The development of communication and information technology supports the use of various media to convey messages or information to the public. Therefore, the National Police of the Republic of Indonesia, as one of the largest institutions in Indonesia, is expected to be proactive in utilizing new media to utilize information. Various new policies will be implemented, including using the NCO as the spearhead of public communication in this digital era. However, these non-commissioned officers are uncomfortable sitting in their position as public relations officers who act as police communicators with digital technology that accompanies their work. This study explores the adaptation process carried out by young non-commissioned officers who manage police communications through social media and the obstacles they face in the adaptation process. To explore these activities, the researchers will use two theories: technological adaptation and the Social Construction of Technology. This research is a case study research with the descriptive data type. Data collection is based on interviews, observation, and also documentation. The results and discussion of this research show that public relations personnel at the West Java Police must adapt because they do not have a qualified educational background in public relations, especially communication in the digital era. SOPs and management for communication depend on what the leader is inclined to do. Public Relations personnel attended training from within the police organization. However, the training cannot improve their abilities in the short term. Ensuring that our Regional Police have SOPs in managing social media and conducting training could be the problem-solving needed.
Humas di lembaga pemerintahan berperan penting dalam pengelolaan komunikasi publik. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan komunikasi publik saat ini adalah perkembangan teknologi komunikasi dan derasnya arus informasi yang ada di masyarakat. Lembaga-lembaga pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk mengoptimalkan berbagai bentuk kemajuan teknologi komunikasi dalam pengelolaan komunikasi publik agar kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah bisa disampaikan dengan baik sehingga pada akhirnya dapat memperoleh dukungan yang positif dari masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan komunikasi publik pada lembaga pemerintah dengan mengoptimalkan teknologi komunikasi sesuai dengan standar yang tertulis pada Instruksi Presiden No 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Penelitian ini menggunakan mix method dengan memadukan data kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan mix method dalam penelitian ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data yang diperlukan secara holistik agar diperoleh gambaran pengelolaan komunikasi publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini adalah mayoritas responden yang terdiri dari tenaga humas Kementerian, Lembaga dan Dinas Kominfo tingkat Provinsi telah melakukan pengelolaan komunikasi publik dengan mengoptimalkan teknologi komunikasi dalam bentuk penyebaran narasi tunggal dan program prioritas pemerintah melalui media online dan media sosial serta melakukan media monitoring dan audit komunikasi sebagai bentuk controlling dan evaluasi. Selain itu, telah dilakukan koordinasi antarlembaga pemerintah dalam pengelolaan komunikasi publik. Rekomendasi yang diberikan oleh peneliti adalah ditingkatkannya kualitas dan kuantitas SDM, infrastuktur komunikasi, melakukan perencanaan strategik yang mengutamakan pada komunikasi interpersonal pada pengelolaan komunikasi publik serta perlu dilakukan penguatan kelembagaan di Lembaga, Kementerian, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Tingginya perilaku swamedikasi antibiotik dapat meningkatkan peluang penggunaan antibiotik yang tidak rasional sehingga berdampak pada peningkatan resistensi antibiotik. Perubahan perilaku swamedikasi antibiotik diperlukan untuk menurunkan penggunaan antibiotik yang irasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan persepsi masyarakat terhadap praktik swamedikasi antibiotik yang bermanfaat untuk mengembangkan model intervensi dalam rangka menurunkan praktik swamedikasi antibiotik (SMA). Studi observasional analitik dilakukan pada bulan November-Desember 2014 kepada masyarakat yang berkunjung ke fasilitas kesehatan primer di Kota Bandung. Wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner tervalidasi dilakukan untuk melihat variabel perilaku swamedikasi serta variabel persepsi ancaman, keuntungan, hambatan, dan kemamampuan bertindak berdasarkan teori perubahan perilaku health belief model (HBM). Wawancara dilakukan terhadap 506 responden dewasa yang diambil secara acak di 43 puskesmas dan 8 apotek. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan regresi logistik (CI 95%, α=5%).Validitas kuesioner dinyatakan dengan koefisien korelasi >0,3 dan nilai reabilitas alpha-cronbach sebesar 0,719. Terdapat 29,45% responden yang melakukan swamedikasi antibiotik selama 6 bulan terakhir. Tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel HBM (persepsi ancaman, keuntungan, hambatan, dan kemampuan bertindak) dengan perilaku swamedikasi antibiotik (p>0,05). Persepsi ancaman, keuntungan, hambatan, dan kemauan bertindak berdasarkan teori HBM menunjukkan hubungan yang lemah terhadap perilaku swamedikasi antibiotik. Mudahnya akses dalam membeli antibiotik secara bebas diduga menjadi faktor dalam perilaku SMA sehingga regulasi yang ketat diperlukan sebagai dasar intervensi dalam menurunkan perilaku SMA.
