workers of Al-Ihsan General Public Hospital and Soreang Public District Hospital, Bandung District. Data were collected through in-depth interviews during the period of August-November 2016. Quality health care consists of 11 dimensions: facility and infrastructure dimension that prioritizes on adequacy of facility capacity; employee dimension that prioritizes on the number and capacity of human resource; medical service dimension that prioritizes on communication; administrativ...