Law enforcement against criminal acts that rests on the principle of premium remedium as stipulated in Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption, which was most recently amended through Law Number 20 of 2001. As a result, this legal principle has become common sense in the process. law enforcement, so that axiologically, recovering state losses is not the goal of the law. However, imposing imprisonment is common sense. This study aims to reveal the existence of legal logic that is marginalized in the series of authoritative texts. The method used in this research is a normative juridical method using a deconstruction approach and a critical discourse analysis approach. The result of this research is an attempt to silence Article 14 in Law No. 31/1999 so that it is not implemented consistently and consistently.
The essence of legality principle is "None is punishable for doing something unless it is forbidden by law established prior to the action". Consequently Key words: Ideological Critique, ontological and axiological bases, and sine prǽvia iure AbstrakEsensi dari asas legalitas adalah seseorang tidak akan dipidana selama perbuatannya tidak dilarang oleh undang-undang pidana yang ada terlebih dahulu. Konsekuensinya, pelaku atau suatu perbuatan tidak akan dituntut kecuali undang-undang pidana melarangnya. Tujuan artikel ini mengkritsi dasar kefilsafatan asas legalitas. Sasaran utama kritik adalah landasan ontologis, kemudian landasan aksiologis asas legalitas. Dengan kritik ideologis, kritik tersebut untuk membuka dan mengangkat ke permukaan, sekaligus mengkritisi substansi dasar dan nilai dari asas legalitas. Selain itu, artikel ini juga melakukan pengujian kembali terhadap Asas legalitas. Dari landasan ontologis dan aksiologis, asas legalitas lebih mengutamakan keberadaan undang-undang pidana dibandingkan substansi tindakan yang mungkin merugikan pihak lain. Artikel ini merekomendasikan perlunya direkomendasikan asas lain yang lebih komprehensif, yaitu: "setiap kejahatan harus dipidana jika bertentangan dengan hukum pidana" atau dirumuskan dalam adagium: nullum crimen (delictum) nulla poena sine prǽvia iure poenali.
In practical terms, Principle of Legality perform the function of protection and functionality limitations. The main problems principle of legality is of the absence of protection for victims. The absence of these functions is a logical consequence of the idea of the basic principle of legality in the form of guaranteed protection of the rights of citizens, by limiting the king's power and authority of judges through the instrument of criminal law. Reasons and the main purpose of this idea is to prevent citizens from criminal justice implementation arbitrary. In the life of the law, the legality principle which should give equal protection, was not able to provide protection against the public interest. In ethical life, the legality principle as a principle of law that is supposed to be in the public interest, it turns out more priority to the interests of offenders.
Artikel ini bertujuan merekonstruksi asas ’nullum crimen sine poena legali’ (tiada kejahatan tanpa pidana berdasarkan atau menurut undang-undang pidana), sering disebut sebagai Asas Legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, untuk diharmonisasikan dengan asas ’nullum crimen sine poena’ (tiada kejahatan tanpa pidana). Makna asas ’nullum crimen sine poena legali’ adalah adanya keharusan pengaturan oleh undang-undang pidana. Keharusan pengaturan terhadap perbuatan dan pemidanaan merupakan kelemahan ontologis dalam asas ’nullum crimen sine poena legali, yaitu ketidakmungkinan penuntutan secara pidana terhadap suatu perbuatan, walaupun menimbulkan kerugian besar bagi korban, jika perbuatan tersebut tidak dilarang oleh undang-undang pidana (sebagai hukum tertulis). Makna asas ’nullum crimen sine poena’ bahwa setiap kejahatan harus dipidana, baik berdasarkan undang-undang pidana (hukum tertulis) maupun bukan berdasarkan undang-undang pidana (hukum tidak tertulis, seperti hukum yang hidup dalam masyarakat). Fokus persoalan ditujukan kepada ketiadaan perlindungan hukum terhadap korban dari perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang pidana, sebagai konsekuensi logis asas ’nullum crimen sine poena legali’ itu sendiri. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian teoritis, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari pembahasan, sebagai berikut: (a) Tidak ada perlindungan hukum bagi korban dari ’crimina extra ordinaria’; (b) gagasan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) RUU-KUHP mencakup sumber hukum pidana, hukum pidana yang harus diberlakukan, penerapan hukum pidana, dan pola pikir aparat penegak hukum; serta (c) Dalam konteks Pasal 2 ayat (1) RUU-KUHP, gasasan hukum ’nullum crimen sine poena legali’, secara koherensi, merupakan bagian yang komprehensif dan konsisten dari asas ’nullum crimen sine poena’. Kata kunci: rekonstruksi, asas Legalitas, ’nullum crimen sine poena’
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.