ABSTRAKPelaksanaan tugas pokok Pemerintah yakni Pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan yang dilakukan pada masyarakat berusaha dioptimalkan melalui berbabagi revitalisasi salah satunya adalah dengan membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2011 dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Humas Pemerintah termasuk Humas Kemendagri berperan sebagai tempat komunikasi Pemerintah kepada masyarakatnya sekaligus menjalankan peran Pemerintah untuk memberikan informasi yang transparan sesuai dengan tuntutan publik. Lahirnya Permendagri 13/2011 menuntut Kemendagri untuk melakukan pembenahan dan peningkatan sumber daya manusia yang menempati posisi di lembaga Kehumasan di lingkungannya termasuk pmenanamkan pemahaman peran Humas Pemerintah pada tenaga Humas di Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Pemahaman petugas kehumasan Kementerian Dalam Negeri tentang peran Humas Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang tergolong sebagai satu objek (single case study) dengan penentuan key informan yakni purposif. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini diketahui bahwa pemahaman petugas kehumasan Kementerian Dalam Negeri tentang peran Humas Pemerintah adalah sebagai berikut: 1) Menciptakan goodwill; 2) Menjaga hubungan baik dengan Stakeholder; 3) Membangun pemahaman masyarakat tentang kebijakan Pemerintah; dan 4) Membangun kepercayaan (trust) masyarakat terhadap sebuah pemerintahan. Simpulan dan saran dari penelitian ini adalah Humas Pemerintah Kemendagri telah menyadari pentingnya peran Humas dalam sebuah lembaga Pemerintahan dan perlu dilakukan revitalisasi untuk mengoptimalkan peranannya. Sebaiknya Humas Pemerintah Kemendagri melakukan revitalisasi berupa penempatan SDM yang berlatarbelakang Humas dalam struktur Humas Pemerintah, dilakukan inovasi dalam mengoptimalkan peran Humas.Kata-kata Kunci: Humas pemerintahan; peran humas; petugas kehumasan; kementerian; peraturan menteri Ministry of home affairs' public relation staff understanding on government public relations ABSTRACTThe implementation of the main tasks of the Government, namely Service, empowerment, and development, is carried out by optimizing through shared revitalization.
Reputasi digital saat ini menjadi salah satu penilaian dalam jenjang karir penyiar radio di Kota Bandung. Agar mereka bisa bertahan di antara penyiar radio lainnya, mereka harus membentuk reputasi digital yang memengaruhi jenjang karir mereka. Ketika penyiar radio tidak aktif dalam menggunakan sosial media dan tidak membentuk reputasi digital, maka tidak akan bertahan di dunia broadcast. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna reputasi digital, motif dalam membentuk reputasi digital, dan interaksi yang dilakukan oleh penyiar radio dalam membentuk reputasi digital. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan jenis studi fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna reputasi digital bagi penyiar radio dibagi menjadi dua. Pertama adalah yang berkenaan dengan diri penyiar radio sebagai individu atau self oriented dan yang kedua adalah makna reputasi digital yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan yaitu company oriented. Motif dalam membentuk reputasi digital dibagi menjadi dua, yaitu because motives dan in order to motives. Because motives diantaranya adalah latar belakang individu dan pengaruh lingkungan, sedangkan in order to motives yaitu tujuan penyiar radio dalam membentuk reputasi digital. Interaksi yang dilakukan oleh penyiar radio dapat dibagi menjadi dua yaitu yang berhubungan dengan antarpersonal sebagai individu dan yang kedua adalah interaksi yang didasari konteks profesi sebagai penyiar radio.Digital reputation has currently become one of the standards in a radio announcer’s carrier. They have to be capable to create a digital reputation that is able to influence their carrier, so that they are able to survive in between all the other radio announcers out there. When a radio announcer isn’t active in using social media and does not create a digital reputation, they will not be able to last in the broadcasting industry. The purpose of this study is to figure out the meaning of digital reputation, the motive behind the creation of a digital reputation, and the interaction that has been done by a radio announcer in order to create it. The theory used in this study is phenomenology theory. This study used the constructivism paradigm with the study’s concentration in phenomenology. The results in this study shown, that the meaning of digital reputation for a radio announcer has been divided into two. The first has a correlation between a radio announcer and themselves as an individual or self orientation and the second as a correlation between the radio announcer and company interests as being company orientated. Motives in creating digital reputations have also been divided in two, which are because motives and in order to motives. Because motives are individual backgrounds and environmental influences, while in order to motives are radio announcer’s aims in creating a digital reputation. There are two types of interactions that a radio announcer does and those are interpersonal relationships as individuals and interactions that are based on the profession’s context as a radio announcer.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.