Dalam setiap pemilihan, partisipasi masyarakat merupakan elemen yang penting. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Sosialisasi politik penting untuk meningkatkan partisipasi. Terutama dengan adanya kemungkinan penyalahgunaan potensi pemilih pemula oleh kalangan politisi maupun partai politik. Pemilih pemula merupakan pemilih potensial yang memiliki kekhasan tersendiri dengan jumlah pemilih yang cukup besar. Untuk mengantisipasi kekhasan yang dimiliki oleh pemilih pemula agar tidak menjadi pasar potensial bagi partai atau kandidat untuk memperoleh suara dan agar pemilih pemula tidak terbujuk berita hoax dan berita bohong maka perlu dilakukan sosialisasi politik yang tepat yang sesuai dengan karakteristik pemilih pemula. Dengan demikian diharapkan mereka bisa menjadi pemilih yang cerdas yang memberikan suara secara rasional dan tepat dalam menentukan preferensi politiknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana data diperoleh dengan wawancara secara mendalam dan juga dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Anggota KPU Kabupaten Ngawi Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Relawan Demokrasi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Akademis dan Pemilih Pemula dengan penarikan sample menggunakan puposive sampling. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Ngawi dimana pada tahun 2018 ini melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur secara serentak. Hasil dari penelitian ini adalah strategi sosialisasi politik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ngawi untuk membentuk pemilih pemula yang cerdas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur diantaranya adalah tahap formulasi strategi dan penyusunan rencana jangka panjang, tahap pemilihan tindakan dengan menggunakan strategi menyerang dan strategi bujukan serta tahap aloksai sumber daya organisasi dengan menggunakan strategi penguatan. Strategi menyerang dilakukan dengan gencar melaksanakan sosialisasi secara langsung, khusus pemilih pemula lewat kelas pemilu, menjadi pembina upacara di sekolahan, seminar tatap muka serta sosialisasi tidak langsung lewat media sosial, media cetak dan elektronik. Strategi bujukan dilakukan dengan melakukan kegiatan yang menarik partisipasi masyarakat seperti Gelar Seni Budaya, Jalan Sehat Guyub Rukun, Sosialisasi dengan komunitas mancing bareng, Sosialisasi dengan komunitas ngontel bareng serta debat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. Sedangkan strategi penguatan dilakukan oleh KPU Kabupaten Ngawi meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara pemilihan lewat bimbingan teknis, rapat kerja, sosialisasi, pengkajian peraturan bersama dan evaluasi setiap kegiatan. Selain itu juga memperkuat komunikasi dan keterbukaan informasi tentang pemilihan serta meningkatkan kerjasama dengan stakeholders yang berkepentingan baik itu internal maupun eksternal.
Seiring dengan perkembangan jaman, diplomasi pertahanan dianggap sebagai sebuah tool yang efektif guna mencapai kepentingan nasional suatu negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya negara yang mengadopsi dan mengembangkan diplomasi pertahanan sesuai dengan tujuannya masing-masing, termasuk Indonesia Diplomasi pertahanan Indonesia menitikberatkan pada peran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai aktor utamanya.Mengacu pada latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan mengetahui Dilomasi pertahanan Indonesia melalui penyelenggaraan latihan bersama oleh TNI Angkatan Udara pada periode tahun 2017-2019. Untuk menunjang penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis yang didukung dengan studi pustaka sebagai metode dalam penelusuran data dan fakta. Diplomasi pertahanan Indonesia dalam meningkatkan confidence building measure (CBM) secara umum sudah cukup baik. Dari tujuh indikator, empat indikator sudah dilaksanakan dengan baik oleh kedua negara yaitu communication, transparency, consultation, dan goodwill. Dalam indikator communication, Indonesia dan beberapa negara khususnya di wilayah ASEAN sudah memiliki forum dialog bilateral yang rutin dilaksanakan tiap tahunnya, Peran Latihan Bersama TNI Angkatan Udara Selama Ini terbagi menjadi 2, yang pertama bagi Indonesia dan TNI Angkatan Udara. Along with the times, defense diplomacy is considered as an effective tool to achieve the national interest of a country. This can be proven by the increasing number of countries adopting and developing defense diplomacy in accordance with their respective objectives, including Indonesia. Indonesian defense diplomacy focuses on the role of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia with the Indonesian National Army (TNI) as the main actor. This study aims to determine the Indonesian defense diplomacy through the implementation of joint exercises by the Indonesian Air Force in the 2017-2019 period. To support the research, this research uses a qualitative approach with descriptive analysis method supported by literature study as a method for searching data and facts, Indonesia's defense diplomacy in increasing the confidence building measure (CBM) is generally quite good. Of the seven indicators, four indicators have been implemented well by the two countries, namely communication, transparency, consultation, and goodwill. In communication indicators, Indonesia and several countries, especially in the ASEAN region, already have bilateral dialogue forums that are routinely held every year.
Islamic populism has become a stronger narrative in political contestation in Indonesia in line with the rise of Islamic mass mobilization in various political momentums. This article analyzes the narration of the minister of religion, Gus Yaqut, in the Interfaith National Gathering Webinar by Polda Metro Jaya on 27 December 2020 which said that Islamic populism must be prevented from developing. This type of research is a literature study, the nature of the research is qualitative which describes critical discourse on the narrative of the minister of religion, using a critical discourse analysis approach from Norman Fairclough, this article seeks to elaborate on linguistic aspects in the context of ideology and interests, actors, and social practices that lie behind the narrative . The results of this study indicate that the discourse of Islamic populism in Gus Yaqut's narrative cannot be separated from the government's efforts to eradicate radical and intolerant groups which are also related to resistance to opposition from conservative Islamic groups. In another aspect, it was found that the narrative has a correlation with the contestation of interests between traditional Islamic groups (Nahdlatul Ulama) which tend to be close to government coalitions and Islamic groups which show an oppositional attitude.
Secara teknis, jaminan hak memilih sangat dipengaruhi oleh sejauhmana seorang warga negara masuk ke dalam daftar pemilih, namun terdapat hambatan terkait hak pilih tahanan dan narapidana di rutan kelas I Pekanbaru, pada Pemilu serentak 2019,. Dari penghuni tahanan dan narapidana yang berjumlah 1688 orang, pada tanggal 17 April 2019 hanya 33 orang yang dapat dimasukan dalam data pemilih pada tempat pemungutas suara setempat, dan yang menggunakan hak pilih hanya 20 orang, sehingga hampir 98 persen warga binaan tidak dapat memilih pada saat hari pemungutan suara,. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara,dan studi kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab tahanan dan narapidana tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena disebabkan oleh sulitnya menelusuri data otentik tahanan dan narapidana di rutan, karena sebagian besar data warga binaan hanya berasal dari berkas pengadilan yang hanya berupa nama, jenis kelamin. Tidak memuat nomor induk kependududkan karena indentitas tahanan dan narapidana tidak lengkap, maka jaminan hak pilih warga binaan di Rutan Kelas I Pekanbaru hanya dilaksanakan secara normatif oleh KPU Kota Pekanbaru sesuai tahapan dan prosedur yang berlaku, sehingga banyak narapidana yang berasal dari luar daerah tidak dapat diakomodir hak pilihnya. Perlu koordinasi antar lembaga yang lebih kuat dan berkesinambungan dan menambah regulasi yang dapat mempermudah proses pendataan tahanan dan narapidana ke dalam data pemilih
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.